Jelang Rakernas PDIP 6 September 2013, Sinyal Pencapresan Jokowi di 2014 menguat

Jakarta - PDIP Perjuangan akan menggelar Rakernas pada 6 hingga 8 September 2013. Apa kejutan yang disiapkan PDIP?

Ketua DPP PDIP bidang politik Puan Maharani memang telah memberikan bocoran akan ada hal menarik di Rakernas PDIP. Menurut Puan terkait Pemilu 2014.

"Belum tahu apa salah satu agenda rakernas akan menyebutkan nama capres-cawapres PDIP. Tapi akan ada agenda yang cukup menarik buat publik terkait menjelang Pileg," tutur Puan di gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (27/8) kemarin.

Pernyataan Puan seolah mengarah ada sinyal pencapresan Jokowi dibahas di Rapimnas PDIP. Ketua DPP PDIP Ribka Tjiptaning bahkan berani bicara bisa saja Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri menunjuk Jokowi jadi calon presiden.

Sinyal pencapresan Gubernur DKI itu memang mulai jelas di PDIP. Apalagi hasil survei terakhir menempatkan elektabilitas Jokowi menembus angka 41%, jika PDIP mencapreskan Jokowi, perolehan suaranya juga diprediksi menembus 34% suara, raihan yang fantastis, setidaknya berdasarkan survei Forum Akademisi Informasi Teknologi yang dirilis Selasa (28/8) tersebut.

Puan juga memberi kesan pencapresan Jokowi semakin dekat. Dia berani bicara kalau Jokowi nyapres ya harus lewat PDIP.

"Kalau mau maju presiden ya harus dari PDIP," tutur Puan.

Namun bisa jadi ada kejutan lain di Rakernas PDIP. Rumor mulai terdengar putra mahkota PDIP yakni Prananda Prabowo akan mulai dimunculkan ke permukaan dan ditempatkan di tempat yang lebih strategis. Konon Prananda yang disiapkan Megawati menjadi ketua umum PDIP mendatang. Jadi apa kejutan di Rakernas PDIP, memperkuat rencana pencapresan Jokowi, atau membuka jalan lebar untuk karier politik satria piningit?

Beruntungnya PDIP punya Jokowi : Parpol Rame-rame Cari Sosok Tandingi Jokowi

INILAH.COM, Jakarta - Meroketnya nama Joko Widodo (Jokowi), mendorong partai-partai politik ramai-ramai mencari sosok untuk menandingi dan mengalahkannya. Mengapa?

Hampir seluruh parpol di luar PDIP, kini sibuk mencari cara, taktik dan strategi untuk menemukan figur yang bisa menyaingi, kalau pun tak bisa melampaui popularitas dan elektabilitas Jokowi.

Partai Demokrat misalnya, memiliki keyakinan bahwa konvensi akan melahirkan calon presiden potensial. Bahkan yang mampu mengalahkan elektabilitas Gubernur DKI Joko Widodo (Jokowi). "Konvensi capres akan melahirkan tokoh yang mampu menandingi elektabilitas Jokowi," kata Wasekjen PD Saan Mustopa.

Nama Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) konsisten bertengger di nomor urut satu dalam keterpilihannya sebagai presiden jika Pemilu Presiden dilaksanakan saat survei berlangsung. Namun sampai kini tiket Jokowi menuju pencapresan tidak jelas dan tidak pasti. Megawati/PDIP masih belum mengeluarkan ‘fatwa’ apapun terkait pencapresan Jokowi.

Keterpilihan Jokowi sebagai calon presiden semakin kokoh bila merujuk hasil berbagai survei lembaga riset politik. Jokowi juga dianggap memiliki kontribusi penting dalam peningkatan elektabilitas PDI Perjuangan, partai yang menaungi Jokowi. PDIP Memanfaatkan Jokowi untuk meningkatkan elektabilitas partai banteng itu. Di sejumlah Pilkada di beberapa daerah, Jokowi menjadi juru kampanye. Seperti di Pilkada Jawa Barat, Sumatera Utara, Jawa Tengah, Bali dan Jawa Timur.

Saat ini Jokowi memang pemuncak survei capres. Elektabilitas Jokowi semakin naik dan meninggalkan capres potensial lain seperti Prabowo Subianto dan Megawati Soekarnoputri.

Konvensi capres Demokrat akan digelar mulai September 2013 nanti. Saat ini Partai Demokrat sudah mengantongi 12 nama calon peserta konvensi. Namun sejauh ini tokoh yang ikut konvensi dinilai masih lemah elektabilitasnya. Jangankan mengungguli Jokowi, elektabilitas mereka maksimal sekitar 5 persenan, sebagian besar bahkan masih nol koma.

Oleh sebab itu, Jokowi tetap melenggang menyongsong 2014, sambil menunggu ‘kapan perang baratayudha’ Pilpres 2014 tiba waktunya. Apalagi sudah banyak kelompok relawan yang dibentuk untuk mensuport Jokowi.

Sementara, semakin samar sinyal PDIP bagi pencalonan Jokowi ke pilpres 2014, maka semakin nyaring dan lantang suara publik yang mendukung pencalonannya. Itulah efek Jokowi dalam politik, yang seyogianya diapresiasi oleh siapapun, terutama Megawati.

Ini penting agar Jokowi dipertimbangkan sebagai capres PDIP pada 2014. Jika PDIP mengajukan nama lain yang bukan Jokowi, publik diprediksi akan mengambil jalan dan langkahnya sendiri yakni Jokowi maju capres 2014 atau malah tidak sama sekali

Tak ada Tokoh Yang Kompeten , Konvensi Capres Demokrat Kian Kehilangan Daya Tarik

INILAH.COM, Jakarta - Konvensi Calon Presiden Partai Demokrat kian kehilangan daya tariknya. Tokoh andalan yang awalnya diharapkan terlibat dalam konvensi yakni Jusuf Kalla dan Mahfud MD memilih tidak ikut serta.

Daya tarik Konvensi Partai Demokrat semakin luntur seiring keengganan dua tokoh yang memiliki jejak rekam dan integritas yang mumpuni di bidangnya yakni mantan Wakil Presiden dan mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) itu.

Yang terbaru, mantan Ketua MK Mahfud MD menghadiri undangan Komite Konvensi Partai Demokrat namun bukan untuk menyampaikan visi misinya tentang ke-Indonesiaan. Mahfud hadir untuk menyampaikan ketidaksediaan dirinya dalam Komite Konvensi Partai Demokrat.

"Setelah saya merenung dan berkonsultasi kepada Allah melalui istikharah serta diskusi mendalam dengan tim politik saya, maka saya memutuskan tidak mengikuti konvensi Partai Demokrat," kata Mahfud di Wisma Kodel, Jakarta Kamis (29/8/2013).

Lebih dari itu, Mahfud yang hadir cuma lima menit itu, menyebutkan hingga saat ini dirinya belum mendapat informasi resmi tentang hak dan kewajiban jika nantinya terpilih sebagai kandidat dalam Konvensi Partai Demokrat.

Di bagian lain, Mahfud menyebutkan Konvensi Partai Demokrat tidak lebih sebagai upaya untuk meningkatkan elektabilitas Partai Demokrat. "Di balik Konvensi Partai Demokrat ada motif untuk menaikkan elektabilitas Partai Demokrat," sebut Mahfud.

Sebelumnya, bekas Wakil Presiden Jusuf Kalla juga melakukan hal serupa. JK menolak untuk ikut dalam Konvensi Partai Demokrat dengan alasan saat ini dirinya masih menjadi kader Partai Golkar. Jika kelak terpilih sebagai capres dari Partai Demokrat, tuntutan agar pindah partai menjadi penghambat Ketua Umum PMI ini. "Pada saat terpilih dia harus jadi kader, jadi kita hormati (penolakan JK)," ujar Sekretaris Komitte Konvensi Partai Demokrat Suaidi Marasabessy.

Ketidakikutsertaan JK dan Mahfud MD dalam Konvensi Partai Demokrat jelas mengurangi gengsi Konvensi Partai Demokrat. Di antara deretan tokoh-tokoh yang terlibat dalam Konvensi Partai Demokrat, dari sisi elektabilitas masih di bawah JK dan Mahfud.

Dari sederatan tokoh yang hadir dalam Komite Konvensi hingga saat ini nama Anies Rasyid Baswedan (ARB) menjadi unggulan. Menurut Wakil Sekjen DPP Partai Demokrat Ramadhan Pohan, figur ARB merupakan sosok yang sederhana dan bukan kapitalis.

"Dia paling muda. Nama dia gak pernah tercemar dia gak pernah kena skandal korupsi maupun sex itu gak pernah," kata Ramadhan di gedung DPR, Kompleks Parlemen Senayan Jakarta, Kamis (29/8/2013).

Sebelumnya, Direktur Eksekutif Pol-Tracking Hanta Yudha mengatakan besar kemungkinan hasil Konvensi Partai Demokrat tidak linier dengan pilihan Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat SBY. "Mungkin saja SBY menghendaki bukan orang-orangnya yang menang di konvensi. Konvensi ini masih berpotesi diveto oleh SBY sesuai aturan internal partai pasal 13 poin 5," ujar Hanta dalam sebuah diskusi di gedung DPR RI Jakarta. [mdr]

Marzuki Alie: SOGOK Saja Komite Konvensi Capres Demokrat Biar Jadi Peserta & Menang

Wakil Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat, Marzuki Alie, mengkritik cara kerja Komite Konvensi Partai Demokrat. Menurut dia, Komite Konvensi kurang memahami makna dari konvensi.

"Di Komite Konvensi bisa mencalonkan nama juga, kalau tidak bisa musyawarah mufakat, ya lewat voting, ini apa-apaan. Bayar saja Komite Konvensi itu supaya bisa menjadi peserta konvensi," kata Marzuki di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (21/8/2013).

Kritik itu dilontarkan, lanjut Marzuki, seteleh dirinya mendapatkan berbagai masukan dari masyarakat. "Saya tidak mau dipersalahkan bila hanya diam, tidak menyampaikan respons yang berkembang di publik," katanya.

Ia melihat cara kerja Komite Konvensi justru mendegradasi makna konvensi karena kriteria umum dan kriteria khusus atas calon yang bisa menjadi peserta konvensi belum disampaikan kepada publik, tetapi Komive Konvensi sudah membahas nama-nama calon.

"Saya berharap Komite Konvensi memperbaiki cara kerjanya supaya hasil konvensi juga baik dan mendapat respons positif dari masyarakat," tutupnya.

Sejauh ini, Juru Bicara Komite Konvensi, Rully Charis, menyatakan bahwa Komite Konvensi telah menjaring 20 nama calon peserta yang siap ikut sebagai peserta konvensi. Kemudian, Komite akan memanggil seluruh calon peserta mulai Kamis 22 Agustus 2013.

Rully mengatakan, pada Selasa 20 Agustus 2013 malam, pihaknya sudah melakukan verifikasi kesediaan dan kesiapan kandidat peserta konvensi. Selanjutnya, rapat akan kembali digelar malam ini untuk mendiskusikan kelayakan bakal calon peserta berdasarkan rekam jejak, kepemimpinan, kapabilitas, karakter, atau faktor kekhususan lain.

Rully juga menjelaskan acara perkenalan dan penjelasan dari Komite Konvensi akan digelar 26-30 Agustus mendatang. Kemudian, pada 31 Agustus, akan ditetapkan secara internal calon peserta konvensi. Mereka akan diperkenalkan secara resmi ke publik pada 15 September. (Ado)

Uang Suap Kepala SKK Migas Rudi Untuk Biayai Konvensi Capres Demokrat

Kepala SKK Migas Rudi Rubiandini ditangkap Komisi Pemberantasan Korupsi. Dia diduga menerima US$ 400 ribu dari Simon, seorang petinggi Kernel Oil, perusahaan trader minyak asing.

Muncul wacana uang suap itu tidak hanya akan dinikmati Rudi sendiri. Melainkan akan mengalir ke Menteri ESDM Jero Wacik, yang akan digunakan untuk membiayai Konvensi Capres Partai Demokrat.

"Dia (Jero Wacik) harus bertanggung jawab dong dan orang-orang sekelilingnya yang telah merekomendasikan Rudi Rubiandini," kata Iberamsjah di Jakarta, Rabu (14/8/2013).

"Tapi yang pasti atasannya itu harus bertanggungjawab. Setidaknya Jero Wacik harusnya mundur," tegas dia.

Selain mundur, Jero harus turut diperiksa, sebab menurut dia, korupsi tak mungkin dijalankan sendirian. Korupsi selalu berjamaah. "Itu sudah pasti. Tidak mungkin dia sendiri, harus berjamaah, korupsi itu tidak ada yang sendiri," kata dia.

Bahkan, mantan Ketua DPC Cilacap partai Demokrat, Tridianto menilai bahwa dana korupsi, yang dilakukan oleh Rudi, digunakan untuk mendanai Konvensi partai Demokrat, yang akan segera digelar. "Kepala SKK Migas adalah orang terdekat menteri ESDM. Jangan-jangan uang suap itu mau untuk pendanaan konvensi Demokrat," Tridianto.

Orang dekat Anas itu juga menyatakan tertangkapnya Rudi dapat menjadi momentum awal bagi KPK untuk memberantas mafia migas.

Adu Populer Capres 2014 di Twitter, Jokowi Tetap paling Populer

Jakarta - Pemilihan Presiden 2014 sudah di depan mata. Sejumlah tokoh sudah memastikan mencalonkan diri melalui partainya. Ada juga yang mendaftar ikut konvensi, memperebutkan tiket untuk dicalonkan dari partai penyelenggara konvensi.

Meski belum resmi terdaftar sebagai calon presiden di Komisi Pemilihan Umum, sejumlah tokoh sudah mulai menjaring dukungan, membentuk tim sukses dan menebar pesona. Salah satu metode yang ampuh adalah menggalang dukungan di media sosial adalag Twitter.

Ditulis Tempo.co, kalau dilihat dari jumlah followers-nya, rata-rata para tokoh yang disebut-sebut bakal menjadi calon presiden punya ratusan ribu pengikut.

Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo yang dikabarkan tengah dipertimbangkan untuk jadi calon presiden dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) ada di puncak klasemen dengan lebih dari 700 ribu followers. Disusul Dahlan Iskan, Menteri BUMN, yang sudah pasti jadi peserta konvensi calon presiden Partai Demokrat. Dahlan punya lebih dari 500 ribu pengikut. Di urutan ketiga, ada calon presiden Partai Gerindra, Letjen (Purn) Prabowo Subianto, dengan 350 ribu pengikut. (rep04)

Berikut ini daftar Twitter para capres dan jumlah pengikutnya:

1. Gubernur Jakarta Joko Widodo
(Akun Twitter: @jokowi_do2) dengan  707 ribu followers.

2. Menteri Negara BUMN Dahlan Iskan
(Akun Twitter: @iskan_dahlan) dengan 588 ribu followers.

3. Ketua Dewan Pembina Gerindra Letjen (Purn) Prabowo Subianto
(Akun Twitter: @Prabowo08) dengan 336 ribu followers.

4. Rektor Universitas Paramadina Anies Baswedan
(Akun Twitter: @aniesbaswedan) dengan 280 ribu followers.

5. Menko Perekonomian Hatta Rajasa
(Akun Twitter: @hattarajasa) dengan  279 ribu followers.

6. Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Mahfud Md.
(Akun Twitter: @mohmahfudmd) dengan 250 ribu followers.

7. Ketua Umum Golkar Aburizal Bakrie
(Akun Twitter: @aburizalbakrie) dengan 217 ribu followers.

8. Menteri Perdagangan Gita Wirjawan
(Akun Twitter: @GWirjawan) dengan 41 ribu followers.

9. Ketua Umum Hanura Jenderal (Purn) Wiranto
(Akun Twitter @wiranto1947) dengan 19 ribu followers.

Temui Jokowi, PT Jakarta Monorel Bersumpah Monorel DKI Dibangun Mulai 16 Oktober 2013

Jakarta - Pemilik saham mayoritas PT Jakarta Monorail yakni Ortus Holdings Ltd berjanji akan mulai membangun proyek monorel DKI Jakarta pada 16 Oktober 2013. Tiang-tiang monorel yang terbengkalai akan dibangun lagi.

Pemilik Ortus Edward Soeryadjaya mengatakan, dirinya telah melaporkan rencana pembangunan monorel ini kepada Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi).

"Tadi laporan Jakarta Monorail sudah selesaikan proses kelengkapan dokumen. Tinggal minta doa restu untuk melakukan pembangunan fisik. Beliau (Jokowi) setuju 16 Oktober pasti groundbreaking. Pembangunan fisik 2 stasiun. Pembangunan teknis itu perlu integrasi," tutur Edward usai bertemu Jokowi di Balai Kota, Jakarta, Rabu (28/8/2013).

Secara finansial, pembangunan proyek berbiaya US$ 850 juta atau sekitar Rp 8 triliun ini sudah siap. Menurut pihak Ortus, anjloknya rupiah saat ini mempengaruhi proyek tapi tidak fundamental.

Untuk kereta dan sistem persinyalan akan diimpor. Kereta diimpor dari China, sementara teknologi sinyal dan lain-lain diimpor dari Jepang. Ada juga sistem integrasi dari Singapura dan Jerman. Ortus belum berani menggunakan produk lokal, karena berisiko harus mengangkut 5.000 orang per hari.

Gebrakan Jokowi : Jelang Kontruksi MRT , MRT Jakarta Mulai Lakukan Studi Lapangan

 Jakarta - PT MRT Jakarta akan mulai melakukan studi tes eksplorasi (exploratory test) rute MRT malam nanti. Tes ini dilakukan sebelum memasuki masa kontruksi tahap I rute Lebak Bulus–Bundaran Hotel Indonesia (HI).

Tes eksplorasi ini akan dilaksanakan mulai Sabtu 31 Agustus 2013 sampai 18 September 2013. Lokasi Tes akan dilakukan di dua titik berdekatan sepanjang Jalan Sudirman, yakni di Kali Krukut (dekat Bendungan Hilir) dan di Fly Over Sudirman.

Direktur Utama MRT Jakarta Dono Boestami mengatakan, proses uji eksplorasi ini bisa memunculkan dampak kemacetan.Oleh karena itu MRT Jakarta akan menggandeng Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta dan Direktorat Lalu Lintas Polda Metro Jaya.

“Kami akan berusaha memastikan agar hak pengguna jalan selalu diperhatikan, terutama terkait masalah kenyaman dan keamanan berkendara,” ucap Dono dalam siaran persnya, Sabtu (31/8/2013).

Untuk mengurangi dampak dari tes eksplorasi ini maka MRT Jakarta akan melakukannya pada tengah malam mulai pukul 22.00 WIB sampai 05.00 WIB pagi hari.

Sepanjang proses pelaksanaan Tes Eksplorasi ini, Jalan Sudirman tetap dapat dilalui kendaraan. Selain itu akan ada pemasangan rambu di kedua lokasi saat pekerjaan berlangsung.

“Kami memohon maaf kepada masyarakat pengguna Jalan Sudirman yang mungkin terdampak atas pelaksanaan pekerjaan ini. Proyek MRT Jakarta adalah proyek yang memiliki kompleksitas konstruksi yang sangat besar dan proses pembangunannya membutuhkan waktu lama serta akan cukup menggangu kondisi lalu lintas,” Jelas Dono

Lebih lanjut, tes eksplorasi ini dimaksudkan untuk investigasi atas kondisi utilitas bawah tanah dan struktur saat ini yang mungkin dapat mempengaruhi rencana konstruksi dari Proyek MRT Jakarta.

Di lokasi Kali Krukut yang akan di investigasi adalah pondasi dari Jembatan Kali Krukut yang kemungkinan berpengaruh pada penggunaan mesin pengebor terowongan atau Tunnel Boring Machine (TBM).

Sedangkan di lokasi fly over Sudirman akan diivenstigasi kondisi struktur tiang pancang yang mungkin berpengaruh pada rencana konstruksi Stasiun MRT Bendungan Hilir.

Direktur Konstruksi MRT Jakarta M. Nasyir menjelaskan bahwa tes eksplorasi yang dilakukan kali ini akan menggunakan dua metode testing yaitu metode GPR (Ground Penetrating Radar) dan metode Geomotography.

Metode GPR dilakukan dengan menindai permukaan jalan dengan menggunakan gelombang elektromagnetik untuk mendapatkan visualisasi kondisi bawah tanah. Sedangkan metode Geomotography adalah pemindaian melalui dua lubang bor untuk mendapatkan visualisasi kondisi bawah tanah di antara kedua lubang tersebut dengan menggunakan gelombang seismik maupun elektromagnetik.

“Kedua metode testing yang dilakukan akan menggunakan peralatan khusus yang disiapkan oleh Institut Teknologi Bandung,” Jelas M. Nasyir.

Gebrakan Jokowi : Konstruksi Monorel Jakarta Dimulai 16 Oktober 2013

Jakarta - PT Jakarta Monorail akan memulai pembangunan atau ground breaking monorel DKI Jakarta pada 16 Oktober 2013. Proses kontruksi ini berpotensi menggangu jalur lalu lintas.

Direktur Teknis PT Jakarta Monorail (JM) Bovanantoo mengakui kemacetan tidak bisa dihindari, namun pihaknya telah merancang skema pengalihan atau menajemen lalu lintas saat proses kontruksi berlangsung.

Proses kontruksi akan dimulai di area Tanah Abang dekat Jalan K.H. Mas Mansyur dan Kuningan di Jalan Rasuna Said. Untuk proses mobilisasi alat, lokasi dekat Hotel Royal Kuningan akan menjadi pusat mobilisasi peralatan monorel.

"Tentunya akan terganggu arah pulang kantor, kita optimalisasikan waktu masih cukup kita siapkan kordinat kemudian mau ajukan izin untuk manajemen lalu lintas. Mobilisasi alat kita siapkan," ucap Bovanantoo kepada detikFinance, Sabtu (31/8/2013).

Untuk memasang atau memindahkan peralatan berat, Jakarta Monorail akan memilih waktu malam hari saat lalu lintas jalan sepi. Perseroan akan menggunakan alat canggih asal China menyerupai monorel untuk memasang beton dari tiang-tiang yang telah berdiri layaknya pemasangan beton jalan layang non tol Casablanca supaya mengurangi dampak kemacetan.

"Saya bisa jelaskan metoda kerjanya setelah pekerjaan fondasi mereka launcher akan kerjakan dari atas. Ini mirip kontruksi monorel, launcher track jadi akan ada motor untuk penyambung jadi prinsipnya launcher mirip proyek Casablanca," sebutnya.

Jakarta Monorail sendiri secara bertahap akan mengembangkan 2 rute monorel yakni Blue Line dan Green Line. Rute Blue Line sepanjang 14,2 km mencakup Tebet-Saharjo-Menteng Dalam- Casablanca-Ambasador-Sudirman WTC-Menara Batavia-Dukuh Atas-Kebon Kacang-Tanah Abang-Cideng-Tomang-Taman Anggrek.

Sedangkan jalur Green Line sepanjang 14,8 km mencakup Casablanca- Taman Rasuna-Kuningan Sentral-Setia Budi Utara- Karet-Pejompongan-Palmerah-Stasiun Madya-Plaza Senayan-GBK-SCBD-Komdak-Satria Mandala-Gran Melia-Casablanca.

"Era Foke Digusur Jadi Mal, Era Jokowi Jadi Ruang Terbuka Hijau"

JAKARTA, KOMPAS.com — Penggusuran permukiman warga di Jakarta bukan cuma terjadi di era pemerintahan Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo. Namun, penggusuran di era sebelum Jokowi dan kini ada bedanya.

"Setidaknya saat ini sudah ada pergeseran. Bila pada sebelumnya setiap penggusuran berubah menjadi mal, saat ini lebih difungsikan sebagai area terbuka," kata Ketua Jurusan Perencanaan Kota dan Real Estat Universitas Tarumanagara, Suryono Herlambang, kepada Kompas.com, Jumat (30/8/2013).

Menurutnya, penolakan selalu muncul dari setiap penertiban. Biasanya yang sering menjadi permasalahannya adalah tempat tinggal dan pekerjaan. Sering kali warga menolak direlokasi karena alasan jauh dari tempatnya bekerja selama ini.

Ada pula yang tidak mau direlokasi karena mempunyai usaha yang menguntungkan dari tanah tersebut. Penolakan tersebut membuat warga enggan pindah walaupun sudah diberikan surat peringatan untuk segera meninggalkan tempat tersebut sehingga, pada saat penggusuran, mereka harus berhadapan dengan aparat yang bertugas menertibkan.

Padahal, kata dia, Jokowi menertibkan untuk membereskan masalah yang selama ini ditelantarkan oleh gubernur-gubernur DKI sebelumnya, seperti normalisasi Waduk Pluit dan Waduk Ria Rio, serta penertiban PKL.

"Langkah yang diambil Jokowi memang belum langsung bisa membuat Jakarta bebas dari banjir, tapi yang jelas Jokowi ada upaya untuk memperbaiki masalah yang ditelantarkan," ucapnya.

Meski begitu, Suryono mengingatkan Jokowi agar lebih berhati-hati saat penggusuran dan tidak melakukan kekerasan. "Walaupun untuk hal positif, tetap harus melalui pendekatan persuasif dan menampung segala problem warga. Jangan main gusur saja karena itu adalah cara yang salah," ujar dia.

Jokowi dengan timnya harus memiliki empati terhadap warga dengan menyediakan tempat dan tidak main lepas begitu saja. Warga yang digusur juga tidak boleh sampai kehilangan pekerjaannya. Dalam hal ini, Dinas Sosial harus ikut berkerja sama membantu mereka.

PDIP Tidak Akan Lawan Keinginan Rakyat Terkait Jokowi Capres 2014

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Popularitas dan elektabilitas Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo sebagai salah satu kandidat Calon Presiden dalam Pilpres 2014 mendatang terus meningkat. Terkait hal tersebut Pakar Psikologi Politik UI Hamdi Muluk memperkirakan PDI Perjuangan tidak akan melawan keinginan masyarakat dalam konteks calon presiden yang akan diusung partai berlambang banteng tersebut.
"Kayaknya tidak mungkin PDIP melawan kehendak publik. Kecil kemungkinannya," ujar Hamdi di Jakarta, Jumat (30/8/2013).
Menurut Hamdi, jika PDIP sampai mengambil kebijakan yang bertentangan dengan keinginan masyarakat akan terjadi politik alienation yang justru berpotensi menimbulkan kemarahan warga dan justru merugikan PDIP.
"Itu bahaya karena jika keinginan elit dengan rakyat terlalu jauh, maka massa akan marah. Nah kalau yang marah 40 persen, kalau kata survei, yang memilih Jokowi, apa gak kualat PDIP," tuturnya.
Namun Hamdi yakin PDIP hanya tengah mencari momen yang tepat untuk memutuskan secara resmi mencalonkan Jokowi sebagai Capres mereka.
"Saya agak yakin (PDIP akan calonkan Jokowi), dan bodoh sekali jika PDIP sudah melihat tingkat prevelensi begitu tinggi tapi justru memasang orang lain. Gak mungkinlah," tukasnya.
Ia menyebut ada beberapa hal yang mungkin menjadi pertimbangan partai yang menyatakan dirinya sebagai partai wong cilik itu untuk menunda pengumuman pencapresan Jokowi.
"Pertimbangan pertama tentu etika politik, tapi seperti saya katakan kita sebenarnya bisa melihat kualitas seseorang dari kinerjanya selama waktu tertentu, jadi tidak perlu Jokowi membuktikan selama 5 tahun," jelasnya.
Apalagi, lanjutnya, Jokowi juga bisa melakukan hal yang ia terapkan saat menjadi Gubernur DKI Jakarta. Saat itu Jokowi meminta maaf dan izin dari masyarakat Solo untuk menunaikan tugas yang lebih besar di Jakarta.
Hamdi melanjutkan, alasan kedua kemungkinan adalah PDIP masih menunggu kepastian perolehan suaranya untuk pemilu legislatif. Karena jika mereka dapat meraih perolehan suara lebih dari 20 persen maka akan lebih mudah bagi PDIP untuk menentukan calon presiden.
Alasan ketiga adalah untuk melindungi Jokowi dari serangan dan fitnah-fitnah politik yang potensial muncul jika Jokowi resmi diusung sebagai Capres.
"Jadi jangan sampai nanti Jokowi jadi target serangan politik," katanya.

Berkat Jokowi , PDIP Semakin Kokoh di Puncak Survei Parpol

Jakarta - PDIP menjadi partai politik yang paling banyak dipilih jika pemilihan legislatif dilakukan saat ini. PDIP yang kini menjadi parpol oposisi unggul dibandingkan parpol-parpol koalisi pemerintah.

Hal itu terungkap dalam rilis Forum Akademisi Informasi Teknologi Bertema "Siapa Presiden 2014-2019?" yang digelar di Resto Camoe-Camoe, SCBD, Jakarta, Selasa (27/8/2013).

Survei dilakukan pada 1-20 Agustus 2013. Melibatkan 2000 responden di 34 propinsi (200 Kab/Kota).

Teknik pengumpulan data melalui wawancara langsung, penarikan sampel dengan metode stratified random sampling dengan margin error 2,5 persen.

Responden terdiri dari 1000 pria 1000 perempuan. Latar belakang pendidikan SD 10 persen, SMP 20 persen, SMA 40 persen, Perguruan Tinggi 30 persen. Usia responden 17-27 tahun (24,1 persen), 28-38 tahun(34,8 persen), 39-49 tahun (28 persen) diatas 50 tahun (12,9 persen).

Pekerjaan swasta (21,9 persen), wiraswasta (16,7 persen), ibu rumah tangga (12,7 persen) pelajar/mahasiswa (11,9 persen), buruh (6,9 persen) petani (6,8 persen), pengajar (6,8 persen), profesional (2,8 persen), pegawai BUMN (2,2 persen), nelayan (0,5 persen), lain-lain (1,6 persen).

Berikut hasil survei tersebut:

PDIP 20,40 persen
Golkar 16,70 persen
Gerindra 9,60 persen
Demokrat 6,60 persen
Hanura 4,30 persen
PKS 4,10 persen
PKB 3,70 persen
PPP 3,60 persen
Nasdem 2,30 persen
PAN 2,20 persen
PBB 0,60 persen
PKPI 0,40 persen

Demi Normalisasi waduk Ria Rio, Jokowi Gratiskan Sewa Rusun Untuk warga Ria Rio

JAKARTA, KOMPAS.com - Gubernur DKI Jakarta Joko memberikan keringanan kepada warga Waduk Ria Rio yang direlokasi ke rumah susun Pinus Elok Cakung, Jakarta Timur. Untuk enam bulan ke pertama sejak menghuni rusun, warga dibebaskan dari biaya sewa.

"Nanti sewanya digratisin sampai enam bulan dulu," ujar Jokowi saat berdialog dengan warga di area rusun, Kamis (29/8/2013) siang.

Pernyataan Jokowi itu langsung disambut sorak-sorai warga. Ada yang mencium tangan Jokowi, ada yang loncat-loncat kegirangan, dan beragam reaksi kegembiraan lain dari warga. Dalam dialog itu, seorang warga menanyakan tentang uang sewa unit rusun. Ia menanyakan, apakah biaya sewa sebesar Rp 150.000 per bulan sudah termasuk dengan air dan listrik atau belum.

Menjawab hal itu, Jokowi mengaku belum tahu. Ia akan memanggil PT Pulomas Jaya, selaku anak perusahaan PT Jakarta Propertindo, pemilik lahan di Waduk Ria Rio terkait kejelasan hal itu. "Nanti saya ngobrol, biar habis itu kita bertemu lagi sudah bisa menjelaskan bayar-bayar," ujarnya.

Sebanyak 350 kepala keluarga yang sebelumnya bermukim di sekitar Waduk Ria Rio, Pedongkelan, Kecamatan Pulogadung, Jakarta Timur, akan direlokasi ke rusun Pinus Elok. Relokasi warga dilakukan karena Pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan menata dan mengembalikan fungsi waduk tersebut. Relokasi itu akan dilakukan serentak pada September 2013.

Di rusun tersebut, warga mendapatkan satu hunian tipe 30 serta sejumlah fasilitas yang diberikan secara cuma-cuma, antara lain televisi, tempat tidur, lemari, serta kulkas.

Nasib ARB jadi capres KANDAS, DPP Golkar Dukung Pasangan Jokowi - JK di Pemilu 2014

Jakarta - Politisi Senior sekaligus Ketua Dewan Pertimbangan Partai Golkar, Akbar Tanjung, menyatakan dukungannya jika Jokowi bersedia diduetkan dengan Jusuf Kalla, sebagai pasangan capres-cawapres di pemilu 2014 mendatang.

"Pasangan itu bagus, karena Jawa - Non Jawa. Tapi, hal itu terserah kepada Pak JK," kata Akbar di Jakarta, Kamis (29/8).

Lebih lanjut Akbar menyatakan, dirinya pernah mendengar JK mengatakan siap dipasangkan dengan Jokowi. Bahkan, JK mengaku hubungannya dengan Jokowi sudah lama dan berlangsung sangat baik.

"Jadi, lebih baik kita tunggu saja," ujar Akbar.

Seperti diketahui, Jusuf Kalla sendiri merupakan mantan wapres serta mantan Ketua Umum Partai Golkar.

Sedangkan Jokowi sendiri, merupakan salah satu "primadona" kandidat calon presiden yang menurut berbagai hasil survei memiliki tingkat elektabilitas paling tinggi diantara calon lainnya.

Rakyat Tidak Marah Kalau Jokowi Jadi Presiden

TRIBUNNEWS.COM,JAKARTA--Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), akhirya membuka peluang mencalonkan Jokowi sebagai presiden pada Pemilu 2014 mendatang. Makin signifikannya elektabilitas Gubernur DKI Jakarta jadi cermin kehendak rakyat Indonesia.

Seluruh lembaga survei hingga kini mencatatkan nama Jokowi di puncak yang diidamkan masyarakat Indonesia agar memimpin negeri ini 2014 mendatang. Popularitas Jokowi sebagai Capres terus melesat. Sebaliknya, elektabilitas Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri justru kalah dengan Jokowi.

Elektabilitas Jokowi berdasarkan hasil survei Pusat Data Bersatu (PDB) per Juni 2013 memasuki 25,97%. Jokowi menjadi Capres paling potensial dan makin jauh meninggalkan Prabowo Subianto (19,83%) dan Megawati Soekarnoputri (13,8%).

Tak hanya itu, Jokowi didaulat survei Soegeng Sarjadi School of Government (SSSG) sebagai tokoh paling populer 2014. Sekjen PDIP Tjahjo Kumolo pun tak bisa tutup mata atas fakta ilmiah ini. I

a maklum peningkatan elektabilitas Mega tak sesignifikan Jokowi, karena belum melakukan upaya kampanye.
Sejumlah elite PDIP tetap berharap Mega nyapres lagi. Survei SSSG dilakukan dengan cara wawancara via telepon. Nomor dipilih secara acak dari buku telepon Telkom. Populasi survei seluruh WNI yang tinggal di 10 kota besar di Indonesia.

Responden yang wawancarai sebanyak 2.450 orang yang telah memiliki hak pilih pada Pemilu 2014. Waktu penelitian tanggal 3 Juni-22 Juni 2013 dengan tingkat keyakinan 99 persen dan sampling error kurang lebih 2,61%.

Hasil survei ini makin mengukuhkan Jokowi sebagai tokoh paling populer dengan dukungan 25,48% responden. Jauh terpaut dari capres Gerindra Prabowo Subianto (10,52%) dan Jusuf Kalla di bawahnya (5,69%).

Mencermati fenomenalnya Jokowi yang dirindukan masyarakat Indonesia ini, Direktur Eksekutif SSSG, Fadjroel Rachman memperingatkan PDIP agar mengusung Jokowi sebagai Capres. Langkah ini juga sebagai penanda penting regenerasi kepemimpinan.

"Kalau bukan Jokowi, angkatan SBY akan bekuasa. Regenerasi di republik ini penting karena bisa dipimpin pemimpin baru dengan sikap baru," kata Fadjroel di Jakarta, Kamis (25/7).

Kans besar Jokowi menjadi presiden ditopang prestasinya kala memimpin Surakarta. Memang, prestasi Jokowi di Jakarta belum banyak, tapi beberapa terobosannya, seperti Kartu Jakarta Sehat dan Kartu Jakarta Pintar menjadi bukti konkret.

Pembawaannya yang low profile dan mau turun ke bawah, kata Fadroel, membuat masyarakat memposisikan Jokowi sebagai model pemimpin yang dirindukan. Umumnya, karakter politisi lama sangat birokratis.

Jokowi sebagai kader PDI P menjadi satu faktor yang meninggikan partainya. Banyak tokoh nasional sekaligus pemimpin partai, tapi hanya bisa meninggikan dirinya. Ia menunjuk contoh Aburizal Bakrie di Golkar dan Prabowo di Gerindra.

Kalaupun Jokowi ikut pencapresan dan kemudian menang, Fadroel memprediksi rakyat Jakarta tak marah. Mereka senang karena gubernurnya hadir dan dipercaya memimpin nasional. Apalagi, publik secara luas juga memberikannya kans untuk maju.

"Bagusnya orang punya standar mau pemimpin yang menyapa rakyat. Ada suasana baru. Disebut demokrasi partisipatif. Demokrasi membutuhkan keterlibatan rakyat di dalamnya dan pemimpin terlibat," tuturnya.

PDIP memang belum memastikan mengusung Jokowi, namun sejumlah elite mulai membuka peluang. "Saya kira partai yang cerdas tidak akan meninggalkan apa yang menjadi aspirasi masyarakat. Tapi ingat partai juga mempunyai komitmen, jadi memimpin indonesia loh, bukan memimpin negara yang kecil," kata Sekjen DPP PDIP Tjahjo Kumolo.

Peneliti Maarif Institute, Endang Tirtana menyarankan PDIP memasangkan Jokowi dengan tokoh Islam."Jokowi itu fenomenal, decisive, cerdas dan populis, akan lebih bagus dan tepat didampingi tokoh Islam," sarannya.

Setujuhkah PDIP? "PDIP sengaja tak cepat deklarasi Capres, karena ini berkaitan pemilihan pemimpin," kelit Tjahjo.

PDIP, katanya, belum mengumumkan calonnya juga dikarenakan saat ini pihaknya tengah membangun komunikasi politik dan koalisi dengan partai politik lain. Itu juga dilakukan guna mempersiapkan kandidat yang bakal diusung dalam pesta demokrasi pada tahun 2014 mendatang.

"Kita bangun komunikasi dengan Parpol lain. Untuk nantinya, tidak akan persoalkan posisi capres ataupun cawapres. Hal ini sudah kami intensifkan," jelasnya.

Bersediakan Jokowi? "Ini kan sekarang banyak orang mencalonkan, padahal yang mencalonkan itu kan belum tentu dicalonkan," canda Jokowi.
"Saya katakan sekali lagi, saya nggak mikir, saya fokus ke pekerjaan saya sebagai gubernur DKI," tandasnya.

Uniknya, Partai Golkar menganggap Jokowi hanya sekaliber Cawapres, dan berencana menyandingkan dengan Capres Aburizal Bakrie. "Capres kami kan sudah jelas Pak ARB, kalau Jokowi mau datang ke kami ya harganya Cawapres," kata Jubir Golkar, Tantowi Yahya.

Rencana koalisi dengan PDIP, kata Wakil Ketua Umum DPP Partai Golkar Agung Laksono, akan dibahas setelah Pileg. "Kalau Jokowi kan punya PDIP. Tanya PDIP dulu. Kalau pada waktunya. Tapi itu baru dibicarakan setelah Pemilu legislatif," katanya.

Wacana Jokowi - JK di 2014 , PDIP Akui Hubungan Baik Dengan Jusuf Kalla

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla siap maju pada Pemilu 2014 dengan Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo. Jokowi yang merupakan kader PDIP belum memberi jawaban hingga kini.

Ketua DPP PDIP Maruarar Sirait mengatakan pihaknya belum membahas mengenai calon presiden pada pemilu 2014. Meskipun sejumlah survei menempatkan Ketua Umum Megawati Soekarnoputri dan Joko Widodo di peringkat teratas calon presiden.

"Potret hari ini, dan dua bulan lalu berbeda tergantung prestasi seseorang dan pandangan publik. Bagi PDIP menjadi penting untuk pemilihan presiden untuk berhati-hati," kata Maruarar di Gedung DPR, Jakarta, Kamis (29/8/2013).

Maruarar juga mengakui pihaknya mencermati setiap hasil survei. Ia melihat dengan sendiri bagaimana publik merespon Joko Widodo bila berkunjung ke daerah. Setidaknya, Maruarar bersama Jokowi telah berkunjung ke Jawa Barat, Jawa Timur, Bali dan Sumatera Utara.

"Respon publik di daerah memang terlihat," ujarnya.

Sementara mengenai JK, Anggota Komisi XI itu mengakui partainya dekat dengan Ketua PMI itu. JK, kata Maruarar, merupakan negarawan dan tokoh bangsa. Hubungan PDIP dan JK pun sangat baik.

Marurar mencontohkan saat JK menggelar acara pernikahan anaknya. "Bu Mega, Mas Tjahjo, Mba Puan dan saya," katanya.

Namun, diakui belum ada pembicaraan mengenai pencapresan. "Kegiatan PDIP, Pak JK kita undang dan hadir seperti di Jawa Tengah atau di Jakarta soal Rohingya, kita selalu komunikasi," ujarnya.

Jelang Rakernas PDIP, Duet Jokowi - JK Jadi Pertimbangan PDI Perjuangan

JAKARTA, KOMPAS.com — Ketua DPP PDI Perjuangan Puan Maharani mengakui bahwa partainya melakukan komunikasi intensif dengan politisi senior Golkar yang juga mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla. Namun, keinginan Kalla untuk berduet dengan salah satu kader PDI Perjuangan, Joko Widodo (Jokowi), pada Pemilihan Presiden 2014 masih dipertimbangkan.

"Wacana itu (Jokowi-JK) semuanya kami tampung dan jadi masukan yang kami pertimbangkan," ujar di Kompleks Parlemen, Kamis (29/8/2013).

Putri Ketua Umum DPP PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri itu tidak menampik bahwa duet Jokowi-JK adalah duet yang cukup bagus karena melihat elektabilitas yang cukup tinggi dari sejumlah survei. Namun, menurut Puan, dinamika politik ke depan masih tetap perlu dicermati.

"Boleh-boleh saja, tapi dinamika politik kan berkembang. Kami tidak tahu apa yang terjadi menjelang pileg mendatang. Masih ada tiga bulan sampai setelah pileg, apakah kami lolos (presidential threshold) atau tidak. Namun, komunikasi (dengan JK) intensif dilakukan," kata Puan.

Siap duet dengan Jokowi

Mantan Wakil Presiden M Jusuf Kalla (JK) menyambut baik dan siap jika dirinya masih dipercaya untuk mengabdi kepada rakyat dan negara pada pemilihan presiden dan wakil presiden tahun depan. Namun, semua itu berpulang pada kehendak Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan yang akan mengusungnya dan rakyat itu sendiri.

”Bagi saya, hanya satu, selama itu bisa bermanfaat bagi rakyat dan negara, saya siap melaksanakannya jika bersama Pak Jokowi (Joko Widodo, Gubernur DKI Jakarta),” kata Kalla saat dihubungi Kompas, Selasa (27/8/2013) siang.

Menurut Kalla, Jokowi termasuk sosok yang didorongnya saat akan menjadi calon gubernur DKI Jakarta tahun lalu. ”Jokowi sosok yang memiliki kepribadian yang baik, punya kemampuan, bisa mengambil keputusan, dan memenuhi aspirasi rakyat. Lebih penting lagi, jika saya bersama Jokowi, ada yang bilang, itu sebuah harmoni, antara perwakilan Jawa dan luar Jawa,” tuturnya.

Namun, Kalla menyatakan, semuanya itu kembali lagi pada sikap Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri dan DPP PDI-P serta rakyat sendiri.

”Apakah memang mandat itu dipercayakan kepada saya? Kita lihat saja. Buat saya sendiri, sekarang ini, saya hanya melayani masyarakat di Palang Merah Indonesia (PMI) ataupun Dewan Masjid dan lainnya. Kalau itu dilihat sebagai sebuah pekerjaan, bagi saya itu hanya pengabdian saja. Tak lebih,” papar Kalla.

Popularitas Jokowi terus melejit, PDIP Bersyukur Jokowi Capres 2014

RMOL. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) bersyukur masyarakat luas memberikan kepercayaan yang tinggi kepada Joko Widodo (Jokowi) sebagai calon presiden (capres) dengan tingkat elektabilitas paling tinggi.

"Tentu kami ucapkan terima kasih, ada kader kami yang dinilai positif oleh rakyat," ujar Ketua DPP PDIP Firman Jaya Daeli di sela-sela diskusi dan rilis survei yang dilakukan Pol-Tracking Institute bertema "Mencari Kandidat Alternatif 2014: 10 Figur Potensial dari Daerah" di Galeri Cafe, Taman Ismail Marzuki, Jakarta, Minggu (5/3).

Pol-Tracking Institute menyebut Joko Widodo menempati nilai tertinggi sebagai figur capres dari daerah dengan skor 82,54, disusul Walikota Surabaya Tri Rismaharani dengan skor 76,33, mantan Gubernur Gorontalo Fadel Muhammad dengan skor 70,38, Gubernur Sulawesi Selatan Syahrul Yasin Limpo dengan skor 70,31, Bupati Kutai Timur Isran Noor dengan skor 70,14 dan Gubernur Sumatera Barat Gamawan Fauzi dengan skor 70,01.

Survei sendiri dilaksanakan selama Januari-April 2013 melalui serangkaian metode dan melibatkan opinion leaders seperti akademisi, pakar daerah, politisi senior, tokoh pemuda dan mahasiswa, tokoh media, pimpinan LSM/NGO, tokoh budaya dan masyarakat serta konsultan dan pengamat politik. Sementara proses penarikan kandidat dimulaui dari daftar figur yang pernah memimpin daerah selama minimal separuh priode masa jabatan lima tahun sejak otonomi daerah yang diberlakukan dari 2001.

Firman mengatakan munculnya nama Jokowi di urutan atas berbagai survei sebagai capres favorit akan dijadikan kader PDIP bahkan partai politik pada umumnya sebagai tauladan politik.

"Tentu ini menjadi wadah meningkatkan kinerja," ungkap dia.

Namun demikian, kata Firman, PDIP belum membuat langkah khusus untuk mencalonkan Jokowi di pemilu 2014.

"Kita tidak ada langkah khusus, ini berjalan alamiah dalam politik. Biarkan berjalan alamiah saja," ungkap Firman.

Firman yakin, meski beberapa capres dan partai politik meliriknya sebagai cawapres atau cawapres, Jokowi tidak akan menerimanya. Sebab Jokowi adalah kader militan yang sudah melewati beberapa tahapan kaderisasi di partai.

"Dia bukan kader cepat, dia kader yang sudah melewati kaderisasi. Dia pasti ada pertimbangan meski ditawari," tandas Firman.[dem]

Jadi Capres di 2014 , Jokowi Dinilai Tak Terkalahkan

TEMPO.CO, Jakarta - Direktur Riset Charta Politica Indonesia, Yunarto Wijaya, mengatakan Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo alias Jokowi memiliki kans terbesar memenangi kursi RI 1 pada pemilihan presiden 2014.

"Trennya paling baik saat ini. Kalau tidak ada perubahan cukup besar, Jokowi tidak terbendung," kata Yunarto Wijaya, Senin, 26 Agustus 2013. Meski begitu, Yunarto membenarkan keputusan pencalonan itu sangat bergantung pada Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP).

Sebelumnya, Ketua Dewan Pimpinan Pusat PDI Perjuangan Puan Maharani menjelaskan, hingga kini, PDI Perjuangan belum menentukan calon presiden yang akan diusung oleh partai berlambang banteng itu. Yang akan menentukan tokohnya, menurut Puan, adalah Ketua Umum Megawati Soekarnoputri.

Puan meminta publik untuk tidak selalu mengaitkan Jokowi dengan pencalonan presiden. Ia menegaskan, partainya memiliki banyak tokoh potensial di samping Jokowi. Kader lain yang disebut Puan antara lain Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo, Gubernur Kalimantan Timur Teras Narang, dan Gubernur Kalimantan Barat Cornelius Lay.

Rakernas PDIP 6 September 2013, Megawati Restui Pencapresan Jokowi di 2014

TEMPO.CO, Jakarta - Peneliti dari Lembaga Penelitian Indonesia, Siti Zuhroh, mengatakan bahwa besar kemungkinan Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Megawati Soekarno Putri, akan merestui Joko Widodo untuk maju dalam pemilihan presiden 2014 mendatang. Prediksi Siti itu didasarkan pada perkembangan dinamika di tubuh partai berlambang banteng moncong putih itu.

Menurut Siti, saat ini jajaran elit PDI Perjuangan mulai memahami bahwa masyarakat lebih memilih Jokowi--panggilan akrab Joko Widodo--dibanding calon dari keluarga keturunan Presiden Sukarno. "Tidak menutup kemungkinan salah satu anak Megawati akan diajukan untuk mendampingi Jokowi," katanya, Rabu, 28 Agustus 2013.

Jokowi saat ini sudah memiliki banyak modal untuk maju sebagai calon presiden. Mulai dari keberhasilannya dalam memimpin Solo hingga dipercaya sebagai Gubernur DKI Jakarta. "Saat masih menjabat menjadi Wali Kota Solo pada 2007, para pengamat sudah memprediksi bahwa langkah politik Jokowi akan berjalan mulus," kata Siti.

Gaya kepemimpinan Jokowi yang popular banyak menginspirasi dan ditiru oleh para pemimpin di daerah lain. "Itu mencerminkan kerinduan rakyat akan seorang pemimpin yang benar-benar dekat dengan masyarakat," lanjutnya. Meski begitu, posisi Jokowi yang masih menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta mesti menjadi pertimbangan utama jika nanti ia tetap disorongkan sebagai calon presiden. Karena, jika salah melangkah, hal itu bisa menjadi preseden buruk dalam etika berdemokrasi.

Jokowi Jadi Kader PDIP yang Baik, Ahok : PDIP Layak Dukung Jokowi Nyapres di 2014

Jakarta - Nama Joko Widodo (Jokowi), Kader PDIP sekaligus Gubernur DKI Jakarta terus mengungguli bursa survei tanah air sebagai capres paling potensial. Rekan kerjanya, Wakil Gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) menilai PDIP layak mendukung Jokowi untuk maju di pemilu 2014.

"Ada juru bicara PDIP itu ngomong mereka merasa Pak Jokowi contoh kader PDIP yang baik, yang bisa angkat nama PDIP. Nah ini yang dilakukan bahwa kader yang baik musti didorong," kata Ahok, di Balai Kota, Jl Medan Merdeka Selatan, Jakarta, Rabu (28/8/2013).

Di kesempatan yang sama, Ahok menyatakan belum siap menjadi Gubernur DKI jika akhirnya Jokowi memutuskan untuk nyapres. Namun, jawaban yang terlontar adalah jawaban tak serius.

"Saya belum siap pindah kantor ke bawah. Di sini lebih enak disini liat monas. Kan kalau orang kampung musti lihat monas terus kalau ke Jakarta. Hehe," jawabnya.

Ruang kerja gubernur memang berada di lantai 1 Balai Kota DKI, dan pemandangan dari jendelanya tak menghadap langsung ke monumen kebanggaan warga Jakarta itu. Sedangkan ruangan Wagub berada dua lantai di atasnya.

Jokowi Jadi Capres , PDIP : Tubagus Hasanuddin akan jadi Cawapres dampingi Jokowi

Jakarta - Paguyuban Pasundan menyebut Tubagus Hasanuddin sebagai salah satu tokoh Sunda yang layak jadi pemimpin nasional. Sikap itupun diamini oleh rekan Hasanuddin di Fraksi PDI Perjuangan, Helmy Fauzi.

"Dia layak didorong sebagai cawapres," kata Helmy di Jakarta, Selasa (27/8).

Menurut Helmy, ada beberapa alasan sehingga Hasanuddin bisa dianggap kapabel untuk diusung sebagai calon pemimpin nasional.

Yakni Tubagus Hasanuddin sudah dikenal sebagai sosok tentara reformis dan punya visi politik jelas yang menjalankan ajaran Bung Karno.

Sebagai purnawirawan TNI bintang dua, menurut Helmy, Tubagus Hasanuddin adalah sosok yang sangat nasionalis, dan memahami peran militer di era reformasi.

"Dia sangat mendukung reformasi sektor keamanan," kata Helmy.

Dia menilai Hasanuddin juga memiliki pemikiran luas di berbagai sektor, apalagi pernah menjabat sekretaris militer di tiga presiden Indonesia sejak BJ Habibie hingga Megawati Soekarnoputri. Pengalaman itu tentunya membuat Hasanuddin memahami berbagai ragam visi politik dan persoalan yang dihadapi negara.

"Dia juga punya pengalaman internasional yang luas. Dulu Sesko-nya di Prancis, dan pernah jadi pasukan perdamaian PBB. Sehingga dia layak didorong sebagai cawapres," tandasnya.

Helmy memprediksi, seandainya Hasanuddin dipasangkan dengan Jokowi sebagai capres, maka akan menjadi pasangan yang dashyat.

"Jokowi-TB Hasanuddin itu pasangan Jawa Sunda. Saya yakin bisa menang satu putaran di pilpres," tegas Helmy.

Sebelumnya diberitakan, Ketua Paguyuban Pasundan (PP) Didi Turmudzi, berharap agar tokoh Sunda dapat berkiprah di kancah nasional pada Pemilu 2014. Turmuzi juga berharap ada tokoh Sunda yang dapat mengisi posisi penting di negeri ini, meski 'hanya' menjadi seorang wakil presiden.

Ada tiga nama yang diusulkan, yakni Tubagus Hasanuddin, Ginandjar Kartasasmita, dan Jumhur Hidayat.

Rupiah Terus Melemah, Inilah 6 Pejabat Indonesia yang jadi "Penyebabnya"

Nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat terus merosot. Bahkan, harga dolar Amerika Serikat di pasaran sempat menyentuh angka Rp 11.600.

DPR mendesak pemerintah menyusun langkah-langkah dan kebijakan untuk menjaga nilai tukar rupiah. Selain itu, pemerintah harus mematok target nilai tukar rupiah di level 10.200 per dolar AS.

Tak hanya itu, pengamat ekonomi Faisal Basri pun mengusulkan agar para pejabat dapat menjual simpanan dolarnya. Hal itu demi menjaga perekonomian rakyat banyak.

"Presiden bisa memelopori penguatan rupiah dengan menjual kekayaannya dalam dolar AS. Presiden menunjukkan kepada rakyat bersedia lebih dahulu sedikit `berkorban` demi kemaslahatan perekonomian dan rakyat banyak," kata Faisal Basri seperti dikutip dari lamannya.

Berdasarkan catatan Liputan6.com, selain Presiden SBY, ada sejumlah pejabat negara yang memiliki simpanan dolarnya di atas 100 ribu. Mereka tak hanya menjabat menteri, tapi juga berasal dari kalangan militer.

Berikut daftar pejabat pemilik dolar urutan terbanyak yang diambil dari data Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) KPK:

1. Wiendu Nuryanti, Wakil Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Indonesia bidang Kebudayaan. Berdasarkan data LHKPN KPK per 1 Februari 2012, harta Wiendu mencapai Rp 10.561.365.731. Dolar AS yang dimiliki mencapai US$ 1.616.887 atau lebih dari Rp 17 miliar, tepatnya Rp 17.535.139.515 dengan kurs Rp 10.845 per dolar AS.

2. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Berdasarkan data LHKPN KPK per 4 Mei 2012, tercatat harta Ketua Umum Partai Demokrat itu mencapai Rp 9.328.377.172. Dolar AS yang dimiliki mencapai US$ 589.189 atau lebih dari Rp 6 miliar, tepatnya Rp 6.389.754.705, dengan kurs Rp 10.845 per dolar AS.

3. Panglima TNI Jenderal Moeldoko. Berdasarkan data LHKPN KPK, harta mantan KSAD itu per 25 April 2012 tercatat mencapai Rp 32.185.223.702. Dolar yang dimiliki mencapai US$ 450 ribu atau lebih dari Rp 4 miliar, tepatnya Rp 4.880.250.000, dengan kurs Rp 10.845 per dolar AS.

4. Menteri Keuangan Chatib Basri. Berdasarkan data LHKPN KPK per 18 September 2012, harta mantan Kepala BKPM itu mencapai Rp 10.379.258.225 dan US$ 365.506 atau hampir Rp 4 miliar, tepatnya Rp 3.963.912.570, dengan kurs Rp 10.845 per dolar AS.

5. Mantan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati pun tercatat sebagai salah satu penyimpan dolar terbanyak. Berdasarkan data LHKPN KPK per 21 Mei 2010, tercatat harta Sri Mulyani mencapai Rp 17.290.847.398. Dolar AS yang dimiliki mencapai US$ 393.189 atau lebih dari Rp 4 miliar, tepatnya Rp 4.264.134.705, dengan kurs Rp 10.845 per dolar AS.

6. Kapolda Sumatera Selatan Irjen Saud Usman Nasution pun tercatat memiliki simpanan dolar di atas 100 ribu. Berdasarkan data LHKPN KPK per 10 Januari 2013, tercatat harta Saud mencapai Rp 12.661.901.503. Dolar AS yang dimiliki mencapai US$ 100 ribu atau lebih dari Rp 1 miliar, tepatnya Rp 1.084.500.000 dengan kurs Rp 10.845 per dolar AS.

Mengenai harta yang dimiliki Presiden SBY, Juru Bicara Kepresidenan Julian Aldrin Pasha menyatakan kekayaan orang nomor satu di Indonesia itu dapat dipertanggungjawabkan.

Menurut Julian, tak ada yang salah terkait kepemilikan harta Presiden SBY. Karena selama ini selalu menunaikan kewajiban membayar pajak dan menyerahkan LHKPN.

Sementara, Wamen Wiendu belum bisa memberikan komentar karena sedang menggelar rapat. "Ibu Wamen juga akan rapat di Wapres," kata ajudan Wiendu kepada Liputan6.com.

Ahok : Jokowi Mau Jadi Presiden di 2014

Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok kembali meyakinkan publik bahwa Jakarta tidak akan bangkrut layaknya kota Detroit, Amerika Serikat, seperti prediksi mantan Gubernur DKI Fauzi Bowo atau Foke. Di sela membela Jokowi, Ahok 'keceplosan'.

"Saya kira beliau nggak sempet bikin bangkrut Jakarta tuh, karena mau jadi Presiden kayaknya," ujar Ahok di Balaikota DKI, Jakarta, Rabu (28/8/2013). Ahok menyampaikan ini dengan serius.

Hingga kini memang belum ada pernyataan resmi Jokowi akan maju sebagai calon presiden. Jokowi juga sudah berkali-kali membantah akan maju. Padahal, dari semua survei calon presiden, politisi PDIP itu selalu berada di urutan teratas. Bahkan mengalahkan Megawati Soekarnoputri, sang ketua umum.

Kendati begitu, Ahok tidak melanjutkan pernyataannya soal Jokowi mau jadi presiden. Ahok pun melanjutkan, Jokowi merupakan sosok yang hebat. Ahok sangat, sangat yakin mantan walikota Surakarta itu tak akan membuat Jakarta 'gulung tikar'.

Bahkan, lanjut Ahok, ada beberapa pihak yang sempat memprediksi 6 bulan masa jabatan Jokowi-Ahok, Jakarta akan hancur. "Dulu kan ada yang prediksi 6 bulan juga ancur Jakarta. Pak Jokowi pasti gagallah, nggak mampulah. Sudah 10-11 bulan oke-oke saja tuh," pungkas Ahok.

Popularitas terus melejit, Jokowi terancam Dibunuh di 2014

TRIBUNNEWS.COM,JAKARTA - Makin melesatnya elektabilitas Jokowi sebagai Capres 2014 paling dirindukan masyarakat, meletupkan serangan Partai Demokrat (PD) yang gagal menggaet melalui konvensi Capres. Jokowi bahkan rentan dibunuh lawan-lawan politiknya yang haus kekuasaan, menjelang Pemilu.

Peringatan potensi maut dikemukakan Koordinator Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi), Sebastian Salang. Ia menyarankan kader PDIP yang kini menjadi Gubernur DKI Jakarta itu, tepat memilih strategi menyikapi hasil-hasil survei yang semuanya menempatkan elektabilitas dirinya di puncak.

"Apabila salah, keselamatan nyawanya bisa sangat terancam," tegas Sebastian Salang di Jakarta, Selasa (27/8). Sebastian yang juga dikenal sebagai pengamat Tata Hukum Negara ini menjelaskan, pembunuhan terhadap Jokowi sangat dimungkinkan.

"Apabila ada perasaan dikhianati, tindakan politik balas dendam, ini risikonya bisa kematian. Politik bisa menggunakan banyak cara untuk itu," tandasnya. Parapihak yang menjadikan Jokowi sebagai lawan politik, potensial melakukan cara-cara kotor.

Penegasan Sebastian ini dikemukakan, menyusul makin menguatnya dukungan masyarakat dari berbagai pelosok Indonesia. Sejak Februari hingga Agustus ini, semua lembaga survei mencatat elektabilitas dan popularitas mantan wali kota Solo yang tak tertandingi lagi oleh tokoh-tokoh nasional yang ada.

Elektabilitas Jokowi bahkan melampaui pimpinan partainya sendiri, Megawati Soekarnoputri (Ketua Umum PDIP), dan Prabowo Subianto, Ketua Dewan Pertimbangan Partai Gerindra yang mengusungnya menjadi Gubernur DKI Jakarta tahun lalu.

Survei teranyar dicatat Forum Akademisi Informasi Teknologi. Ketua Forum Akademisi IT, Hotland Sitorus yang menggelar diskusi Membaca Kehendak Rakyat di kawasan SCBD Tangerang kemarin, mengungkapkan, hasil survei yang dilaksanakan mencatat posisi Jokowi sebagai Capres tak tertandingi lagi.

Survei terhadap 2.000 responden yang punya hak pilih di 34 provinsi itu dilaksanakan 1-20 Agustus 2013. Metodenya, stratified random sampling dengan margin eror 2,5 persen. Teknik pengumpulan data, wawancara langsung.

Hasilnya, Jokowi meraih suara 41 persen, disusul Probowo Subianto 12 persen, dan Megawati Soekarnoputri 9 persen. "Jadi, apabila Pemilu digelar sekarang, Jokowi kemungkinan terpilih sebagai presiden," kata Holtand Sitorus.

Capres Golkar Aburizal Bakrie (Ical) hanya meraih 6 persen, Jusuf Kalla 5 persen, Wiranto 3 persen, Hatta Rajasa 2 persen, Dahlan Iskan 1 persen, dan Mahfud MD juga 1 persen.

Naiknya Popularitas Jokowi Bukti Perubahan Paradigma Pemilih Indonesia

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Elektabilitas Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) dalam survei Kompas yang mencapai angka 32,5 persen, menunjukkan kecenderungan perilaku pemilih yang meninggalkan sikap konservatisme politik

"Angka ini meningkat dua kali lipat dari survei di 2012, dan ini dipertegas dengan survei serupa oleh Forum Akademisi IT," ujar Direktur Seven Strategic Studies Mulyana W Kusumah Mulyana, dalam diskusi 'Membaca Kehendak Rakyat di Kawasan SCBD Jakarta', Selasa (27/8/2013).

Naiknya elektabilitas Jokowi, menurut Mulyana, mengubah paradigma ketokohan berdasarkan pencitraan semu penuh rekayasa, yang kebijakannya justru tidak pro rakyat.

Mulyana menilai, para pemilih saat ini sudah meninggalkan tokoh-tokoh klasik, dengan rekam jejak yang dinilai tidak akan membawa perubahan ke arah Indonesia yang lebih baik.

"Mereka tidak lagi mendasarkan pilihan pada tokoh yang mengedepankan bentuk pencitraan palsu, yaitu memadukan penampilan pribadi yang direkayasa, atau dengan gagasan pernyataan publik yang terkesan santun bergaya akademik," tuturnya.

Saat ini, lanjutnya, belum muncul tokoh nasional lain yang menjadi bintang politik baru. Dengan hanya sekitar 6-7 bulan waktu tersisa, terlalu singkat bagi mereka untuk membangun eligibilitas, akseptabilitas publik, apalagi elektabilitas.

"Mereka harus bekerja keras dengan segenap sumber daya untuk mengejar kepopuleran Jokowi," cetusnya. (*)

WIN - HT kandas, Hanura : Jokowi Capres Papan Atas, Wiranto Papan Bawah

Jakarta - Ketua DPP Hanura Fuad Bawazier kembali bersuara keras soal pencapresan Ketum Hanura Wiranto. Dia menilai pencapresan Wiranto adalah kerja politik sia-sia. Mantan Menteri Keuangan ini bahkan menyebut Wiranto sebagai capres gurem.

"Jadi saya golongkan capres itu ada tiga, ini berdasarkan hasil survei lho ya. Papan atas itu Jokowi dan Prabowo, papan menengah itu Mega dan Aburizal Bakrie, dan papan bawah, ya Wiranto, Hatta Rajasa, Rhoma Irama, itu papan gurem," kata Fuad saat dihubungi, Rabu (28/8/2013).

Menurut Fuad, Wiranto tak akan bisa memenangi pilpres. Dia menyarankan agar para capres gurem, termasuk Wiranto, mengurungkan niatnya untuk nyapres.

"Kasihan saya itu, jadinya buang energi, buang uang," ujarnya.

Fuad juga masih mempermasalahkan deklarasi duet capres cawapres Wiranto-Hary Tanoe. Dia menilai duet keduanya tidak sah, karena tidak melalui mekanisme resmi partai.

"Itu deklarasi sepihak saja, nggak melalui mekanisme yang resmi," tuturnya.

Di Hadapan Alumni, Rektor UGM Bangga Jokowi Jadi Capres 2014

Yogyakarta - Gubernur DKI Jokowi digadang-gadang sejumlah kalangan layak menjadi capres 2014. Rektor UGM, Prof Dr Pratikno, mengaku bangga dengan hal itu. Karena Jokowi adalah salah satu alumnus UGM.

"Kebetulan dia itu alumni UGM yang disandingkan dengan calon-calon lain. Ini realitas yang tidak bisa kita hindari," kata Pratikno saat memberikan pidato wisuda di hadapan 761 lulusan ahli madya UGM di Grha Sabha Pramana (GSP), Rabu (28/8/2013).

Berdasarkan berbagai survei, Jokowi merupakan salah satu kandidat kuat calon presiden pilihan masyarakat. Menurutnya, kondisi dan situasi politik nasional sudah semakin kondusif.

"Kita sudah tidak lagi menghadapi trauma instabilitas politik seperti yang dihadapi saudara-saudara kita di Timur Tengah," kata guru besar Fakultas Ilmu Sosial Politik itu.

Pratikno menyinggung masalah perekonomian saat ini. Menurutnya, perlambatan pertumbuhan perekonomian nasional akibat gejolak nilai tukar rupiah kini menjadi pekerjaan rumah yang cukup serius. Dia optimistis pemerintah mampu mengatasi permasalahan tersebut.

Bersatu Bersama Dukung Jokowi Presiden 2014

Mari Kita bersatu mendukung Pak Jokowi. mari kita bersama bersatu mewujudkan Indonesia baru 2014. Sudah saatnya rakyat Bangkit dan bersatu mendukung pencalonan pak Jokowi di pilpres 2014. saatnya kita rebut kembali kedaulatan Indonesia.

Like Fanpage Relawan Indonesia Baru di http://www.facebook.com/RelawanIndonesiaBaru

Jokowi Yakin, Anak Muda Pilih Bambang-Said di Pilkada Jatim

Pemilih pemula yang sebagian besar anak-anak muda bakal antusias pada pemilihan kepala daerah (pilkada) Jawa Timur (Jatim). Bahkan, anak-anak muda berpeluang besar memilih calon gubernur (cagub) dan calon wakil gubernur (cawagub) yang diusung PDI Perjuangan (PDIP), Bambang DH-Said Abdullah.

Hal itu disampaikan Gubernur DKI Jakarta, Joko Widodo (Jokowi) di Surabaya, Jatim, Jumat (23/8) malam.

Feeling saya katakan begitu (anak-anak muda bakal coblos Bambang-Said). Dari mulai saya jadi juru kampanye di Ngawi, Magetan dan Ponorogo sinyalnya seperti itu," kata Jokowi.

Menurut Jokowi, pasangan Bambang-Said merupakan representasi anak-anak muda.

"Representasi anak-anak muda ada di Bambang-Said. Anak muda itu kan sukanya dobrak dan perubahan," ujarnya.

Sebelumnya, Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri mengajak generasi muda Jatim untuk memilih Bambang-Said. Apalagi Mega menyatakan bahwa PDIP concern menghadirkan pemimpin muda di daerah-daerah.

"Sebagai Ketum PDIP, kita mulai menerjukan anak-anak muda pada pilkada-pilkada di indonesia. Saya tahu persis mereka akan bisa menjadi pemimpin," kata Mega saat berorasi di lapangan Flores, Surabaya, Jatim, Jumat (23/8).

PDIP menurunkan tim lengkap dalam kampanye tersebut. Selain Mega, hadir pula Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDIP Tjahjo Kumolo, Wakil Sekjen Achmad Basarah dan Hasto Kristianto, Bendahara Umum Olly Dondokambey,

Ketua Tim Pemenangan Bambang-Said sekaligus Wakil Ketua DPR Pramono Anung, Ketua DPP Maruarar Sirait, Effendy Simbolon dan Djarot Saeful Hidayat. Bambang-Said pun juga turut hadir.

Mantan Kapolri Dai Bachtiar juga tampak di panggung kampanye. Namun, Dai hanya duduk saja di kursinya.

Presiden RI kelima ini mencontohkan bagaimana saat Jokowi diusung sebagai Gubernur DKI Jakarta dan akhirnya terpilih. Begitu juga dengan Wakil Ketua Komisi II DPR Ganjar Pranowo yang baru dilantik hari ini sebagai Gubernur Jawa Tengah.

"Siapa seorang Jokowi? Dia hanya Wali Kota Solo. Ketika pertama bertemu, saya mengukur kemampuannya. Saya tahu anak muda (Jokowi) bisa dipertaruhkan untuk memimpin. Maknya saya masukkan dia di Ibukota dan Alhamdulilah berhasil," jelas Mega.

Menurut Mega, pertaruhan PDIP berikutnya ialah pilkada Jatim.

"Sebelum ke sini saya berdialog dengan ayah saya (kontak batin). Saya katakan begini 'besok saya akan ke Jatim bapak'. Suatu hal aneh ketika kamu membangun Indonesia lewat Jatim, tapi mengapa Jatim tidak memilih pemimpinnya dari PDIP," kata Mega.

"Jadi kalau hari ini saya berdiri di depan Anda, saya mempertaruhkan, apakah Anda yang meneriakkan Bung Karno, Bung Karno, Bung Karno, akan memilih Bambang-Said?," tanya Mega.

Masyarakat pun menjawab akan mencoblos Bambang-Said pada 29 Agustus nanti.

Pada bagian lain, Mega berharap anak-anak muda sekarang bisa menjadi pemimpin di masa datang. Pasalnya, Mega melihat anak-anak muda lupa dengan sejarah bangsa.

"Anak muda zaman sekarang, tidak begitu banyak ketahui sejarah bangsa. Mereka banyak dimanipulasi," ujar Mega.

Di Acara SBY, Jokowi Kalahkan Pamor para Menteri Kabinet SBY

Liputan6.com, Jakarta : Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo atau Jokowi kembali kembali menjadi perhatian di tengah publik. Padahal, di acara itu tengah hadir Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan tentunya para Menteri Kabinet Indonesia Bersatu Jilid II serta pejabat lainnya.
Berita Terkait

Pantauan Liputan6.com, Presiden SBY, Jokowi, dan para pejabat lainnya berkumpul di titik finish acara lomba lari "Independence Day Run, Semangat 17/8, untuk Merah Putih", di Lapangan Monas, Jakarta Pusat, Minggu (25/8/2013) pagi.

Di acara lomba lari yang dilepas Presiden SBY dari depan kompleks Istana Kepresidenan ini, Jokowi dan sejumlah menteri hadir. Saat acara pembagian hadiah dimulai, para pejabat negara dipanggil satu per satu oleh panitia.

Wakil Presiden Boediono, para menteri, dan para pejabat lainnya dipanggil maju untuk memberi selamat kepada para peserta lari. Tampak pejabat lain seperti Menko Polhukam Djoko Suyanto, Menko Kesra Agung Laksono, Menteri Pertanian Suswono, Menkominfo Tifatul Sembiring, Menteri ESDM Jero Wacik, Menpora Roy Suryo, Kapolri Jenderal Polisi Timur Pradopo, Jaksa Agung Basrief Arief, serta Panglima TNI Laksamana Agus Suhartono.

Posisi Jokowi berada di paling belakang barisan para pejabat. Tetapi, posisi itu tak surut menarik perhatian warga dan penonton. Mereka yang hadir langsung menyebut nama Jokowi yang mengenakan polo shirt merah dan bercelana training.

Malah, sesaat setelah acara akan bubar, Jokowi dikerubuti warga. Warga berebut untuk bersalaman dengan politisi PDIP itu. Melihat animo tinggi, apakah ini akan membuat Jokowi berubah pikiran dan maju sebagai calon presiden 2014 mendatang? "Ah, saya ndak mikirin gituan," singkat Jokowi yang langsung masuk ke dalam mobil Toyota Innova hitam. (Ism)

Jokowi difitnah lakukan kekerasan di waduk pluit, Polisi Tidak Akan Panggil Jokowi

JAKARTA, KOMPAS.com — Polisi tidak akan melakukan pemanggilan terhadap Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo terkait laporan warga Waduk Pluit, Jakarta Utara. Polisi menilai, dalam kasus tersebut, Jokowi tidak melakukan kekerasan sebagaimana dituduhkan warga.

"Pidana itu kan siapa melakukan apa, akibatnya apa, dan dilakukan dengan cara apa. Jadi, yang bertanggung jawab di sini ya yang melakukan tindak kekerasan," kata Kepala Bidang Humas Polda Metro Jaya Komisaris Besar Rikwanto, Selasa (27/8/2013).

Rikwanto menambahkan, dalam kasus ini Jokowi tidak melakukan tindak kekerasan. Selain itu, polisi menilai pelaporan warga tersebut hanya untuk mencari perhatian Jokowi.

Laporan warga Waduk Pluit itu disampaikan terkait penggusuran paksa oleh aparat Satpol PP, Polisi, dan TNI pada Kamis (22/8/2013). Sempat terjadi bentrok antara petugas dan warga yang menolak pembongkaran rumah.

Menurut warga, Jokowi telah berjanji dalam pertemuan di Komnas HAM bahwa dia tidak akan melakukan penggusuran secara paksa dan akan menyiapkan permukiman bagi warga yang terkena relokasi. Jokowi juga menyepakati adanya pemetaan ulang yang dilakukan antara Pemprov DKI dan Komnas HAM dengan melibatkan warga, khususnya terkait lokasi tempat tinggal saat ini.

Warga juga menyebutkan bahwa Jokowi juga sepakat untuk menggunakan data yang ada di Komnas HAM sebagai dasar untuk melakukan penanganan terkait proses relokasi selanjutnya jika memang terjadi pemindahan warga. Jokowi dan Komnas HAM bersepakat tidak memberikan toleransi kepada calo, mafia tanah, dan pengusaha dalam proses pengembangan kawasan Waduk Pluit dan hanya memfokuskan pada kepentingan warga.

Survei: Jokowi Melesat 3 Kali Lipat dari Prabowo

JAKARTA, KOMPAS.com — Hasil survei yang dilakukan Forum Akademisi Teknologi Informatika (TI) terkait Pemilu Presiden 2014 menunjukkan elektabilitas Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo alias Jokowi sebagai calon presiden jauh meninggalkan tokoh lain. Ketua Forum Akademisi IT Hotland Sitorus mengatakan, elektabilitas Jokowi sudah mencapai 41 persen. Di bawahnya berturut-turut yakni Prabowo Subianto sebesar 12 persen, Megawati Soekarnoputri 9 persen, Aburizal Bakrie 6 persen, Jusuf Kalla 5 persen, Wiranto 3 persen, dan Hatta Rajasa 2 persen.

"Dahlan Iskan dan Mahfud MD masing-masing 1 persen," kata Hotland saat jumpa pers di Jakarta, Senin (27/8/2013).

Dalam penjelasannya, Forum Akademisi TI mengaku melakukan survei tersebut pada 1-20 Agustus 2013. Sebanyak 2.000 orang, yang terdiri dari 1.000 laki-laki dan 1.000 perempuan, di 34 provinsi menjadi responden dengan teknik wawancara langsung. Adapun margin error hasil survei tersebut plus minus 2,5 persen.

Hotland menambahkan, pihaknya juga menanyakan kriteria pemimpin yang diharapkan. Hasilnya, sebanyak 35 persen responden berharap pemimpin yang perhatian kepada masyarakat, 25 persen ingin pemimpin bersih dan jujur, 15 persen pemimpin pintar dan berwawasan luas, serta 10 persen pemimpin tegas dan berwibawa.

Pertanyaan lainnya, persoalan apa yang diharapkan diselesaikan presiden selanjutnya. Hasilnya, sebanyak 27 persen responden ingin diselesaikan masalah pengelolaan sumber daya ekonomi untuk kemakmuran rakyat.

Hal lain, sebanyak 20 persen responden ingin agar pendidikan murah dan fasilitas terjangkau, 17 persen ketersediaan lapangan kerja, 14 persen pengelolaan keuangan negara yang bersih dan transparan, serta 13 persen ingin kesehatan murah dan fasilitas memadai.

Seperti diberitakan, PDI-P hingga saat ini belum menetapkan capres-cawapres. Kewenangan penetapan capres-cawapres diserahkan kepada Ketua Umum DPP Megawati Soekarnoputri. Hanya saja, PDI-P mengaku mencermati hasil berbagai survei yang menempatkan Jokowi di urutan teratas

Kalau Jokowi Jadi Capres, Pemilih di Pemilu Legislatif Melejit SIGNIFIKAN

JAKARTA, KOMPAS.com — Tren partisipasi publik pada Pemilu 2014 diperkirakan bakal meningkat pesat bila Joko Widodo menjadi salah satu kandidat calon presiden. Indikator yang digunakan adalah data survei terakhir yang digelar Forum Akademisi Teknologi Informasi.

Survei tersebut khusus menggarap topik elektabilitas partai politik di Pemilu Legislatif 2014 dengan dan tanpa Jokowi maju menjadi calon presiden dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Hasilnya, 25,5 persen responden menyatakan abstain pada pemilu bila Jokowi tak menjadi salah satu kandidat capres dan angka itu turun menjadi 16 persen bila Jokowi diusung menjadi capres.

"Saya melihat tren partisipasi publik meningkat bila Jokowi diusung," ujar Koordinator Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi) Sebastian Salang, Selasa (27/8/2013).

Menurut Sebastian, Pemilu 1999 sempat membuncahkan harapan rakyat agar hasilnya membawa perubahan politik yang signifikan. Namun, ujar dia, justru pemerintahan hasil pemilu di era reformasi tak menjawab persoalan rakyat sehingga partisipasi publik dalam Pemilu 2004 dan 2009 cenderung merosot.

Bila melihat profil daftar calon anggota legislatif untuk Pemilu 2014, Sebastian melihat belum ada kandidat yang akan mampu meningkatkan partisipasi publik dalam pemilu. Merujuk beragam hasil survei sepanjang tahun ini, dia berpendapat rakyat berharap pada munculnya sosok muda yang mampu memberi harapan dan perubahan ketika memimpin Indonesia.

"Animo masyarakat untuk berpartisipasi dalam Pemilu 2014 tergantung pada siapa calon presiden yang akan diusung," kata Sebastian. Kalau partai politik tetap egois dengan mengajukan tokoh senior sebagai calon presiden, imbuh dia, partisipasi politik masyarakat akan kembali turun.

Pemilu presiden di Indonesia tak bisa dilepaskan dari pemilu legislatif. Sampai saat ini, UU Pilpres masih menjadikan perolehan suara partai politik dalam pemilu legislatif sebagai syarat utama partai atau gabungan partai dapat mengusung calon presiden.

Bila Pemilu Presiden 2014 masih menggunakan UU Pemilu Presiden keluaran 2008, syarat pengusungan calon tersebut adalah kepemilikan 25 persen suara sah atau 20 persen kursi parlemen hasil pemilu legislatif. Ketentuan ini tertuang dalam Pasal 9 UU Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilu Presiden.

Demokrat tuding Jokowi lakukan pencitraan, PDIP : Jokowi Itu Lugu, Bukan Pencitraan !

TRIBUNNEWS.COM,JAKARTA--Politisi PDI Perjuangan Eva Kusuma Sundari menanggapi pernyataan politisi Partai Demokrat, Ruhut Sitompul yang menganggap Jokowi tidak pantas menjadi presiden.  Eva membantah tudingan Ruhut yang menganggap popularitas Jokowi karena faktor pencitraan.

Pencitraan itu Eva mengingatkan, bisa merupakan dampak kinerja, bisa juga rekayasa. Kinerja Jokowi di Solo, lanjut Eva, sudah diapresiasi di dalam negeri maupun luar negeri, sehingga menjadi kajian khusus di beberapa perguruan tinggi di Jerman dan Amerika.  "Jangan lupa award wali kota terbaik ketiga di dunia," sindir Eva, Selasa (27/8/2013).

"Selain itu, di dalam negeri Jokowi sudah mendapatkan 14 penghargaan dari kementrian. Jadi, kinerja itulah yang membawanya menang di DKI yang pemilih-pemilihnya kritis dan cerdas," Eva menegaskan.

Eva Kusuma Sundari kembali mengingatkan Ruhut Sitompul, secara personal Jokowi memiliki kepribadian yang menarik serta gaya kepemimpinannya sebagai Gubernur DKI Jakarta yang unik. Yang tentu saja, imbuh Eva menjadi media darling bagi media.

"Keberhasilan mengambil hati ini karena kekuatan kinerja dan personality yang lugu, tanpa polesan (rekayasa) ternyata disuka.Masyarakat sudah belajar dari dua periode ini untuk memilih pemimpin berbasis kinerja dan bukan berdasar polesan saat ini. Jadi, Jokowi justru merupakan anti tesa dari konstruksi citra pemimpin selama ini," pungkas Eva Kusuma Sundari

Pemilu 2014 , Jokowi DIPASTIKAN terpilih jadi Presiden Indonesia

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Hasil survei teranyar kembali menempatkan Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo di posisi teratas sebagai Calon Presiden yang paling populer di mata masyarakat.

Dalam survei yang dilakukan Forum Akademisi IT tersebut Jokowi menempati urutan pertama mengalahkan calon-calon lain seperti Prabowo Subianto dan Megawati Soekarnoputri.

Survei dilakukan dengan mengambil 2000 orang responden pemilih yang telah memiliki hak suara dan berbagai latar belakang pekerjaan di 34 provinsi dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara langsung, penarikan sampel dengan metode strstified random sampling dengan margin error 2,5 persen.

Hasil survei tersebut menempatkan Jokowi diperingkat pertama dengan perolehan suara 41 % disusul Probowo Subianto 12 % dan ketiga Megawati Soekarnoputri 9 %.

"Jadi jika pemilu dilakukan sekarang, Jokowi kemungkinan terpilih sebagai presiden," ujar Ketua Forum IT Hotland Sitorus dalam diskusi Membaca Kehendak Rakyat di Kawasan SCBD Jakarta, Selasa (27/8/2013).

Hasil lengkap survei tersebut selain tiga besar yang disebut diatas adalah Aburizal Bakrie 6%, Jusuf Kalla 5%, Wiranto 3%, Hatta Rajasa 2%, Dahlan Iskan 1%, dan Mahfud MD 1 %.

Survei ini dilakukan tanggal 1-20 Agustus 2013, melibatkan 2000 responden di 34 porvinsi dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara langsung, penarikan sempel dengan metode stratified rondom sampling dengan margin eror 2,5 %.

Survei: Jokowi "Effect" Gairahkan Pemilu 2014

Jakarta - Salah satu survei tentang Pemilihan Presiden (Pilpres) 2014 menyebutkan bahwa Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo atau Jokowi mampu mendongkrak perolehan parpol suara pengusungnya. Selain itu, Jokowi effect mampu menggairahkan pemilu karena menggerus jumlah pemilih yang tidak menggunakann hak pilih yang dikenal dengan istilah golongan putih (golput).

Demikian survei “Siapa Presiden Indonesia untuk 2014-2019?” yang dilakukan Forum Akademisi Informasi Teknologi (FAIT) pada 1-20 Agustus 2013.

Survei yang melibatkan 2.000 responden dari 200 kabupaten dan kota yang tersebar di 34 provinsi ini menyimpulkan bahwa pemimpin yang dirindukan masyarakat Indonesia dalam Pilpres 2014 adalah pemimpin yang mampu menjadi pelayan. Harapan ini selaras dengan isu strategis mendesak, yakni pengelolaan sumber daya alam demi kesejahteraan masyarakat.

Berkaitan dengan sosok calon presiden (capres), survei ini menyebutkan bahwa Jokowi dianggap paling mampu memenuhi harapan. Sebanyak 41 persen responden memilih Jokowi menjadi presiden. Berturut-turut setelah nama Jokowi adalah Prabowo Subianto (12 persen), Megawati (9 persen), Aburizal Bakrie (6 persen), dan Jusuf Kalla (5 persen). Urutan berikutnya Wiranto, Hatta Rajasa, baru kemudian Dahlan Iskan dan Mahfud MD.

Sosok Jokowi memang tengah melambung. Seperti diungkapkan oleh Ketua FAIT, Hotland Sitorus, Jokowi effect atau efek Jokowi mendongkrak atensi responden kepada partai terutama, PDIP. Dalam hasil survei yang dirilis FAIT, Selasa (27/8), responden menempatkan PDIP sebagai pilihan utama dengan meraih 20,4 persen suara. Namun, jika PDIP sudah mengusung Jokowi sebagai capres 2014, maka 34,29 persen responden akan memilih PDI-P. “Itu berarti, faktor Jokowi sebagai capres PDIP memberi kontribusi sedikitnya 13,89 persen,” ungkap Hotland.

Efek Jokowi menggerus golput tampak pada jawaban atas pertanyaan yang dilayangkan kepada responden. Pada pertanyaan mengenai parpol mana yang dipilih dalam pemilihan legislatif (pileg), tanpa menyebut Jokowi sebagai capres, sebanyak 25,5 persen responden menyatakan abstain. Ketika disebut nama Jokowi pada pertanyaan senada, responden yang abstain hanya 19,7 persen.

Sedangkan pada pertanyaan mengenai parpol mana yang dipilih dalam pilpres, bila PDI-P mengusung Jokowi sebagai capres 2014, responden yang menyatakan abstain hanya 16 persen. Jadi Jokowi effect sangat signifikan.
Pileg di mana Jokowi sudah menjadi capres dari PDIP, suara semua partai “disedot” partai berlambang banteng bermoncong putih ini. Jadi bukan hanya abstain/golput yang berpindah haluan, melainkan juga pemilih partai lain. Tampak sinyal yang sangat kuat bahwa Jokowi menjadi magnet bagi kalangan golput untuk ikut serta dalam pileg dan pilpres.

Survei tersebut dilakukan dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara langsung dan penarikan sampel dengan metode stratified random sampling dengan margin error sekitar 2,5 persen. Responden terdiri dari 1.000 laki-laki dan 1.000 perempuan. Latar belakang pendidikan mereka mulai SD (10 persen), SMP (20 persen), SMA (40 persen), hingga perguruan tinggi (30 persen). Usia responden antara 17-27 tahun (24,1 persen), 28-38 tahun (34,8 persen), 39-49 tahun (28 persen), dan di atas 50 tahun (12,9 persen).

Untuk pekerjaan, responden dari kalangan swasta mencapai 21,9 persen, wiraswasta (16,7 persen), ibu rumah tangga (12,7 persen), pelajar/mahasiswa (11,9 persen), buruh (6,9 persen), petani (6,8 persen), guru/dosen (6,8 persen), profesional (2,8 persen), pegawai BUMN/BUMD (2,2 persen), nelayan (0,5 persen), dan lainnya (1,6 persen).

Terkait survei tersebut, pengamat politik dari Universitas Indonesia (UI), Cecep Hidayat menyatakan menjelang Pemilu 2014, ada prakondisi yang menginginkan Jokowi maju sebagai capres. Melalui Jokowi, saat ini merupakan momentum yang tepat bagi PDIP untuk keluar dari lingkaran partai oposisi.

“Jokowi punya karakter yang kuat yang tidak dimiliki tokoh lain. Pemilu 2014 merupakan momentum yang tepat bagi PDIP untuk merebut kekuasaan setelah 10 tahun menjadi partai oposisi,” kata Cecep.

Cecep yakin PDIP sudah bisa membaca situasi ini dan sangat mempertimbangkan untuk mengajukan Jokowi sebagai capres. "Seperti yang sudah-sudah, ketika mengikuti perhelatan pilkada Dki Jakarta, Jokowi cenderung patuh kepada apa yang sudah menjadi keputusan PDIP nantinya," ujarnya.

Popularitas Jokowi kian meroket, Pengamat : Jokowi Sulit Dikalahkan !

Jakarta - Pengamat politik Mulyana W.Kusumah mengatakan, dirinya mengaku tak kaget dengan sebuah publikasi media nasional yang menunjukkan tingkat keterpilihan Jokowi sudah mencapai 32,5 persen. Artinya sudah dua kali lipat dari tingkat keterpilihannya di survei 2012. Menurut Mulyana, hasil itu memperlihatkan gambaran tentang kecenderungan perilaku memilih yang meninggalkan sikap konservatisme politik.

"Hal ini tercipta berkat Jokowi. Masyarakat tak mendasarkan pilihan pada tokoh yang mengedepankan bentuk pencitraan palsu, yaitu memadukan penampilan pribadi yang direkayasa, atau dengan gagasan pernyataan publik yang terkesan santun bergaya akademik,” kata Mulyana di Jakarta, Senin (26/8).

Menurut Mulyana, para pemilih sudah meninggalkan tokoh-tokoh klasik dengan rekam jejak yang dinilai tidak akan membawa perubahan ke arah Indonesia yang lebih baik.

Dia juga menilai belum ada tokoh nasional lain, selain Jokowi, yang menjadi bintang politik baru. Apalagi hanya tersisa waktu sekitar enam bulan Pemilihan Legistatif.

"Waktu tersisa terlalu singkat untuk membangun eligibilitas, akseptabilitas publik,apalagi elektabilitas,” ujar Mulyana.

Sekitar 30 tokoh lain yang sejauh ini sudah mewacanakan diri atau diwacanakan menjadi bakal Calon Presiden, harus bekerja keras dengan segenap sumber daya politik yang dimiliki. Termasuk mengupayakan dukungan elektoral koalisi parpol, untuk memenuhi syarat presidential threshold, untuk dapat bersaing menandingi popularitas dan elektabilitas Jokowi.

“Namun dengan sempitnya waktu, terlalu singkat untuk mampu membangun elektabilitas seperti Jokowi,” tambahnya.

Menurut Mulyana, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), tentu harus menggunakan fenomena keunggulan elektoral Jokowi sebagai kesempatan historis untuk memasuki kembali pusat kekuasaan.

Ahli Sejarah: Usung Jokowi Sebagai Capres, Besar Peluang PDIP Menang

Jakarta - Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarnoputri sepertinya tidak akan maju menjadi calon presiden (capres) pada pemilihan umum 2014.

Pada pemilihan presiden dan wakil presiden (pilpres) 2014, PDIP berpeluang mengajukan Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) sebagai capres.

"Ada isyarat Mega tak akan maju tahun depan. Sudah secara eksplisit tersirat," kata ahli sejarah Hermawan Sulistio, di Jakarta, Senin (26/8).

Hermawan atau yang akrab dipanggil Kiki ini menambahkan, pilpres 2014 adalah milik Jokowi.

Dikatakan, PDIP mesti mengusung Jokowi sebagai capres pada pilpres 2014 bukan 2019. "Bicara elektabilitas dan kapabilitas ya Jokowi. Sudah pasti Jokowi menang. Kalau tunggu 2019 belum tahu, karena bisa ada tokoh lain yang menyaingi Jokowi," ujarnya.

Menuju Indonesia Baru 2014 : Jadi Capres No 1, Elektabilitas Jokowi Tembus 41%

Jakarta - Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) kembali merajai survei-survei politik. Kini Jokowi meraih posisi teratas mengalahkan capres politisi senior termasuk Ketua Umum PDIP Megawati Sooekarno Putri.

Hal itu terungkap dalam rilis Forum Akademisi Informasi Teknologi Bertema "Siapa Presiden 2014-2019?" yang digelar di Resto Camoe-Camoe, SCBD, Jakarta, Selasa (27/8/2013).

Survey dilakukan pada 1-20 Agustus 2013. Melibatkan 2000 responden di 34 propinsi (200 Kab/Kota). Teknik pengumpulan data melalui wawancara langsung, penarikan sampel dengan metode stratified random sampling dengan margin error 2,5 persen.

Responden terdiri dari 1000 pria 1000 perempuan. Latar belakang pendidikan SD 10 persen, SMP 20 persen, SMA 40 persen, Perguruan Tinggi 30 persen. Usia responden 17-27 tahun (24,1 persen), 28-38 tahun(34,8 persen), 39-49 tahun (28 persen) diatas 50 tahun (12,9 persen).

Pekerjaan swasta (21,9 persen), wiraswasta (16,7 persen), ibu rumah tangga (12,7 persen) pelajar/mahasiswa (11,9 persen), buruh (6,9 persen) petani (6,8 persen), pengajar (6,8 persen), profesional (2,8 persen), pegawai BUMN (2,2 persen), nelayan (0,5 persen), lain-lain (1,6 persen).

Berikut hasil survei tersebut:

Joko Widodo 41 persen
Prabowo Subianto 16 persen
Megawati Soekarnoputri 9 persen
Aburizal Bakrie 6 persen
Jusuf Kalla 5 persen
Calon lain 4 persen
Wiranto 3 persen
Hatta Rajasa 2 persen
Dahlan Iskan 1 persen
Mahfud MD 1 persen
Abstain 16 persen

Lobi Korupsi di Lapangan Golf : Contohlah Jokowi, Pejabat Jangan Main Golf !

Jakarta - Olahraga golf masih termasuk olahraga yang mewah, pemainnya pun orang berkelas. Lobi-lobi di lapangan golf hal yang lumrah di kalangan pebisnis, tapi pejabat seharusnya tak ikut-ikutan. Apalagi Rudi Rubiandini jadi pesakitan KPK bermula dari golf.

"Sebaiknya pejabat jangan bermain golf, tapi pejabat mengatakan kenapa kami dilarang tidak bermain golf? Jawabannya karena di situ banyak lobi-lobi pintu untuk korupsi dan seterusnya," kata pengamat politik Hamdi Muluk kepada detikcom, Selasa (27/8/2013).

Namun, menurut Hamdi, peringatan itu tak mempan. "Pejabat bilang kalau persoalan sogok menyogok di mana pun bisa," katanya.

Walaupun menurut Hamdi secara kasat mata terlihat sembari main golf paling memungkinkan untuk membicarakan lobi dan membuat kesepakatan. Di kalangan pebisnis, menurut Hamdi, lapangan golf adalah tempat lobi nomor wahid.

"Di kalangan pebisnis sebenarnya golf adalah rule of the game. Sudah jadi semacam konsensus tak tertulis, bahkan menjadi pola berpikir yang sudah standar, kalau mau lobi bisnis di lapangan golf. Di sana bisa bertemu orang penting, pengambil kebijakan di perusahaan, pejabat, dan sebagainya," katanya.

Namun masih ada pejabat yang perlu dicontoh karena menutup diri dari lobi politik di lapangan golf. Gubernur DKI Jakarta Joko Widodolah yang pernah mengatakan bahwa dirinya yang orang kampung tak pernah tahu main golf.

"Dengan lugunya Jokowi bilang orang kampung seperti dia nggak pantas main golf, inilah kesadaran dia bahwa bisa dilobi di situ. Ini patut diacungi jempol, artinya dia membentengi dirinya, pejabat lain perlu meniru dia," katanya.

Memang ada sebagian orang di luar pebisnis yang suka golf, termsuk atlet internasional. Tapi secara umum, menurut Hamdi, golf tak bisa dipisahkan dari urusan bisnis.

"Bahkan di negara maju ada code of conduct bahwa hakim dan jaksa dibatasi gerak pergaulan sosialnya untuk lobi. Mereka dilarang karaoke dengan pengusaha, apalagi main golf," tegasnya.

Menuju Indonesia Baru : Jokowi Makin Tak Tertandingi, PDIP Makin 'Pede' Hadapi 2014

Jakarta - Sekali lagi survei capres menempatkan Gubernur DKI Joko Widodo sebagai calon presiden di urutan pertama. PDIP makin optimis memenangkan Pemilu 2014 atas hasil survei yang terakhir dirilis Litbang Kompas itu.

"Tingginya elektabilitas PDI Perjuangan merupakan modal agar seluruh jajaran struktural partai bersama rakyat, lebih percaya diri melewati masa transisional tahun 2014 yang akan datang," kata Wasekjen PDIP Hasto Kristianto dalam pesan singkat, Senin (26/8/2013).

Menurutnya, tingginya elektabilitas Jokowi merupakan berkah bagi rakyat dan juga bagi PDIP, karena salah satu fungsi PDIP adalah menyiapkan calon pemimpin bangsa.

"Ibu Megawati tidak pernah berhenti mengingatkan hal ini, termasuk juga memberikan arahan secara langsung pentingnya pemimpin ideologis yang memahami persoalan rakyat dan mampu memberikan arah terhadap haluan dari kapal besar yang namanya Indonesia," paparnya diplomatis.

Dengan demikian, lanjut Hasto, dengan diterimanya Jokowi sebagai capres potensial, maka PDIP lebih berkonsentrasi untuk menyiapkan tentang konsepsi pemerintahan ke depan.

"Mimpi PDIP jelas, bagaimana agar Indonesia bisa bangkit sehinggaa kita bisa berdaulat di negeri sendiri, tidak perlu lagi impor pangan, dan ke depan semakin disegani di dunia internasional," tuturnya.

"Hal itu sebagaimana telah dirintis oleh BK (Bung Karno) dengan menyelenggarakan Konferensi Asia Afrika tahun 1955," ucap Hasto.

6 September 2013, PDIP akan umumkan Jokowi jadi Capres di Pilpres 2014

Jakarta - PDIP akan menggelar Rapat Kerja Nasional (Rakernas) menghadapi Pemilu 2014 pada 6 September. Setidaknya ada 3 agenda yang akan dibahas dalam rapat konsolidasi PDIP se-Indonesia itu. Apa saja?

"Agenda Rakernas berkonsentrasi pertama, pada upaya memenangkan Pemilu Legislatif (Pileg) guna memenuhi prasyarat pemenangan Pemilu Presiden (Pilpres)," kata Wasekjen PDIP Hasto Kristianto dalam pesan singkat kepada detikcom, Selasa (27/8/2013).

Kedua, mengkonsolidasikan seluruh jajaran partai untuk mendorong sinergi 3 pilar partai yaitu eksekutif, legislatif dan struktural partai.

"Ketiga, mempersiapkan konsepsi penyelenggaraan pemerintahan ke depan. Rakernas yang memiliki bobot politik yang tinggi tentu saja juga akan membahas dinamika politik nasional dan internasional," tutur Hasto.

Sementara itu, Wakil Ketua Bappilu PDIP TB Hasanuddin sebelumnya menyatakan Rakernas juga akan membahas dinamika pencapresan. Terutama nasib Joko Widodo yang makin menguat sebagai kandidat capres di berbagai survei nasional.

"Kita akan Rakernas 6 September, nanti akan dibahas semuanya termasuk soal capres. Apakah Jokowi jadi capres atau tidak, kalau jadi seperti apa, lalu bagaimana kita menghitungnya?," kata TB Hasanuddin, di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin (26/8).

Gara - Gara Jokowi lelang Jabatan Lurah, Kini Kinerja Kelurahan Memuaskan

TEMPO.CO, Jakarta -Tampaknya usaha Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo memperbaiki birokrasi di Kelurahan lewat lelang jabatan berhasil. Pasalnya, sejumlah warga menilai layanan masyarakat di kantor Kelurahan lebih baik sekarang dibanding sebelumnya.

Salah satu yang menilai pelayanan kelurahan lebih baik adalah Ahmad (56), warga Jalan Pegangsaan II RT 02/03. Ia berkata, pelayanan di Kelurahan Pegangsaan, Jakarta Utara lebih baik karena buka lebih awal dan tepat waktu pula.

"Menurut saya lebih bagus sekarang,  karena bukanya dari pagi jam 8. Sebelumnya itu buka jam 08.30," ujar Ahmad ketika ditemui di kantor kelurahan, Senin, 26 Agustus 2013.

Hal senada diucapkan oleh Siti Patehatun (43), warga Bangun Cipta Sarana Gang L RT 05/05, Pegangsaan, Jakarta Utara. Ia memuji layanan pembuatan KTP yang lebih cepat dibanding sebelumnya.

"Dulu ngurus KTP bisa satu minggu baru selesai. Sekarang, sehari sudah bisa selesai, pokoknya nggak lelet,"ujar Siti menegaskan.

Sebelumnya, Lurah Pegangsaan Didit Mulyadi mengatakan bahwa baiknya pelayanan saat ini tak lepas dari upaya mengajarkan pegawai kelurahan akan pelayanan yang baik. Ia berkata, hal itu dilakukannya tiap pagi.

"Saya pagi-pagi sudah kasih contoh ke lain. Misalnya saya sampai kantor jam 06.30, pegawai yang telat akan malu,"ujar Didit melengkapi.

Soal pelayanan KTP yang lebih cepat, ia beranggapan karena data yang masuk sekarang sudah terhubung ke catatan sipil secara online. "NIK-nya sudah terakreditasi ke komputer. Sebenarnya, asal prasyarat lengkap, proses sehari juga selesai," ujar Didit sambil berkata per hari ada 15-25 pemohon KTP.

Isyarat Untuk Jokowi, Metallica kibarkan bendera merah putih bertulis Solo-Indonesia

Band Metallica kembali berhasil membakar Stadion Senayan. Konser kedua yang digelar semalam (25/8), mampu membius puluhan ribu fans setianya. Sekali lagi, Indonesia telah menjadi saksi sejarah keganasan legenda musik heavy trash metal dunia itu di atas panggung.

Ada yang menarik di akhir konser yang berakhir sekitar pukul 22.00 WIB itu. Para personel Metallica, membentangkan bendera merah putih. Tidak hanya itu, lambang negara Indonesia itu bertuliskan Metallica di warna merah dan Solo-Indonesia di warna putih.

"Iya, di akhir acara para personel membentangkan bendera. Tulisannya Metallica dan Solo-Indonesia," kata Tandjung, salah satu penggemar Metallica kepada merdeka.com, Senin (26/8).

Di foto terlihat, Lars Ulrich yang berdiri di sisi kiri, menggenggam ujung bendera. Sedangkan di sebelahnya, James Hetfield menggenggam atas bendera bagian tengah dengan tangan kirinya. Di samping James, berdiri Kirk Hammett tersenyum sambil menunjukkan jempol tangan kiri ke atas, seperti mengisyaratkan kata 'mantap'. Sedangkan si basis, Robert Trujillo memegang ujung bendera di sebelah kanan.

Banyak pertanyaan memang, ketika ada kata Solo di bendera tersebut. Terlebih di konser band hebat dunia. Apakah hal tersebut berkaitan dengan kehadiran mantan Wali Kota Solo yang kini menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo ( Jokowi ) di konser tersebut? Mengingat Jokowi memang salah satu penggemar berat Metallica, dan saat ini jadi pemimpin yang dielu-elukan rakyat.

Terlepas dari itu, diduga kuat bendera Indonesia bertulis Solo-Indonesia dibawa oleh anak metal dari Solo. Saat konser, mereka berada di barisan depan.

Hal itu dikuatkan dari akun twitter milik band metal asal Solo, Down for Life. Dalam akun tersebut, mereka memposting foto bendera yang sama sesaat sebelum konser dimulai.

Tanpa Dikomando, Ribuan Penonton Konser Metallica Teriakan "Jokowi President"

JAKARTA - Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo atau akrab disapa Jokowi memenuhi janjinya menyaksikan pertunjukkan Metallica di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK) mala mini.
Dia datangi venue konser tepat pukul 20.00 WIB dengan mengenakan kaos hitam bertuliskan Metallica dan dibalut jaket warna cokelat.


Pantauan Okezone, Jokowi mendapat penjagaan polisi, namun tetap mengumbar senyum kepada para metalheads yang menyapanya. Dia masuk melalui gate Festival Yellow.


Saat berada dalam venue, Jokowi tidak berdiri diam. Dia keliling menyalami para metalheads. Banyak yang mengambil kesempatan itu untuk sekedar foto bareng dengan pejabat ramah ini.


Sudah dapat diterka, Jokowi akan jadi bintang di jajaran metalheads. Semua penonton di dalam SUGBK sudah tahu Jokowi berada di area Festival langsung pada teriak “Jokowi”. Bahkan banyak yang mengelu-elukan “Jokowi for President”.

Saat ini, para penonton sedang menunggu pertunjukkan Lars Ulrich dkk. Saat menunggu, penonton di bangku tribune membentuk gelombang seperti yang dilakukan penggemar sepakbola.

Beberapa artis yang sudah kelihatan di area Festival, di antaranya personel Slank: Bimbim dan Ivanka. Tampak juga personel Netral, Coki

Jokowi: Masyarakat Indonesia 'Ngerock' Tapi Santun

Jakarta - Konser Metallica Minggu (25/8/2013) malam berlangsung aman. Gubernur DKI Joko Widodo (Jokowi) memuji masyarakat yang menonton konser James Hetfield Cs ini tanpa berujung rusuh.

Konser Metallica di Jakarta pada 1993 diakhiri dengan kerusuhan. Namun penonton konser Metallica kali ini santun.

"Kita menunjukkan bahwa masyarakat Indonesia itu santun. Ngerock boleh, tapi santun," ujar Jokowi usai bertemu Dubes Jepang, di Balaikota, Jl Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Senin (26/8/2013).

Orang nomor satu di DKI ini mengatakan, amannya konser Metallica semalam menunjukkan bahwa Jakarta aman. Jokowi juga memuji manajeman konser Metallica tersebut.

"Manajemen keamanan baik sekali. Manajemen penonton sangat bagus dan penontonnya sangat bagus," tutur Jokowi yang mengenakan kemeja putih dibalut jas hitam dan dasi merah ini.

Jokowi menonton konser Metallica dengan mengenakan jaket coklat dan kaos hitam. Dia hadir dengan dikawal ajudannya. Kehadirannya mendapat perhatian antusias penonton lainnya.

Tiket Metallica dibanderol Rp 400 ribu hingga Rp 1,5 juta. Jokowi membeli tiket di kelas festival seharga Rp 600 ribuan.

James Hetfield Cs sukses membawakan 18 lagu selama dua jam penampilan di atas panggung. Para penonton pun larut dalam koor mengikuti berbagai lagu yang dibawakan malam itu.

Meski tak lagi muda, penampilan para personel Metallica sangat enerjik. Berbagai lagu hits mereka seperti 'Enter Sandman', 'Nothing Else Matter', hingga 'Seek and Destroy' berhasil memuaskan hasrat ribuan penonton.

Survei Kompas: Popularitas Jokowi Semakin Meroket, Popularitas Megawati kian Anjlok

Jakarta - Elektabilitas Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) terus naik signifikan. Elektabilitas Jokowi semakin jauh meninggalkan tokoh lain yang lebih dulu memunculkan diri sebagai capres, seperti Prabowo Subianto dan Aburizal Bakrie.

Survei sosok pilihan publik ini diselenggarakan oleh Litbang Kompas pada kisaran 26 November-11 Desember 2012 dan 30 Mei-14 Juni 2013. Sebanyak 1.400 responden berusia minimal 17 tahun dipilih secara acak bertingkat di 33 provinsi. Survei ini memiliki tingkat kepercayaan 95 persen dengan margin of error +- 2,6 persen.

Hasil survei menunjukkan peningkatan elektabilitas Jokowi secara signifikan pada periode Desember 2012 (17,7%) naik menjadi 32,5% pada periode survei Juni 2013. Capres Partai Gerindra Prabowo Subianto berada di urutan kedua dengan elektabilitas 12,3% pada Desember 2012 menjadi 15,1% di Juni 2013.

Elektabilitas Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri menurun dari 9,3% di Desember 2012 menjadi 8,0% di Juni 2013. Hasil ini menempatkan Mega di urutan ketiga. Sama dengan Mega, elektabilitas Jusuf Kalla juga mengalami penurunan. JK yang meraih 6,7% dukungan pada Desember 2012 hanya menjadi 4,5% di Juni 2013.

Sementara elektabilitas capres Golkar Aburizal Bakrie juga mengalami lonjakan. Elektabilitas Ical yang hanya sekitar 5,9% di Desember 2012 naik menjadi 8,8% di Juni 2013.

Sementara sejumlah capres lain elektabilitasnya masih di bawah 5%. Antara lain Mahfud MD, Surya Paloh, Rhoma Irama, Wiranto, Dahlan Iskan, Hidayat Nur Wahid, Sultan HB X, Hatta Rajasa, Anies Baswedan, Suryadharma Ali, Ani Yudhoyono, Sri Mulyani, Muhaimin Iskandar, Yusril Ihza, Pramono Edhie Wibowo.

KODE JOKOWI Presiden 2014 : Ada Presiden SBY, Jokowi Tetap Lebih Diminati Warga

JAKARTA, KOMPAS.com — Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) kembali menyita perhatian massa yang hadir pada acara Independence Day Run di bilangan Monas, Jakarta, Minggu (25/8/2013). Pesona Jokowi tak memudar sedikit pun kendati acara tersebut dihadiri oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, Ibu Negara Ani Yudhoyono, Wakil Presiden Boediono, dan para anggota Kabinet Indonesia Bersatu II.

Awalnya, Presiden dan Ibu Ani maju terlebih dahulu ke panggung utama untuk memberikan hadiah kepada para pelari. Saat berjalan menuju panggung, hanya terlihat ada beberapa warga yang melambaikan tangan ke arah mereka.

Setelah selesai memberikan hadiah, Presiden meminta Wakil Presiden Boediono, para menteri beserta Jokowi untuk naik ke atas panggung. Saat itu, warga yang melihat Jokowi langsung heboh. Mereka meneriakkan nama Jokowi sambil melambai-lambaikan tangan. Bahkan setelah agak lama, nama Jokowi tersebut mulai dilantunkan dengan nada, layaknya suporter sepak bola yang sedang mendukung tim kesayangannya.

"Jokowi, Jokowi, Jokowi," lantun warga dengan kompak cukup keras.

Jokowi pun hanya tersenyum sambil melambaikan tangan menanggapi reaksi warga tersebut. Setelah turun dari panggung, hal yang serupa terjadi kembali. Presiden terlihat hanya dihampiri beberapa warga yang ingin bersalaman.

Sementara itu, Jokowi, tanpa disertai pengawalan ketat, diserbu warga. Mereka umumnya tidak hanya ingin bersalaman, tetapi juga mengajak Jokowi mengobrol. "Pak Jokowi, Pak Jokowi, saya dari Solo juga lho, Pak," ujar salah satu warga yang menghampirinya.

Widya (32) mengaku bahwa dirinya lebih senang bersalaman dengan Jokowi. Menurutnya, Jokowi lebih nyaman saat dihampiri karena dianggap lebih merakyat.

"Iya, saya juga tadi salaman sama SBY dan Jokowi. Tapi saya lebih senang sama Jokowi. Kalau Jokowi enggak ada pengawalan apa-apa, jadi lebih enak. Lebih merakyat," ujarnya.

Gubernur Gaul : Usai Nonton Konser Metallica, Jokowi: Saya Puaaas..!

Jakarta - Orang nomor satu di DKI Jakarta, Joko Widodo menonton sampai habis konser band rock Metallica di Gelora Bung Karno (GBK), Jakarta. Usai nonton, Jokowi mengaku puas.

"Puaaas...'a'nya banyak," ujar Jokowi kepada wartawan begitu keluar dari stadion GBK, Minggu (25/8/2013) sekitar pukul 22.45 WIB.

Saat keluar dari stadion, puluhan warga yang ikut menonton langsung mengerubungi Jokowi. Langkah Jokowi menuju mobil Innova hitam bernopol B 1124 BH pun menjadi terhambat karena banyaknya warga yang ingin bersalaman dan meminta foto bersama.

Wajah Gubernur DKI itu juga terlihat sumringah. Sebab, sejumlah lagu yang menjadi favoritnya dibawakan Metallica dalam konsernya yang dipadati puluhan ribu fans fanatik.

"Beberapa lagu kesukaan saya dibawain sama Metallica, pokoknya senang," tutur Jokowi yang datang dengan berkaos hitam Metallica ini.

Jokowi menonton konser tersebut bersama puluhan ribu fans Metallica. Konser dimulai pukul 20.30 WIB dan berakhir sekitar pukul 22.30 WIB.