Wednesday, July 31, 2013

5 Cerita 'Perang Panas Dingin' Ahok Vs Haji Lulung "Si Pendukung Pelanggar Perda"

Jakarta - Wakil Ketua DPRD DKI Lulung Lunggana dan Wagub DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) terlibat perseturuan sengit menyusul penataan pedagang kaki lima (PKL) di Tanah Abang. Konflik itu mereda lewat pembicaraan via telepon.

Hubungan Ahok dan Haji Lulung itu mencuat ketika Haji Lulung meminta Ahok dites kejiwaan gara-gara suka ngomong sembarangan. Tidak hanya diminta tes kejiwaan, Ahok juga didesak oleh pendemo dari Rakyat Jahit Mulut Ahok (Rajjam) untuk minta maaf kepada tokoh Tanah Abang tersebut. Pedemo bahkan sempat 'mengejar' Ahok hingga ruang kerjanya agar mau menemui mereka.

Permintaan Lulung dan desakan pendemo ditanggapi Ahok dengan penuh ketenangan dan senyuman. Eks Bupati Belitung Timur itu mengaku sudah sakit jiwa, tapi bisa lolos menjadi pejabat. Ia tidak pernah menyebut Lulung tolol dan tidak pernah menyebut ada oknum DPRD yang ada di balik kisruh PKL Tanah Abang.

Ahok pun bersedia menghubungi Lulung melalui handphonenya. Di ujung telepon, mereka sepakat bertemu empat mata dan menstop adu argumen. Namun ayah 3 anak ini menegaskan tidak minta maaf kepada Lulung.

Berikut 5 cerita 'perang panas dingin' Ahok Vs Haji Lulung:

1. Tes Kejiwaan

Wakil Ketua DPRD DKI Lulung Lunggana menyerang Ahok soal penertiban PKL Tanah Abang. Lulung malah meminta Ahok periksa kejiwaan karena selalu berucap sembarangan.

"Ahok bilang ada oknum DPRD Tanah Abang, sekarang saya bilang saya jawab nih, Wakil Gubernur harus diperiksa kesehatan jiwanya. Karena selama ini ngomongnya selalu sembarangan," ujar Lulung di DPRD DKI, Jl Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Kamis (25/7/2013).

Lulung sudah turun langsung ke lapangan terkait dengan permasalahan PKL liar ini. Hasilnya, dia pun menyadari bahwa PKL tersebut memang melanggar aturan karena berjualan tidak pada tempatnya.

"Saya kemarin reses, langsung turun. Karena saya terpanggil. Terpanggil karena ada masalah begitu bergejolak di Tanah Abang karena pedagang mau dipenjarakan. Saya tanya dulu, kenapa kalian ditertibkan? Mereka sadar langgar Perda. Oleh karenanya saya bilang, PKL dengan kita harus sejalan. Kalian harus mau ditata, ditertibkan, direlokasi," jelas politisi PPP ini.

Ketua DPW DKI PPP ini mengatakan para PKL liar tersebut setuju untuk direlokasi. Namun mereka tidak mau dipindahkan ke Blok G Tanah Abang.

"Nah, ini kan juga harus ditinjau dan diskusi kembali soal lokasi relokasi ini," katanya.

"Jangan ngomong sembarangan terus itu Pak Wagub, bener nggak? Ngomongnya sembarangan terus," tambah politisi yang dikenal sebagai tokoh di Tanah Abang ini.

Pemilik mobil bernomor polisi DKI 1 HL ini pun menyarankan agar Pemprov DKI berdiskusi dengan DPTD DKI terkait dengan penataan PKL liar ini, terutama terkait dengan lokasi relokasi.

"Harus duduk bareng antara Dewan, Eksekutif. Masalah kelangsungan hidup masyarakat, pemerintah harus menjamin kesejahteraan, pemerintah menyelenggarakan pekerjaan. Di situ kan ada di UU. Duduk bareng Pemprov dan DPRD," katanya.

2. 'Sakit Jiwa' Tapi Lolos

Ahok membalas serangan Lulung yang minta dirinya dites kejiwaan. Ahok malah bertanya balik siapa yang sebenarnya sakit jiwa dalam penanganan penataan PKL di Tanah Abang.

"Makanya justru pertanyaan saya, yang sakit jiwa itu siapa? Dia kan Wakil Ketua DPRD DKI. Masa dia nggak ngerti sih tentang isi aturan Perda," kata Ahok di Balai Kota, Jakarta, Jumat (26/7/2013).

Ahok menyayangkan sikap Lulung dalam penanganan penataan PKL di Tanah Abang. Ahok kembali menegaskan keberadaan PKL di Tanah Abang sudah menyalahi aturan.

"Kalau Wakil Ketua DPRD DKI tidak mengerti Perda, apalagi sampai langgar Perda, sebetulnya sudah tidak boleh menjadi Wakil Ketua DPRD DKI," ujar mantan Bupati Belitung Timur ini.

"Sekarang ukurannya bukan tes kesehatan jiwa lagi. Harusnya Mendagri bisa copot anggota dewan seperti itu. Kalau terbukti ada anggota DPRD yang melawan dan mengajak rakyat melanggar Perda, dia otomoatis sudah gugur sebagai anggota Dewan," tutupnya.

Ahok bilang sudah sakit jiwa, tapi lolos tes. "Kan kalau jadi caleg harus tes kejiwaan dulu. Kalau saya sakit jiwa, saya memang sudah sakit jiwa cuma ukurannya masih loloslah. Kalau saya nggak lolos berarti pas tesnya juga saya nggak lolos," kata Ahok sambil tertawa lepas.

Hal ini disampaikan Ahok usai menghadiri acara Talk Show Hari Anak Nasional 2013 di Smesco Gedung UMKM, Jalan Gatot Subroto, Jakarta Selatan, pada Jumat 26 Juli 2013.

Ahok menegaskan tidak pernah menyebut ada oknum DPRD yang ada di balik kisruh PKL Tanah Abang.

"Saya nggak pernah bilang ada oknum DPRD. Saya kira kalau pun ada nggak akan berani muncul ya. Malu dong kalau emang betul-betul ada. Saya sih nggak percaya ada oknum DPRD yang terlibat di dalamnya. Masa berarti dia melanggar Perda sendiri gitu loh," ujar Ahok yang mengenakan baju koko warna putih dan sarung coklat.

3. Demo Panas
Pendemo dari Rakyat Jahit Mulut Ahok (Rajjam) menuntut Ahok minta maaf kepada Haji Lulung atas pernyataan keras yang dilontarkannya.

Pendemo dari sejumlah elemen ini bahkan meminta Ahok menemuinya hingga mengejar ke ruang kerja sang Wagub DKI Jakarta.

"Kami bukan mempersoalkan PKL, tapi permintaan maaf ke H Lulung (Wakil Ketua DPRD DKI-red)," kata Rahmat, perwakilan salah satu pendemo di Balai Kota DKI, Jl Medan Merdeka Selatan, Jakarta, Senin (29/7/2013).

Para pendemo juga menyoal gaya bicara Ahok selama ini dinilai keras. Mulai dari soal Pluit sampai soal tudingan yang membekingi PKL Tanah Abang.

Ahok yang dicecar para pendemo santai. Ahok meladeni keinginan para pendemo yang memaksa masuk ke lantai dua. Ahok kemudian menjelaskan dirinya tidak pernah menyinggung soal H Lulung.

"Siapa bilang saya singgung H Lulung? Kan saya ditanya wartawan soal oknum DPRD, saya jelaskan harusnya tidak ada oknum DPRD yang melakukan itu (bekingi PKL-red)," terangnya.

H Lulung selama ini dikenal sebagai tokoh di Tanah Abang. Dia juga menjadi wakil ketua DPRD DKI. Lulung merupakan politisi PPP.

"Saya memang sakit jiwa, tapi saya lulus ikut semua seleksi. Kalau sampai DPRD bela PKL, pasti tidak mengerti Perda," terang Ahok dengan gayanya yang khas.

4. Teleponan Tegang
Wagub DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) menerima aspirasi dan masukan pendemo dari Rakyat Jahit Mulut Ahok (Rajjam). Ia juga menelepon Wakil Ketua DPRD Jakarta Haji Lulung dan sepakat bicara empat mata.

Ahok menghubungi Haji Lulung di sela-sela pertemuannya dengan pendemo 'pembela' PKL Tanah Abang di Gedung Balai Kota, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Senin (29/7/2013). Percakapan Ahok dan Haji Lulung diperdengarkan keras menggunakan loudspeaker.

"Iya Pak Haji Lulung, saya Ahok," sapa Ahok yang mengenakan setelan jas.

Haji Lulung kemudian menjelaskan seputar kedatangan pendemo.

"Gini Pak Ahok, saya dikasih tahu mereka mau demo. Saya tidak suruh bergerak. Persoalannya mereka tersinggung karena mereka dengar soal omongan tentang saya nggak tahu tentang Perda," kata Lulung.

"Saya ingin Pak Ahok menyikapi UU Nomor 32/2004 tentang Wakil Gubernur dan norma menjalankan pemerintahan. Terlalu banyak komentar yang berkembang di luar," ujar Lulung.

"Iya kalau gitu kita nggak usah bicara terus. Kita ketemuan saja berdua," kata Ahok.

Haji Lulung memotong pembicaraan Ahok. "Jangan sampai institusi saya (DPRD-red) juga ngomong. Kalau Bapak sudah ngerti, itu kan Bapak ngomongin soal bego dan gila. Jadi saya bilang ke anak-anak silakan demo asal jangan rasis," ujar Lulung.

"Kalau rasis saya lawan sampai mati," kata Ahok dengan tegas dan mimik serius.

"Terima kasih sudah tidak rasis. Karena saya juga tidak suka dengan orang rasis," lanjut suami Veronika Tan ini. Suasana pertemuan hening.

"Bapak juga jaga omongannya jangan sembarangan bilang tolol. Jangan kayak gitu," kata Lulung.

"Iya iya. Saya tahu Jakarta memang lebih banyak orang pintar. Kita ketemu biar masalah selesai, tidak panjang, stop berargumen," kata Ahok.

"Iya. Oke," jawab Lulung.

Percakapan keduanya selesai. Pendemo lantas pamitan dan Ahok membagi-bagikan kartu nama.

"Kalau bicara tersinggung, saya tersinggung Bapak tadi ngomng keras, menyinggung saya. Saya dengar lho Pak," kata Ahok kepada pendemo yang sebelumnya meneriaki sebagai 'banci' dan 'Ahok ke laut saja' ini.

5. Ahok Tidak Minta Maaf
Saat menghubungi Haji Lulung, Ahok memintanya agar bersedia bertemu empat mata dengannya untuk meluruskan permasalahan yang kusut tersebut.

Secara tersirat, Ahok menolak jika dikatakan telah meminta maaf pada H. Lulung, seperti yang diklaim pendemo. Ia justru bertanya pada wartawan yang ikut masuk dalam rapat tersebut.

"Kamu dengar nggak ada permintaan maaf tadi?" kata pria yang kerap disapa Ahok ini di dalam ruang kerjanya di Balaikota, Jakarta, Senin (29/7/2013).

Dalam rapat tertutup antara Ahok dan 5 orang perwakilan massa yang mengatasnamakan dirinya RAJJAM tersebut memang tidak ada ucapan maaf yang keluar dari mulut Ahok yang diperuntukkan untuk H. Lulung. Ia hanya menelpon H. Lulung sebagai penyelesaian dari masalah trsebut.

"Saya tegaskan saya sama H. Lulung tidak ada masalah kok. Saya telepon dia langsung tadi. Saya juga sudah ajak dia bicara langsung tadi selesai," lanjut suami Veronica Tan ini.

Ahok pun menjelaskan kepada perwakilan pendemo tersebut jika ia tak pernah mengtakan H Lulung tidak mengerti Perda yang mengatur soal PKL. Namun, hal ini semakin merebak luas di kalangan masyarakat.

"Kan mereka meminta saya meminta maaf karena menganggap H Lulung tolol. Saya bilang, saya nggak pernah menggangap H. Lulung tolol. Saya hanya mengatakan kalau sampai ada anggota DPRD tidak mengerti Perda berarti baru tolol. Pak H Lulung kan mengerti perda, berarti dia tidak tolol dong," terang mantan Bupati Belitung ini.

Korupsi di Pemprov DKI, Ahok : KPK Nggak Usah Minta Izin, Masuk langsung Periksa !

Jakarta - KPK menemukan sejumlah penyimpangan anggaran di Dinas Perhubungan DKI dan BUMD PT Dharma Jaya. Disinyalir ada kartel dan oknum yang menyalahgunakan wewenangnya. Terhadap temuan itu, Wagub DKI Basuki Tjahaja Purnama membuka diri.

"Kita minta KPK masuk ajalah. Nggak usah sopan-sopan minta izin," kata Ahok di Balai Kota, Jl Medan Merdeka Selatan, Selasa (30/7/2013).

Pertemuan dengan tim Litbang KPK digelar kemarin. Sejumlah masalah disampaikan, mulai dari dugaan kartel sapi di PT Dharma Jaya, hingga penyimpangan uji KIR di Dishub DKI.

"KPK tidak usah sungkan-sungkan untuk masuk ke dinas mana pun. Tidak perlu surat menyurat. Kamu bawa aja orang IT kamu, mau taro auditor juga boleh. Kita buka, tidak ada rahasia di sini," jelasnya.

Bila ada pejabat yang ditemukan menyimpang, suami Veronica Tan ini tak segan untuk memberi sanksi. Hukum harus ditegakkan tanpa pandang bulu.

"Kalau dipecat saya dibilang melanggar HAM lagi. Anggap saja disekolahkan," tegasnya.

Jika laporan KPK terbukti, Ahok Siap 'Sekolahkan' Anak Buahnya di LP Cipinang

Jakarta - KPK telah menyampaikan hasil temuan penyimpangan di Dinas Perhubungan DKI pada Wakil Gubernur DKI, Basuki Tjahaja Purnama. Masalah utama dalam temuan tersebut ada pada uji KIR dan uji kelayakan kendaraan.

"Masalahnya ada dua. Pertama ada uji KIR, kedua uji kendaraan. Kenapa semua kendaraan yang keluar, orang bikin di Jakarta?," kata Wakil Gubenur DKI, Basuki Tjahaja Purnama di Balaikota, Jl Medan Merdeka Selatan, Jakarta, Selasa (30/7/2013).

Hal ini disebabkan tidak adanya data konkret yang dimiliki DKI mnenai jumlah buku KIR yang dikeluarkan oleh pihak Dishub. Sehingga disinyalir ada permainan dan terindikasi korupsi dalam uji kelayakan kendaraan dan KIR tersebut.

"Ya pasti korupsi dong. Kalau banyak uang yang ada ditemukan yang tidak masuk kas negara. Berapa uang KIR yang hilang tidak masuk ke kas daerah," tegasnya.

Temuan yang dilaporkan adalah temuan sejak tahun lalu. Dengan adanya masalaah ini, maka Dinas Perhubungan wajib memberikan jawaban pada KPK terkait dengan temuan trsebut.

"Itu tahun lalu. Mereka suruh kita bereskan. tapi ujung-ujungnya kita disposisi, tidak ada reaksinya. itu masalahnya, jadi kita minta KPK, masuk ajalah. Nggak usah sopan-sopan minta izin," ujarnya.

Jika penemuan tersebut terbukti benar. Dan oknum dari Dinas Perhubungan juga terbukti bersalah, maka sanksi tegas akan diberikan. Saat ditanya apakah akan ada pemecatan, Ahok menjawabnya sambil bercanda.

"Kalau dipenjarakan nanti dibilang melanggar HAM lagi. Kan saya harus ngomong yang halus. mungkin bahasanya disekolahkan. mungkin saja disekolahkan di Cipinang. Hheheh," pungkasnya.

Sebelumnya, Senin siang (29/7). Ahok menerima 9 orang perwakilan peneliti KPK yang membahas mengenai temuan di Dinas Perhubungan. Selain Dinas Perhubungan, sebelumnya KPK telah melaporkan penemuannya di dinas Pendidikan dan sedikit membahas Dinas PU.

Demi Rakyat Jakarta, PDIP Pasang Badan Dukung Jokowi-Ahok Benahi Jakarta

Jakarta - Langkah gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) dan wagub Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) membenahi Jakarta mulai menuai 'perlawanan'. Bersama Gerindra, PDIP siap pasang badan memastikan keduanya sukses membenahi Jakarta.
"PDI Perjuangan mendukung penuh kebijakan Gubernur DKI juga termasuk langkah kebijakan pembangunan oleh Wagubnya. Apa yang dilakukan Wagub DKI tentunya garis dari Gubernur," kata Sekjen PDIP Tjahjo Kumolo, kepada detikcom, Rabu (31/7/2013).
Tjahjo memastikan program Jokowi-Ahok bertujuan membenahi persoalan di Jakarta. Termasuk pembangunan dan reformasi birokrasi yang masih mengecewakan.
"Pak Ahok merupakan satu kesatuan kerjasama Gubernur DKI Joko Widodo untuk mempercepat reformasi pembangunan di DKI di semua lini," tegasnya.
Ketua Dewan Pembina Gerindra Prabowo Subianto juga sudah menyikapi isu terkini seputar persoalan yang dihadapi Ahok saat membenahi Jakarta. Yakni penertiban PKL di Tanah Abang yang membuat Ahok dan politikus PPP Abraham Lunggana alias H Lulung berhadapan. Prabowo menegaskan siap pasang badan buat Ahok.
"Selama saudara Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) berjuang mewujudkan pemerintahan yang membela rakyat, pemerintahan yang tidak tunduk dan melawan para koruptor, para perampok, para penjahat, dan para penjebol uang rakyat, maka selama itulah saya, Prabowo Subianto, bersedia pasang badan mendukung perjuangan Ahok," kata Prabowo dalam akun Facebook resmi miliknya.

Skandal Uji KIR, Ahok ancam segera pecat Kadishub DKI Jakarta

Jakarta - Praktek calo untuk meloloskan lulus uji kelayakan kendaraan (KIR) diduga sering terjadi di Cakung, Jakarta Timur. Langkah untuk menyelidiki dan memperbaikinya, merupakan tanggung jawab dari Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta.

"Itu solusinya ada di Kepala Dinas (Perhubungan), kepala dinas yang bertindak. Jadi solusi kami perintah kepala dinas," kata Wagub DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama di Balaikota, Jl Medan Merdeka Selatan, Jakarta, Rabu (31/7/2013).

Menurut Ahok, bawahan mengikuti atasannya. Jika kepala dinasnya mau menegakkan peraturan maka akan berlaku hingga jajaran kebawahnya.

"Soal dia (Kadishub) tidak berani (menindak aparatnya yang menyimpang -red), kita ganti jadi yang lebih berani," ujar Ahok.

KPK telah melaporkan mengenai penyimpangan Uji KIR ini kepada Wagub DKI. Namun Kadishub DKI Udar Pristono mengaku belum mengetahui isi laporan itu. "Saya belum tahu laporannya seperti apa," kata Pristono, saat dihubungi wartawan, Selasa (30/7).

Ini Kata Para Sopir: Uji Kir Lebih Mudah Lewat Calo, Pasti Lulus!

Jakarta - Puluhan kendaraan roda empat terpakir rapi di Balai Pengujiaan Kendaraan Bermotor (BPKB) Ujung Menteng, Jaktim. Mereka ngetem di tempat itu guna menjalani uji kelaikan kendaraan atau kir. Namun apa yang didapat, para sopir mengeluh, setelah berkali-kali ikut tes secara 'halal' tak pernah lulus. Alhasil jalan pintas, cara 'haram' dipakai.
Berdasarkan pantauan di Balai Pengujian Kendaraan Bermotor di Ujung Menteng, Cakung, Rabu (31/7/2013), jasa calo untuk uji kir bertebaran. Mereka siap membantu para sopir mengurus perizinan. Jangan ditanya hasilnya, pasti lulus!
Memang di bagian pintu masuk atau di loket uji kir terdapat beberapa spanduk kecil yang bertuliskan imbauan untuk tidak menggunakan jasa calo. Selain imbauan tersebut, ada juga spanduk yang bertuliskan "Terima uang = Pecat". Tapi spanduk ya hanya sekedar spanduk.
Safrudin (45) supir KWK mengaku terpaksa menggunakan jasa calo dibandingkan mengikuti layanan resmi. Meski lebih mahal dari tarif resmi, setidaknya kendaraan yang ia miliki mendapat kepastian lulus uji kir.
"Emang mahal, tapi angkot kita pasti lulus uji Kir, dari pada kita sendiri bisa 2 sampai 3 kali nggak lulus, udah gitu waktu kita banyak yang terbuang," ujar Safrudin saat ditemui halaman parkir PKB, Ujung Menteng, Cakung
Safrudin menjelaskan, sudah hampir 5 tahun terakhir ini, ia menggunakan jasa calo. Walau ada sistem pelayanan drive thru yang diusulkan KPK, tetap tidak efektif.
"Sekarang mobil kita masuk terus di cek ini, itu ujung-ujungnya nggak lulus, padahal mobil sering diservice," imbuhnya.
Keberadaan calo di kantor urus uji kir ini memang tidak sulit untuk ditemui. Pasalnya belum masuk ke halaman parkir saja sudah ada orang yang menawarkan jasanya. Tidak begitu sulit membedakan orang-orang yang beprofesi calo, dengan teguran dan gaya bicara yang luwes dapat dipastikan kalau itu adalah calo.
"Biasanya kalau siang-siang gini pada nongkrong dibawah pohon, mereka lebih sering berkelompok," sambung Safrudin.
Hal yang sama juga di ceritakan Rahmat (35) supir mobil pickup, meski telah terbiasa menggunakan jasa calo untuk menguji kendaraannya. Ia menuding kalau tidak mengunakan jasa tersebut dirinya akan dikerjai oleh oknum petugas Dishub.
"Sekarang kalau kita sendiri saja bisa berkali-kali, misal kemarin-kemarin saya bisa sampai 8 kali bolak balik kesini buat dapat lulus kir, sementara kendaraan saya udah saya rawat baik-baik," kata Rahmat.

Ahok : Pengusaha Metromini gunakan 1 Nopol & 1 KIR untuk banyak Metromini

Jakarta - Wakil Gubernur DKI, Basuki Tjahaja Purnama mensinyalir adanya tindak kecurangan beberapa pengusaha Metro Mini. Mereka memakai satu plat nomor polisi untuk lebih dari satu kendaraan demi menghindari pajak.
"Banyak yang model begitu, makanya dia bayar KIR (Uji kelayakan jalan) dan STNK cuma satu bus," kata Ahok, di Balaikota, Jl Medan Merdeka Selatan, Jakarta, Rabu (31/7/2013).
Ahok mencontohkan, pengusaha yang memiliki tiga bus namun hanya memiliki satu plat nomor. Hal tersebut yang menyebabkan perhitungan KIR tidak sama.
"Kadang hari ini jalan, besok nggak jalan. Dia pindahin plat-nya ke yang lain. Padahal kalau dicek nomor mesinnya tidak sesuai," jelasnya.
Sinyalemen ini rupanya salah satu temuan KPK tentang aneka modus operandi penyimpangan dalam uji kelayakan di jajaran Dishub DKI Jakarta. Ahok sangat berterimakasih atas masukan tersebut.
"KPK ngasih tahu ini. Sebenarnya KPK ngajarin pencegahannya," lanjutnya.

Mudik Pakai Mobil Dinas, Ahok: Kata KPK Nggak Boleh, Ya Nggak Boleh

Jakarta - Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) kaget jika Komisi Pemberantasan Korupsi mengkategorikan penggunaan mobil plat merah untuk mudik sebagai perilaku koruptif. Ahok pun akan mematuhi larangan KPK.

"Oh korupsi ya? Kalau kata KPK nggak boleh, ya nggak boleh," kata Ahok, di Balai Kota, Jl Medan Merdeka Selatan, Jakarta, Rabu (31/7/2013).

Usai menjalankan apel siaga mudik di Monas, Ahok sempat memperbolehkan PNS Pemprov DKI untuk menggunakan mobil dinas selama mudik. "Kan itu menurut saya pribadi. Kalo peraturannya nggak boleh, ya nggak boleh," ujarnya.

Ahok kemudian mencontohkan penerimaan parcel oleh PNS Pemprov yang saat ini dilarang. "Begitu KPK menyatakan terima parcel nggak boleh, kita instruksikan tidak boleh terima parcel," lanjutnya.

Wakil ketua KPK, Busyro Muqoddas, menyatakan penggunaan mobil dinas masuk dalam kategori korupsi. Menurutnya, mobil dinas hanya boleh digunakan untuk kegiatan yang berkaitan dengan pekerjaaan. Jika seorang pegawai menggunakan mobil dinas di luar pekerjaan, maka itu merupakan bentuk penyalahgunaan wewenang.

"Pejabat kalau mudik pakai mobil dinas itu juga seharusnya merasa terhina dan itu abuse of power," tegas Busyro.

Ahok: Habis Lebaran Blok G Tanah Abang Jadi Keren!

Jakarta - Para pedagang kaki lima (PKL) di trotoar di depan pasar Tanah Abang akhirnya sepakat pindah Blok G. Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) menjamin usai lebaran kondisi gedung yang sempat dikeluhkan suram tersebut sudah memiliki penampilan baru yang lebih segar.

"Membersihkan yang tempat pemotongan hewan, mengecat jembatan. Jadi sehabis lebaran itu jadi keren lah," promosi Ahok.

"Kalau semua (PKL -red) masuk kan orang datang," tambahnya kepada wartawan yang mencegatnya di Balaikota, Jl Medan Merdeka Selatan, Jakarta, Rabu (31/7/2013).

Menurut Ahok, pedagang PKL hanya meminta jaminan tidak diusir jika telah menempati Blok G. Hingga saat ini sudah ada 470 PKL yang akan dipindahkan.

"Mana ada sejarahnya Pemrov bagikan kios di Tanah Abang? Pak Jokowi aja yang pernah lakukan. Nggak ada gubernur yang lain, cuma Pak Jokowi," ujarnya.

Ahok menambahkan, salah satu alasan Jokowi ditarik dari Solo ke Jakarta karena Gerindra melihat Jokowi memiliki solusi menertibkan PKL. "Karena di Jakarta salah satu penyebab kemacetan adalah PKL. Tapi jangan diadu seolah kami musuh PKL. Nggak ada itu," lanjutnya.

Monday, July 29, 2013

Percakapan Telepon Ahok dengan Haji Lulung " si Pembela Pelanggar Perda"

Jakarta - Wagub DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) menerima aspirasi dan masukan pendemo dari Rakyat Jahit Mulut Ahok (Rajjam). Ia juga menelepon Wakil Ketua DPRD Jakarta Haji Lulung dan sepakat bicara empat mata.
Ahok menghubungi Haji Lulung di sela-sela pertemuannya dengan pendemo 'pembela' PKL Tanah Abang di Gedung Balai Kota, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Senin (29/7/2013). Percakapan Ahok dan Haji Lulung diperdengarkan keras menggunakan loudspeaker.
"Iya Pak Haji Lulung, saya Ahok," sapa Ahok yang mengenakan setelan jas.
Haji Lulung kemudian menjelaskan seputar kedatangan pendemo.
"Gini Pak Ahok, saya dikasih tahu mereka mau demo. Saya tidak suruh bergerak. Persoalannya mereka tersinggung karena mereka dengar soal omongan tentang saya nggak tahu tentang Perda," kata Lulung.
"Saya ingin Pak Ahok menyikapi UU Nomor 32/2004 tentang Wakil Gubernur dan norma menjalankan pemerintahan. Terlalu banyak komentar yang berkembang di luar," ujar Lulung.
"Iya kalau gitu kita nggak usah bicara terus. Kita ketemuan saja berdua," kata Ahok.
Haji Lulung memotong pembicaraan Ahok. "Jangan sampai institusi saya (DPRD-red) juga ngomong. Kalau Bapak sudah ngerti, itu kan Bapak ngomongin soal bego dan gila. Jadi saya bilang ke anak-anak silakan demo asal jangan rasis," ujar Lulung.
"Kalau rasis saya lawan sampai mati," kata Ahok dengan tegas dan mimik serius.
"Terima kasih sudah tidak rasis. Karena saya juga tidak suka dengan orang rasis," lanjut suami Veronika Tan ini. Suasana pertemuan hening.
"Bapak juga jaga omongannya jangan sembarangan bilang tolol. Jangan kayak gitu," kata Lulung.
"Iya iya. Saya tahu Jakarta memang lebih banyak orang pintar. Kita ketemu biar masalah selesai, tidak panjang, stop berargumen," kata Ahok.
"Iya. Oke," jawab Lulung.
Percakapan keduanya selesai. Pendemo lantas pamitan dan Ahok membagi-bagikan kartu nama.
"Kalau bicara tersinggung, saya tersinggung Bapak tadi ngomng keras, menyinggung saya. Saya dengar lho Pak," kata Ahok kepada pendemo yang sebelumnya meneriaki sebagai 'banci' dan 'Ahok ke laut saja' ini.
Pendemo hanya diam dan meninggalkan ruangan.

Ahok Tegaskan Tidak Minta Maaf kepada Haji Lulung “ si Pembela Pelanggar Perda”

Jakarta - Ratusan pendemo Ahok mengklaim jika Wakil Gubernur DKI, Basuki Tjahaja Purnama telah meminta maaf kepada Wakil Ketua DPRD DKI, H. Lulung Lunggana. Namun, saat dikonfirmasi, pria yang kerap disapa Ahok ini mengatakan tidak pernah mengatakan hal tersebut.
Secara tersirat, Wakil Gubernur DKI, Basuki Tjahaja Purnama menolak jika dikatakan telah meminta maaf pada H. Lulung. Ia justru bertanya pada wartawan yang ikut masuk dalam rapat tersebut.
"Kamu dengar nggak ada permintaan maaf tadi?," kata pria yang kerap disapa Ahok ini di dalam ruang kerjanya di Balaikota, Jakarta, Senin (29/7/2013).
Dalam rapat tertutup antara Ahok dan 5 orang perwakilan massa yang mengatasnamakan dirinya RAJJAM tersebut memang tidak ada ucapan maaf yang keluar dari mulut Ahok yang diperuntukkan untuk H. Lulung. Ia hanya menelpon H. Lulung sebagai penyelesaian dari masalah trsebut.
"Saya tegaskan saya sama H. Lulung tidak ada masalah kok. Saya telepon dia langsung tadi. Saya juga sudah ajak dia bicara langsung tadi Selesai," lanjut suami Veronica Tan ini.
Ahok pun menjelaskan kepada perwakilan pendemo tersebut jika ia tak pernah mengtakan H Lulung tidak mengerti Perda yang mengatur soal PKL. Namun, hal ini semakin merebak luas di kalangan masyarakat.
"Kan mereka meminta saya meminta maaf karena menganggap H Lulung tolol. Saya bilang, saya nggak pernah menggangap H. Lulung tolol. Saya hanya mengatakan kalo sampai ada anggota DPRD tidak mengerti Perda berarti baru tolol. Pak H Lulung kan mengerti perda, Berarti dia tidak tolol dong," terang mantan Bupati Belitung ini.

Gebrakan Fasilitas Taman Ala Jokowi

Jakarta - Gubernur DKI Joko Widodo (Jokowi) merealisasikan janjinya saat kampanye cagub DKI lalu untuk menghijaukan Jakarta. Hampir seluruh taman di Jakarta 'disulapnya' dan termasuk juga fasilitasnya.

Tujuan menghijaukan Jakarta sudah pasti untuk mengatasi polusi udara. Selain itu, Jokowi ingin menata Jakarta agar tampak cantik.

Berikut fasilitas taman yang direalisasikan Jokowi seperti dirangkum detikcom, Senin (29/7/2013):

1. Bangku

344 Bangku taman sudah tersedia di berbagai sudut kota Jakarta. Bangku tersebut merupakan sumbangan rekan pengusaha Jokowi di Solo.

Sejak bulan Juni, warga Jakarta sudah bisa menikmati fasilitas publik tersebut. Beberapa jalan yang dipasangi bangku taman tersebut yakni sepanjang Sudirman - MH. Thamrin - Medan Merdeka - Kebon Sirih - Ridwan Rais - Taman Suropati - BKT dan Waduk Pluit.

Bahkan, 1.000 bangku akan didatangkan lagi. Bangku taman tersebut adalah sumbangan CSR sebuah perusahaan. Namun, masuknya bantuan ini bukan melalui Dinas Pertamanan melainkan langsung ke Jokowi.

"Katanya akan ada 1.000 unit lagi yang akan masuk," kata Kepala Dinas Pertamanan dan Pemakaman, Widiyo Dwiyono Budi kepada detikcom, Minggu (28/7/2013).

Perintah untuk membuat peta lokasi penempatan bangku diterima Widiyo dari Jokowi sejak minggu lalu. Namun, saat ini masih dalam tahap pengerjaan.

Nantinya, bangku-bangku tersebut akan ditempatkan di sejumlah jalan besar di Jakarta seperti Jl Gajah mada, Jl Majapahit, Jl Pemuda, seputar Senayan dan beberapa tempat keramaian yang sering dilalui masyarakat.

Apakah bentuknya sama dengan yang ada saat ini? Widiyo masih enggan bercerita banyak. Namun ia sedikit memberi bocoran jika bentuk dari bangku taman yang akan datang nanti sedikit berubah dari yang ada saat ini.

"Ada inovasi baru. Sudah didiskusikan bahan dan bentuknya seperti apa," ungkapnya.

111645_bangku

2. Wi-Fi

Lima taman sudah tersedia akses Wireless Fidelity (Wi-Fi) gratis sejak 2012 lalu. Lima taman itu yakni Taman Langsat, Taman Suropati, Taman Ayodya, Taman Situ Lembang dan Taman Menteng. Kabarnya, kecepatan aksesnya sebesar 40 Mbps.

Direncanakan akan ada 14 taman lagi yang akan dipasang akses internet gratis tersebut.

"Pak Gubernur ingin hampir semua taman harus ada agar jadi smart city. Warga bisa mengakses dengan mudah. Solo ada masa Jakarta eggak ada. Padahal infrastruktur lebih baik di Jakarta," ucap Wagub Ahok usai rapat dengan Telkom di Balai Kota, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Senin (29/10/2012).

3. Sarana Bermain Anak

Taman-taman yang tersedia di Jakarta akan 'disulap' menjadi tempat bermain anak yang mengasyikkan pada Oktober 2013 mendatang. Jokowi akan membangun taman percontohan itu di Waduk Riario, Jakarta Timur, kawasan Monumen Nasional (Monas), Jakarta Pusat, dan Taman BMW di Jakarta Utara.

"Nanti public space itu dimulai bulan Oktober," kata Jokowi di Balaikota, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta, Kamis (11/7/2013).

Selain untuk bermain, Jokowi akan membuat taman di Jakarta sebagai sarana edukasi untuk anak dan keluarga. Setiap pohon yang ditanam di taman akan ditandai dengan penanda khusus.

"Kapan ditanam, umurnya berapa, nama latinnya apa, kegunaannya apa. Itu untuk mengedukasi anak serta masyarakat secara umum," ujar Wagub Ahok di Balaikota, Jl Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Kamis (11/7/2013).

Pejabat lain libur, Jokowi tetap akan blusukan saat idul fitri

Jakarta - Gubernur DKI Jakarta Jokowi akan mengadakan open house saat Lebaran hari pertama maupun kedua. Nah, bagaimana open house ala Jokowi ini?

"Jadi nanti salat Ied bareng Presiden, kemudian ke Balai Kota, silaturahmi dengan PNS di Balai Kota. Terus ke masyarakat," kata Jokowi ketika ditanya agendanya saat Lebaran, di Balai Kota DKI, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Senin (29/7/2013).

Ketika ditanya apa tidak takut rusuh saat open house, Jokowi buru-buru menjelaskan dirinyalah yang akan mengunjungi warga, bukan sebaliknya.

"Saya yang ke masyarakat loh ya, bukan saya nunggu di sini, ndak. Saya yang datang ke masyarakat. Open house-nya di masyarakat," jelas Jokowi.

Open house itu akan digelarnya baik pada hari pertama dan hari kedua Lebaran.

Beberapa pelayanan masyarakat, imbuh Jokowi, akan tetap buka. "Beberapa tempat akan kita tentukan, mana yang buka. Untuk pelayanan, tetap," tandas dia.

Tinjau Pasar Minggu, Jokowi Kesal PKL Berjualan Lagi Meski Ada Satpol PP

Jakarta - Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) siang tadi lakukan peninjauan ke Pasar Minggu, Jakarta Selatan. Peninjauan ini dilakukan secara mendadak tanpa diketahui oleh pihak Satpol PP maupun Dinas Perhubungan yang berjaga di lokasi tersebut.

Pantauan detikcom, Jokowi tiba di Pasar Minggu sekitar pukul 15.00 WIB, Senin (29/7/2013), begitu melintasi Pasar Minggu dari arah Balai Rakyat, suasana pasar tampak sudah dipenuhi oleh pedagang kaki lima. Padahal di lokasi itu terdapat beberapa kelompok petugas Satpol PP.

Jokowi pun hanya memantau dari dalam mobil Toyota Innova warna hitam B 1124 BH. Para petugas Satpol PP ini tidak ada yang mengetahui keberadaan Jokowi di lokasi itu. Bahkan tepat di beberapa mobil Satpol PP itu banyak PKL yang berjualan.

Mantan Wali Kota Solo ini sebelumnya sudah perintahkan agar lokasi itu bersih dari PKL. Meski sempat bersih, namun kini PKL kembali berjualan dan dibiarkan saja oleh petugas Satpol PP ini. Atas sikap ini, Jokowi mengaku kecewa.

"Ya, saya kecewa. Kenapa dibiarkan gitu saja. Padahal banyak petugas Satpol PP tadi," ujar Jokowi di rumah dinasnya Jl Taman Suropati, Menteng, Jakarta Pusat, Senin (29/7/2013).

"Saya kaget, kemarin bersih kok sekarang ada lagi. Seharusnya sadah bersih dipertahankan. Artinya bobol, kebobolan karena keluar lagi. Sekali keluar dan dibiarkan akan terlambat," tegasnya.

Jokowi mengatakan, dirinya memang sengaja tidak turun dari mobil. Karena jika turun, maka dirinya pasti akan marah-marah melihat kondisi seperti itu.

"Saya sengaja tidak turun, kalau turun sudah marah-marah. Ini kan bulan puasa, bisa batal puasa saya. Masak saya nanti harus marah-marah, nendang-nendang," ujarnya.

Jokowi mengatakan, besok dirinya akan mengumpulkan petugas Satpol PP, terutama yang bertanggaung jawab untuk mengamankan wilayah Pasar Minggu. Dia pun akan bersikap teas ke Kepala Satpol PP Kukuh Hadi Santoso.

"Besok Satpol PP akan saya kumpulkan. Nungguin apa itu, cuma duduk-duduk saja. Besok di briefing semuanya," kata Jokowi.

3 Agenda Lebaran Ala Jokowi

Jakarta - Lebaran tinggal 8 hari lagi. Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi)
juga punya rentetan acara merayakan Hari Raya Idul Fitri.
Idul Fitri 1434 Hijriah ini dirayakan Jokowi di Jakarta. Jokowi punya cara sendiri merayakan hari kemenangan itu. Seperti pejabat umumnya, Jokowi juga menggelar open house.
Namun, Jokowi tetap tidak lupa melakukan ritual blusukan ke masyarakat saat Idul Fitri nanti.
Berikut 3 acara Lebaran Jokowi:

Salat Id

Jokowi akan menunaikan salat Id bersama Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) di masjid Istiqal.
"Jadi nanti salat Ied bareng Presiden," kata Jokowi ketika ditanya agendanya saat Lebaran, di Balai Kota DKI, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Senin (29/7/2013).
Ia juga menggelar silaturahmi dengan pegawai Pemprov DKI Jakarta. "Kemudian ke Balai Kota, silaturahmi dengan PNS di Balai Kota," ujar Jokowi.

No Parcel

Jokowi melarang jajarannya menerima parsel atau bingkisan lebaran. Larangan ini bertujuan mengantisipasi adanya praktek gratifikasi yang terkait dengan jabatan si penerima.

"Tidak boleh terima parsel, dari pada ramai nanti," ujar Jokowi usai meninjau pengerukan sampah di Pintu Air Manggarai, Jakarta Selatan, Kamis (18/7/2013).

Lalu sudah terlanjur diterima bagaimana dong? "Segera laporkan!" jawabnya.

Jokowi menegaskan larangannya sesuai UU tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Di dalam UU tersebut dengan jelas melarang PNS menerima pemberian dalam arti luas bisa berupa uang, komisi, tiket perjalanan, biaya penginapan, termasuk parcel.

"Dikhawatirkan nanti jadi masalah. Aturannya memang tidak boleh ya tidak boleh," tegasnya.

Open House di Masyarakat

Jokowi punya cara open house yang berbeda dari biasanya. Jika pejabat lain disambangi rakyat kebanyakan, Jokowi justru sebaliknya.

"Saya yang ke masyarakat loh ya, bukan saya nunggu di sini, ndak. Saya yang datang ke masyarakat. Open house-nya di masyarakat," jelas Jokowi di Balai Kota DKI, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Senin (29/7/2013).

Open house itu akan digelarnya baik pada hari pertama dan hari kedua Lebaran.

Beberapa pelayanan masyarakat, imbuh Jokowi, akan tetap buka. "Beberapa tempat akan kita tentukan, mana yang buka. Untuk pelayanan, tetap," tandas dia.

Saturday, July 27, 2013

Fakta Menakutkan, Lebih dari Separuh Metro Mini di Jakarta KIR-nya Mati

Jakarta - Lebih dari separuh Metro Mini di Jakarta uji trayek kendaraannya (KIR) sudah mati. Hanya 1.088 Metro Mini ini yang teruji kendaraannya.

"Dari jumlah 3.168, yang sudah mati izinnya 2.080," ujar Kadishub DKI Udar Pristono, Sabtu (27/7/2013).

Pristono dikonfirmasi terkait Metro Mini yang tidak bisa uji KIR lagi. Menurutnya, kendaraan yang suka ugal-ugalan dan memakan korban di jalanan itu masih bisa uji KIR meskipun kendaraannya tidak layak jalan dan KIR-nya mati.

"Hidupkan dulu izinnya dan perbaiki mobilnya," katanya.

Gubernur DKI Joko Widodo (Jokowi) bermaksud mengintegrasikan bus TransJ dengan angkutan umum Kopaja dan Metromini. Untuk itu dia mendatangkan bus-bus berukuran sedang untuk meremajakan angkutan yang bobrok. 1.000 Bus ukuran sedang akan datang sekitar November hingga Desember 2013.

Friday, July 26, 2013

Pesan Ahok pada Siswa SD: Kita Tak Boleh Takut pada Siapa pun

Jakarta - Anak-anak SD dan SMP diberi kesempatan untuk bertanya apa saja pada Wagub DKI Basuki Tjahaja Purnama (Ahok). Ahok pun menjawabnya dengan lugas.

Tanya jawab itu berlangsung dalam talkshow untuk memperingati Hari Anak Nasional 23 Juli di Gedung Smesco, Jl Gatot Subroto, Jakarta, Jumat (26/7/2013). Puluhan anak SD dan beberapa anak SMP datang mengenakan pakaian seragam masing-masing sekolah.

Berikut tanya jawab antara Ahok dengan siswa-siswi:

1. Adrian kelas VI SD dari SD Petuai, Tangerang.

Tanya: Apakah Bapak dulu ngerokok?

Ahok: Saya merokok waktu SD sebetulnya. Yaitu juga akibat pergaulan yang buruk. Melihat teman-teman merokok jadi ikut-ikutan merokok. Tapi saya bersyukur saya ketahuan ibu saya. Itu juga gara-gara kasur kapuk terbakar.

Tanya: Dulu SD di mana, Pak?

Ahok: Dulu saya sekolah di SDN Gantung Belitung Timur. Bapak saya sengaja memasukkan saya di sekolah kampung, tidak sekolah di sekolah elite. Saya lahir dan besar di Desa Gantung. Itu kampungnya Laskar Pelangi. Saya SMA ke Jakarta. Pengalaman SMA itu harus nyeberang jalan raya, naik turun bus.

2. Putri Nadi, siswi kelas 2 SMP 3 Jakarta

Tanya: Bagaimana kiat Bapak memimpin Jakarta?

Ahok: Saya ini dan Pak Gubernur berusaha untuk tidak mementingkan kepentingan pribadi. Jakarta ini berbeda dengan provinsi lain. Karena masalah di sini itu lengkap dan solusinya juga lengkap. Tinggal kita berani atau tidak untuk menanggapinya. Intinya itu tidak boleh takut kepada siapa pun karena kita taat kepada sumpah jabatan kita.

3. Asrul, siswa kelas 6 SD

Tanya: Bagaimana Bapak menanggapi orang-orang yang mencemooh Anda?

Ahok: Kami tidak peduli pada cemoohan orang DKI terhadap kami atau yang melaporkan. Kami taat pada sumpah jabatan dan konstitusi, bukan pada konstituen, jumlah pemilih. Kami tidak peduli. Kami ikhlas menjalankan tugas ini. Dari SD-SMP saya belajar agama Islam. Yang penting saya mah Man Jadda Wa Jadda. Kalau kita sungguh-sungguh pasti kita akan berhasil.

Terungkap Fakta Mengejutkan, Ahok: Uang Suap di Jakarta Jumlahnya Sampai Triliunan

Jakarta - Wagub DKI Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) meminta anak-anak siswa sekolah dasar (SD) untuk mendoakannya agar tidak tergoda uang suap. Menurutnya nilai uang suap di Jakarta mencapai hingga triliunan.

"Semoga kami tidak tergoda akan uang suap. Karena uang suap di Jakarta ini jumlahnya sampai triliunan," ujar Ahok.

Ahok mengatakan itu dalam talkshow untuk memperingati Hari Anak Nasional 23 Juli di Gedung Smesco, Jl Gatot Subroto, Jakarta, Jumat (26/7/2013). Puluhan anak SD dan beberapa anak SMP datang mengenakan pakaian seragam masing-masing sekolah.

Selain siswa, Ahok juga meminta semua warga Jakarta yang hadir untuk mendoakannya. Apalagi saat ini merupakan bulan Ramadan, bulan penuh berkah.

"Saya minta kepada ibu-ibu, anak dan warga Jakarta yang hadir saat ini kalau sedang berdoa, apalagi di bulan Ramadan ingat saya dan juga Pak Jokowi," kata Ahok.

Ahok juga meminta murid SD dan warga Jakarta mendoakannya agar tetap kuat menjalankan tugas hingga masa jabatan selesai.

"Semoga kami tetap kuat dalam menjalankan tugas," imbuh politisi Gerindra ini.

Sindiran Ahok untuk DPRD DKI Jakarta, Ahok: Yang Sakit Jiwa Itu Siapa?

Jakarta - Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) kembali membalas serangan Wakil Ketua DPRD DKI Lulung Lunggana yang minta dirinya dites kejiwaan. Ahok malah bertanya balik siapa yang sebenarnya sakit jiwa dalam penanganan penataan PKL di Tanah Abang.

"Makanya justru pertanyaan saya, yang sakit jiwa itu siapa? Dia kan Wakil Ketua DPRD DKI. Masa dia nggak ngerti sih tentang isi aturan Perda," kata Ahok di Balai Kota, Jakarta, Jumat (26/7/2013).

Ahok menyayangkan sikap Lulung dalam penanganan penataan PKL di Tanah Abang. Ahok kembali menegaskan keberadaan PKL di Tanah Abang sudah menyalahi aturan.

"Kalau Wakil Ketua DPRD DKI tidak mengerti Perda, apalagi sampai langgar Perda, sebetulnya sudah tidak boleh menjadi Wakil Ketua DPRD DKI," ujar mantan Bupati Belitung Timur ini.

"Sekarang ukurannya bukan tes kesehatan jiwa lagi. Harusnya Mendagri bisa copot anggota dewan seperti itu. Kalau terbukti ada anggota DPRD yang melawan dan mengajak rakyat melanggar Perda, dia otomoatis sudah gugur sebagai anggota Dewan," tutupnya.

Lulung Lunggana mengadu kepada Gubernur DKI Joko Widodo terkait pernyataan Wagub Ahok yang terlalu keras soal penertiban PKL Tanah Abang. Menanggapi hal tersebut, Jokowi menyebut itu memang sudah karakter Ahok.

"Haji Lulung kan ngomong ke saya, Pak Ahok kalau statement jangan keras. Saya sampaikan, memang karakternya Pak Ahok begitu," kata Jokowi.

Terungkap, Jokowi Punya Tim Sukses Capres?

Jakarta - Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) berada di puncak tangga survei capres. Jokowi menegaskan dirinya tak punya tim sukses capres, seperti yang jadi buah bibir di kalangan politisi.
"Ya tanya di PDIP-lah. Tim apa? Nggak ada. Tim apa sih? Hanya status desa ini," kata Jokowi saat ditanya seputar rumor dirinya punya tim sukses untuk Pilpres 2014.
Hal ini disampaikan Jokowi kepada wartawan di Balaikota, Jl Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Jumat (26/7/2013).
Jokowi menegaskan dirinya tak mempersiapkan tim sukses ke Pilpres 2014. Setiap ditanya soal Pilpres 2014, Jokowi juga selalu menjawab 'nggak mikir'.
"Nggak ada itu, nggak itu," kata Jokowi dengan mimik wajah serius, sembari menggelengkan kepala dan menggoyangkan telunjuk tangannya.
Ssejumlah politisi menduga Jokowi sudah punya tim sukses ke Pilpres 2014. Namun rumor ini ditegaskan Jokowi tak benar. Dia juga tak mau bicara soal peluangnya maju Pilpres.

Ahok: Saya Memang Sudah Sakit Jiwa

Jakarta - Wagub DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) menanggapi santai permintaan Wakil Ketua DPRD DKI Lulung Lunggana agar dirinya dites kejiwaan terkait pernyataan keras tentang penataan PKL di Tanah Abang. Ahok bilang sudah sakit jiwa, tapi lolos tes.
"Kan kalau jadi caleg harus tes kejiwaan dulu. Kalau saya sakit jiwa, saya memang sudah sakit jiwa cuma ukurannya masih loloslah. Kalau saya nggak lolos berarti pas tesnya juga saya nggak lolos," kata Ahok sambil tertawa lepas.
Hal ini disampaikan Ahok usai menghadiri acara Talk Show Hari Anak Nasional 2013 di Smesco Gedung UMKM, Jalan Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jumat (26/7/2013).
Ahok menegaskan tidak pernah menyebut ada oknum DPRD yang ada di balik kisruh PKL Tanah Abang.
"Saya nggak pernah bilang ada oknum DPRD. Saya kira kalau pun ada nggak akan berani muncul ya. Malu dong kalau emang betul-betul ada. Saya sih nggak percaya ada oknum DPRD yang terlibat di dalamnya. Masa berarti dia melanggar Perda sendiri gitu loh," ujar Ahok yang mengenakan baju koko warna putih dan sarung coklat.
Eks Bupati Belitung Timur ini juga kerap dibilang sakit jiwa oleh koleganya. "Ada juga orang bilang ke saya, kamu mau bikin Jakarta Baru? Kamu sakit jiwa ini kan Jakarta banyak kepentingannya dari oknum melarat sampai oknum konglomerat, di tengahnya ada oknum aparat dan oknum birokrat. Kok kamu berani, sakit jiwa kamu ya. Ya itu tadi, saya sakit jiwa tapi saya masih dalam kategori lolos," papar Ahok dengan mimik serius.

Garis Tangan Itu Takdir Tuhan

Jakarta - Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) tak segan membuka telapak tangan dan menunjukkan garis tangannya. Jokowi berpesan agar tidak terlalu percaya rumor tentang garis tangan.
Bagi sebagian orang garis tangan dianggap sebagai gambaran masa depan. Tak jarang orang meminta bantuan paranormal untuk menebak arti garis tangannya.
"Ah garis tangan apa kan itu takdir Tuhan," kata Jokowi sembari tersenyum.
Hal ini disampaikan Jokowi usai mengecek persiapan pembangunan taman di kawasan Waduk Pluit, Jakarta Utara, Jumat (26/7/2013).
Wartawan kemudian meminta Jokowi agar membuka telapak tangannya. Jokowi pun tak keberatan, sembari berpesan agar tak mudah percaya garis tangan.
"Wah boros itu, Pak?" canda wartawan setelah melihat garis tangan Jokowi. "Boros yo," timpal Jokowi.
"Bapak nggak merasa boros ya?" tanya wartawan.
"Mau boros apa, wong nggak ada uang kok," sahut Jokowi yang mengenakan gamis putih dipadu sarung di lehernya, sembari tertawa. Petugas yang mengawal Jokowi pun ikut tertawa.
Jokowi kemudian naik mobil Toyota Innova, dikawal petugas Dishub ke Balai Kota.
Cerita tentang garis tangan Jokowi bermula saat Ahok mengungkap adanya manuver capres lain di balik serangan-serangan terhadap Jokowi belakangan ini. Ahok secara khusus meminta para capres tak khawatir, sembari menyinggung garis tangan Jokowi.
"Makanya saya bilang kalau Anda takut Jokowi jadi presiden, ya nggak usah ditakutin, kalau sudah garis tangan nggak kebendung dia," kata Ahok di Balai Kota DKI Jakarta, Kamis (25/7) kemarin.

Begini Jadinya Ragunan Setelah Dipegang Adik Prabowo

Jakarta - Apa yang akan dilakukan pengusaha Hashim Djojohadikusumo setelah menjadi kepala pengawas Kebun Bintang Ragunan? Ini sejumlah rencana adik Prabowo itu ke depan.

Ditemui di Gedung Mid Plaza 2, Jl Jenderal Sudirman, Jaksel, Jumat (26/7/2013), Hashim membeberkan programnya dalam waktu dekat. Meski baru menjabat sebagai kepala pengawas sebulan, kolektor benda antik ini sudah bergerak cepat.

"Salah satu hal yang akan saya ingin lakukan sebagai ketua ialah menyamakan visi. Visi dari masyarakat DKI dan Indonesia ke depan maunya gimana," kata Hashim.

Pada bulan September mendatang, Hashim akan menggelar lokakarya tentang Ragunan. Seluruh elemen masyarakat akan diundang, mulai dari LSM, anggota Dewan, pengelola kebun binatang lain dan media. Hashim ingin mendengar harapan publik tentang Ragunan.

"Apa kita mau sama dengan Singapura atau mau lebih dari Singapura? Kalau kita mau sama, ini konsekuensinya yaitu dana, jumlah hewan dan keadaan fisik hewan," terangnya.

Dari lokakarya itu, baru direncanakan sebuah sistem penganggaran. Termasuk nantinya penentuan harga tiket.

Terkait penambahan binatang, Hashim tak menampiknya. Dia sudah survei ke sejumlah kebun binatang di luar negeri, seperti Washington Zoo untuk studi banding dan penjajakan soal hewan. Sekitar 2.000 hewan yang ada di Ragunan pun bisa bertambah.

"Kita sebenarnya punya potensi dengan luas tanah 1.200 hektar. Kita potensinya bisa ribuan hewan. Ruangannya ada, yang penting kan sekarang visinya dulu," terangnya.

Saat ini, jerapah memang tak ada di Ragunan. Sebab hewan yang terakhir baru saja meninggal. Hewan leher panjang itu sudah berusia 27 tahun.

"Itu karena jerapahnya sudah tua," imbuhnya.

"Kalau kuda nil, sama mau cek dulu apa masih ada atau tidak. Kita mau bikin inventarisasi, jumlah
hewannya dan jenisnya gimana," sambungnya.

Penunjukan Hashim dilakukan Gubernur Jokowi sebulan lalu. Sang Gubernur berharap, dengan masuknya Hashim, pengelolaan Ragunan bakal lebih baik. Setidaknya latar belakang Hashim dari pengusaha bisa membantu masalah pendanaan.

Mahfud MD: Jokowi Memenuhi Semua Syarat Jadi Presiden

Jakarta - Elektabilitas Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) tak terbendung. Menurut mantan Ketua MK Mahfud MD, Jokowi memenuhi semua syarat menjadi presiden.
"Dia memenuhi semua syarat jadi presiden. Terutama bersih, lugu, apa adanya, tidak ada kepura-puraan," kata Mahfud MD di Galeri Cafe, Taman Ismail Marzuki, Jl Cikini Raya, Jumat (26/7/2013)
Jokowi memang memenuhi syarat menjadi presiden, namun yang menjadi masalah sekarang akseptabilitas. Persoalannya acceptability di politikus PDIP Jokowi dapat masuk atau tidak sebagai capres.
"Pak Jokowi itu bagus. Secara personal nggak punya beban apapun, nggak korupsi, bekerja sungguh-sungguh, saya percaya rakyat mendambakan dia menjadi presiden. Persoalannya acceptability di politikus PDIP dia masuk atau tidak. Itu masalah lain, bukan urusan rakyat," tambah Mahfud
Meskipun Mahfud menganggap Jokowi sebagai pribadi yang pantas sebagai presiden, namun dia belum mengatakan akan mendukung atau tidak mendukung. Serta untuk menjadi presiden yang dilihat nantinya bukanlah visi namun track recordnya.
"Saya belum mendukung atau tidak mendukung. Tapi dia memenuhi semua syarat. Visi nggak usah ditanyakanlah, yang penting track recordnya, nah Jokowi salah satu yg track recordnya bagus," ucap Mahfud.

Impian Ahok : "seandainya saya nekat jadi cawapres"

Jakarta - Selama ini, semua orang membicarakan peluang Jokowi untuk mencalonkan diri. Lalu bagaimana jika Ahok dicalonkan sebagai wakil presiden?

"Bagus dong. Tinggal buka pintu aja di sebelah (istana Wakil Presiden -red)," sahut kata Wakil Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama di Balaikota, Jakarta, Jumat (26/7/2013).

"Tapi jadi merangkap dong? Gila apa Jakarta ditinggal?" sambungnya.

Sambil berguyon, Ahok mengatakan jika selama ini dia sudah menunai banyak protes dari warga Jakarta apalagi kalau Jokowi mencapreskan diri. Terlebih bila dirinya kemudian mengajukan diri sebagai bawal cawapres.

"Itu akan lebih dikutuk lagi. Hahaha....," celetuknya.

Lalu, bagaimana jika hanya salah satu di antara mereka yang meninggalkan Balaikota?

"Itu paling cocok. Tapi itu bukan sinyalemen kuat untuk Pak Jokowi. Jangan mancing ah kalian," timpal Ahok kepada wartawan.

Pengalaman bermasalah dengan Internet Indosat + Solusinya

pada tanggal 24 Juli 2013 pukul 01:00 dini hari indosat via sms center 363 mengirimkan notifikasi yang mengatakan pada tanggal tersebut indosat sedang melakukan perawatan jaringan. notifikasi ini didapat ketika kita mencoba melakukan pengecekan kuota paket via 363. isi smsnya dalah sebagai berikut

"Plg Yth, Mohon Maaf kami belum dapat memproses permintaan anda karena sekarang sedang ada perawatan jaringan. silahkan coba kembali setalah pukul 05:00. Terima Kasih"

nah sejak mendapatkan notifikasi itu, internet indosat di kawasan bekasi kota benar - benar kacau. sinyal 3G full tapi tidak bisa akses. dan ternyata berdasarkan pemantauan via twitter. di mention @indosatcare penuh complai dan keluhan serupa.

Tgl 25 Juli 2013 . pagi harinya, kondisi internet indosat masih tidak bisa digunakan padahal sinyal 3G full dan sisa kuota masih banyak. walhasil kami mencoba menghubungi call center indosat di nomor 100 dengan biaya Rp 400/panggilan. kami pun mengadukan perihal kondisi ini ke petugas call center indosat. petugas call center indosat pun menanyakan permasalahan saya dan mencatat identitas saya, dan mereka pun kasih solusi "praktis" yaitu mereka akan lakukan refresh jaringan dan kami harus matikan ponsel selama 5 menit. kami pun mencoba lakukan hal itu namun ternyata tidak membuahkan hasil. berulang kali kami mencoba menghubungi call center indosat namun hanya jawaban itu yang kami dapat.

Tgl 26 Juli 2013, ini adalah hari ketiga , kami tidak dapat menggunakan akses internet indosat padahal sinyal 3G indosat didaerah kami masih full dan sisa kuota masih ada. akhirnya kami memutuskan untuk menghubungi teman kami yang ada di YLKI dan akhirnya dengan bantuan teman kami yang merupakan orang YLKI tersebut kami mendapatkan nomor kontak langsung ke Pimpinan Customer Service & Public relationship Indosat Jakarta. walhasil kami pun mencoba menghubungi orang tersebut dan kamipun berkeluh kesah mengenai kondisi sinyal internet indosat yang tidak bisa digunakan untuk akses internet. dan setelah kami selesai berkeluh kesah. 2 jam kemudian ada pihak indosat dari divisi media line Indosat Jakarta yang menghubungi kami dan menanyakan perihal gangguan layanan indosat yang kami alami. kami pun menjelaskan kondisi internet indosat yang tidak bisa akses tersebut. walhasil orang tersebut hanya kasih saran untuk melakukan mematikan ponsel sejenak + cek konfigurasi internet di ponsel. kami pun sontak tak terima dengan saran tersebut, kami pun sempat berdebat dengan orang itu dan kami katakan kalo sudah sejak tanggal 24 juli 2013 tiap kami telp call center selalu dikasih saran itu. padahal tidak ada hasilnya. kami pun tidak bisa akses internet. akhirnya orang indosat itupun "menyerah" dan menyudahi telpnya. selang 3 jam setelah itu, kami mencoba mengecek kondisi internet indosat . dan ternyata kondisi internet indosat sudah membaik dan beberapa saat kemudian kami kembali menerima telp dari orang indosat dari bagian customer relationship indosat jakarta. orang tersebut menanyakan perihal kondisi sinyal indosat di daerah kami, kami pun menjawab kalo kami sudah bisa akses internet indosat dan masalah kami anggap sudah selesai. selang setelah itu, kami menerima sms dari INDOSAT yang berisi sebagai berikut :
"pelanggan YTH, informasi yang bpk/ibu sampaikan sudah selesai kami tanggani. silahkan coba kembali akses internetnya. terimakasih"

dan akhirya setelah 3 hari, kami tidak bisa akses internet, kini kami dapat berselancar dengan cepat walaupun masih belum stabil internetnya tapi kami sudah sangat berterimakasih dengan respon cepat tanggap pimpinan indosat.

Tips bila bermasalah dengan Indosat, jangan hubungin call center indosat karena pasti responnya lama . coba adukan keluhanannya langsungb secara terbuka via twitter @indosatcare dan hubungi saja pimpinan indosat dan kalo bisa kontak juga orang YLKI. karena berdasarkan pengalaman kami ini, indosat itu takut dengan LSM YLKI.. dan rajin - rajinlah pantau mention @indosatcare , ajak diskusi para pengguna indosat yang lain yang mengalami hal serupa.

sekian informasinya.
terimakasih

Wednesday, July 24, 2013

Panen kritik, Ahok siap tak jadi wagub DKI jakarta lagi

Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) siap tidak terpilih lagi pada periode mendatang sebagai gubernur atau wakil gubernur. Sebab, program dan kebijakan yang dijalankan banyak ditentang dan dikritik oleh masyarakat.

"Kami paling lama lagi 10 tahun kalau itu dipilih lagi. Mau bikin gorong-gorong, ducting untuk air limbah, usir-usir PKL, usir-usir warga di pinggir kali waduk. Tetapi bagi kami, transportasi makro harus selesai, sistem pajak online harus selesai," kata Ahok saat pengarahan tentang sistem pajak online di hadapan jajaran Dinas Pajak, di Balai Kota Jakarta, Rabu (24/7).

Ahok mengaku selama ini berprinsip patuh kepada konstitusi, bukan konstituen dalam bekerja. Oleh sebab itu ia tidak takut kepada siapa pun. "Sistemnya tidak perlu dekat dengan kami. Banyak musuh, saya tidak peduli, saya patuh pada konstitusi dan bukan konstituen," katanya.

Bahkan, ia memisalkan apabila ibu kandungnya tidak dapat mengikuti sistemnya maka tidak akan dipermasalahkan. Begitu pula, anaknya tidak dapat bekerja karena tidak dapat mengikuti sistem, maka ia yang akan memberi uang anaknya.

"Ibu kandung saya saja tidak dapat masuk ke sistem ya sudah. Kalau anak saya enggak dapet kerja karena enggak sesuai sistem ya sudah saya kasih uang dari kantong pribadi saya," terangnya.

MPR: "ORMAS PREMAN" FPI tidak paham Islam dan Pancasila

Wakil Ketua MPR Melani Leimena Suharli ikut geram dengan sikap Front Pembela Islam (FPI) yang sering kali meresahkan warga dalam aksi sweepingnya. Dia menyebut, bahwa FPI tak paham ajaran agama Islam dan nilai-nilai Pancasila.

Melani mengatakan, persepsi FPI dalam setiap melakukan tindakan mungkin saja dengan mengutamakan perintah agama. Sayangnya, lanjut dia, perintah agama yang menjadi pedoman FPI salah diartikan.

Karena, lanjut dia, dalam ajaran agama Islam, sama sekali tidak diajarkan kekerasan dan tindakan anarkisme. Selain itu, Melani menduga bahwa FPI tidak paham dengan nilai Pancasila sebagai dasar ideologi negara Indonesia.

"Mungkin persepsi mereka mengutamakan perintah agama, tapi salah. Agama tidak mengatakan pakai kekerasan, mungkin persepsi mereka terhadap agama salah, dan mereka tidak paham Pancasila. Di Pancasila saja ada unsur ketuhanan, itu bukan berarti Islam. Dengan menjaga memaknai Bhineka Tunggal Ika," kata Melani di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (24/7).

Menurut Anggota Dewan Pembina Partai Demokrat ini, agar tidak terjadi kembali hal serupa yang dilakukan FPI, pemerintah harus melakukan dialog dengan ormas pimpinan Habib Rizieq Syihab itu. Tujuannya, agar pemerintah memahami apa yang diinginkan FPI.

"Saya rasa harus dialog, sebenarnya apa yang dia mau. Kadang-kadang kekerasan dibalas dengan kekerasan kita tidak menemui satu titik. Kecuali kalau dialog, tapi dia tidak mengindahkan, harus diambil sikap. Sikapnya, harus dilihat pakai UU Ormas. MPR mengutamakan musyawarah, bukan langsung menghukum," tegas dia.

Selain itu, Melani mengimbau agar Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menggelar forum komunikasi secara terbuka dengan FPI dan Ormas Islam lainnya. Sebab, lanjut dia, anarkisme FPI tidak bisa dilawan dengan sikap represif kepolisian.

"Kemendagri harus buka forum bersama, dengan Muhammadiyah dan NU, untuk memutuskan. Kadang-kadang polisi kalau mau menindak tegas, takut ada pelanggaran HAM. Kalau Muhammadiyah dan NU sepakat, bahwa Islam tidak seperti ini, ini salah, baru kita putuskan, bahwa tindakan FPI itu salah. Biar enggak terjadi perdebatan lagi di elemen masyarakat," pungkasnya.

Diketahui, FPI terlibat bentrok dengan warga Kendal, Jawa Tengah beberapa waktu lalu. Warga tidak terima dengan aksi sweeping yang dilakukan FPI di beberapa tempat hiburan di Sukoharjo. Akibat bentrok ini, satu orang warga tewas, tiga anggota FPI ditetapkan sebagai tersangka di Polda Jawa Tengah.

Ahok: PKL ngeyel, ya sudah kita sikat!!

Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) tidak main-main untuk urusan menertibkan Pedagang Kaki Lima (PKL). Sebab, apabila PKL yang berjualan di badan jalan tidak mau direlokasi dalam jangka waktu dua bulan akan langsung disikat.

"Ini sudah disosialisasi kan, sebulan dua bulan. Kamu (PKL) ngeyel ya sudah kita sikat. Kan sudah sosialisasi bertahap. Sudah ngomong kan kita," ucap Ahok di Balai Kota Jakarta, Rabu (24/7).

Menurut dia, PKL harus diancam, tetapi ancaman tersebut berupa sosialisasi. Ahok mengatakan tidak akan mengancam jika PKL tidak ngelunjak.

"Saya enggak ngancam, kamu saja ngelunjak. Aku kasih tahu dulu nih. Jadi kalau nanti saya ambil tindakan, kamu jangan bilang saya enggak ingetin loh," katanya.

Ahok pun enggan bertemu dengan asosiasi PKL untuk mediasi. Sebab, ia menilai frekuensi kerja sudah berbeda. "Mau ketemu gimana. Dia bilang dia bebas cari uang di mana saja. Tidak ketemu frekuensinya sudah beda," tegasnya.

Apabila ia menemukan ada oknum PNS yang membekingi para PKL yang tidak mau direlokasi akan dipecat sendiri oleh rakyat. Tetapi, berbeda jika yang membekingi DPRD.

"Rakyat yang pecat dong. Kalau yang bekingin DPRD enggak mungkin berani, kalau ada pun dia enggak mungkin berani keluar. Malu dong," jelasnya.

Ia pun mengaku siap disomasi atas kebijakannya tersebut. Sebab, apa yang dilakukan telah melalui prosedur aturan yang ada. "Ya silakan kalau mau somasi," tandasnya.

'Jokowi disandingkan dengan daun pun pasti menang di 2014'

Peneliti senior Centre for Strategic and Internasional Studies (CSIS) J. Kristiadi menilai Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo merupakan capres paling potensial di 2014. Dengan popularitas yang tinggi, Jokowi diyakini akan menang dipasangkan dengan siapa pun.

"Dia (Jokowi) ini yang mau tak mau semua perhatian publik tertuju pada sosoknya. Sekarang nih ya, kalau pak Jokowi disandingkan dengan daun pun pasti akan menang dia," ujar Kristiadi ketika ditemui usai debat calon presiden di gedung Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI), Jakarta Pusat, Rabu (24/7).

Menurut Kristiadi, keunggulan seluruh hasil survei yang menempatkan Jokowi sebagai tokoh politik paling berpeluang merupakan dampak dari apa yang dikerjakannya. Dia melihat Jokowi bukan tipe orang yang ingin membentuk citra dengan berbagai kebijakan yang diambil.

"Tidak pernah kita bayangkan apabila ada gubernur seperti dia ini, nilai plus dari dia yaitu tidak membikin citra semata-mata, tapi ada keberanian dalam mengambil resiko dan kemudian dijadikan sukses poin dia, itu lah yang nanti akan terjadi," katanya.

Menurutnya, sosok Jokowi sulit untuk dimanfaatkan oleh politikus lain untuk mendongkrak elektabilitas. "Politik itu kan siasat dan saling memanfaatkan, tinggal bagaimana masyarakat bisa melihat bahwa pak Jokowi juga berbeda, politisi busuk yang melakukan hal seperti itu," tegasnya.

ketika ditanya lebih lanjut siapa calon yang pantas disandingkan dengan Jokowi, Kristiadi menyerahkan sepenuhnya kepada rakyat.

"Pasangan yang ideal adalah orang yang nantinya juga dipilih oleh masyarakat dan saya pun tak tahu dan saya kira sekarang ini memang sudah seharusnya media memberikan kritik yang seimbang terhadap pak Jokowi karena media juga mengobati dan mencegah dia supaya tidak mabuk," tandasnya.

ahok : Jakarta Terlambat 20 Tahun Bangun Transportasi Massal

JAKARTA, KOMPAS.com — Untuk mengurangi kecelakaan akibat sopir yang ugal-ugalan, sopir tembak, dan kendaraan yang tak laik jalan, Pemerintah Provinsi Jakarta perlu strategi dalam manajemen transportasi massal. Sebab, Jakarta sudah terlambat membangun transportasi massal.

"Itu dilema kita, terlambat 20 tahun membangun transportasi massal," kata Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama di Balaikota Jakarta, Rabu (24/7/2013).

Basuki mengatakan, jika tidak dilakukan perbaikan manajemen, operasionalnya tidak bisa dikontrol. Hal itu akan memunculkan sopir-sopir tembak yang menggantikan tugas sopir terdaftar.

"Kalau sopir (terdaftar) sakit, daripada enggak nyetor, pasti lempar ke temennya yang belum tentu punya SIM," tuturnya.

Selain soal sopir, banyaknya angkutan yang tak laik jalan juga berpotensi menyebabkan kecelakaan. Karena itu, Pemprov DKI berencana menambah bus-bus PPD. Pemprov DKI Jakarta berharap pemerintah pusat mau melepas PPD untuk dikelola Pemprov DKI.

Pemilik bus perorangan, ujar Basuki, akan dibantu dari sisi manajemen. Semua mobil angkutan akan keluar dari satu pul. "Yang tidak mau ikut, ya mohon maaf, kita sudah bantu Anda perbaiki manajemen," ujarnya.

Ke depan, mobil-mobil yang tidak sesuai akan dikandangkan. Namun, hal itu tidak dilakukan dalam waktu dekat mengingat saat ini Jakarta masih kekurangan moda transportasi massal.

"Tidak dikandangin saja enggak cukup. Kalau cukup, kita kandangi, beres semua. Makanya, kita tambah bus baru, baru semua kita kandangin. Speedometer enggak ada, rem enggak ada, lampu enggak ada," ujarnya.

Jokowi Ingin Layanan Cepat, tetapi Terhambat Prosedur Birokrasi

JAKARTA, KOMPAS.com — Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo melakukan inspeksi mendadak di Kelurahan Pondok Bambu, Jakarta Timur, Kamis (18/7/2013). Jokowi menilai pelayanan pengurusan Kartu Keluarga (KK) di sana masih terlalu lama.
Lurah Pondok Bambu Budhy Novian mengatakan, pelayanan pembuatan KK di kelurahannya sudah sesuai standar prosedur operasional (SOP), yakni selama dua pekan. Meski demikian, ia selalu mengupayakan agar pelayanan ini lebih cepat sehingga tidak memakan waktu lama.
"Saya kira memang kita menginginkan pelayanan di kelurahan berjalan cepat dan juga mudah," kata Budhy kepada Kompas.com, Kamis (18/7/2013).
Ia mengakui memang ada beberapa kendala untuk mengupayakan pengurusan KK agar lebih cepat. Ia menyebutkan, SOP masih mengacu kepada Surat Keputusan Gubernur Nomor 506 Tahun 1989 yang selama 24 tahun tidak pernah dievaluasi kembali.
"Memang secara SOP dua minggu, tapi ini bisa disanggupi petugas di sini paling lama sampai satu minggu," ujar Budhy.
Selain itu, kata Budhy, masalah infrastruktur jaringan internet juga mengganggu proses kepengurusan. "Dari sistem kecepatan internet untuk pelayanan dukcapil (kependudukan dan catatan sipil) itu lambat. Banyak terkendala, kadang-kadang satu hari ada gangguan, suka eror," katanya.
Ia menampik waktu pengurusan KK di sana dipengaruhi oleh kekurangan sumber daya manusia meskipun pekerja yang melakukan pelayanan merupakan pegawai honorer.
"SDM saya kira sudah cukup walaupun bukan pegawai. Jadi, ada orang yang diberikan honor. Pegawainya sendiri cuma satu orang, yaitu Kepala Seksi Pelayanan," ujarnya.
Budhy mengatakan, terkait dengan masalah itu, Gubernur DKI Jakarta berpesan apabila ada masalah atau kendala yang menghambat pelayanan di kelurahan agar segera disampaikan. Dengan demikian, kekurangan yang ada bisa dicarikan solusinya.

Sindiran untuk PKL, Ahok: Kenapa PKL Tidak Minta Maaf Bikin Macet?

JAKARTA, KOMPAS.com — Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama mempertanyakan sikap Asosiasi Pedagang Kaki Lima Indonesia (APKLI), yang menuntutnya meminta maaf atas pernyataannya soal PKL di Tanah Abang. Basuki mengatakan, seharusnya PKL juga meminta maaf karena telah membuat macet lalu lintas.
"Anda kenapa tidak minta maaf (kepada) orang Jakarta, semua bikin macet, duduki tanah orang?" kata Basuki di Balaikota Jakarta, Rabu (24/7/2013).
Sikap Basuki ini berbeda dari sikap Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo. Dalam kesempatan lain, Jokowi meminta maaf jika memang ada kesalahan dalam urusan penertiban PKL di Tanah Abang tersebut.
Menanggapi hal itu, Basuki mengatakan bahwa sudah menjadi sikap Jokowi seperti itu sehingga langsung meminta maaf. "Pak Jokowi ketawa-ketawa saja. Pak Jokowi memang orang baik. Becandain aja, ya minta maaf," ujar Basuki. Basuki menegaskan, ia akan bersikap konsisten dan tidak meladeni permintaan orang-orang yang membela pelanggar aturan.
Sebelumnya, Ketua Umum DPP APKLI Ali Mahsun mengatakan akan melayangkan somasi kepada Basuki atas pernyataannya terkait pemidanaan terhadap PKL yang menolak direlokasi ke dalam pasar. Mereka memberikan waktu hingga 14 hari ke depan kepada Basuki untuk meminta maaf atas pernyataannya tersebut.
Menurut Ali, pernyataan Basuki menakutkan bagi PKL se-Indonesia. Ia menyebutkan, tidak hanya Basuki yang harus meminta maaf, tetapi Jokowi juga harus meminta maaf kepada PKL. Ia memperingatkan semua pemimpin agar tidak sembarangan mengeluarkan pernyataan.

Ahok: Sama dengan KRL, Gendeng Lu Bikin PT MRT


JAKARTA, KOMPAS.com — Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama menganggap sebenarnya tidak perlu ada PT MRT di Jakarta hanya untuk membuat MRT. Sebab, secara teknis, mass rapid transit (MRT) sama dengan kereta api listrik (KRL) yang saat ini dikelola oleh pemerintah pusat.

"Iya, menurut saya tidak perlu ada PT MRT, kenapa? Karena kereta api listrik sama enggak sama MRT? Sama, kok. Ngapain sih, gendeng lu bikin PT MRT," kata Basuki di Balaikota, Jakarta, Rabu (24/7/2013).

"Kalau dulu saya (yang) buat keputusan, tidak perlu ada MRT. Tugaskan aja PT Kereta Api Indonesia (PT KAI) yang kerjakan soal kereta api yang ada di Jakarta," ujarnya lagi.

Secara teknis, kata Basuki, jalur lingkar (loopline) yang rencananya akan digunakan MRT sama dengan yang digunakan KRL. Ke depannya, MRT harus menjadi transportasi massal yang terintegrasi. Kalau mau, lanjut dia, pemerintah pusat tinggal membuat satu jalur lagi.

"Karena kita mau bikin MRT, utara-selatan, timur-barat," imbuhnya.

Ke depan, pengelolaan PT MRT harus bergabung dengan PT KAI, yang mengurusi KRL. Kelak hanya akan ada satu tiket. Oleh karena itu, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menunjuk dua orang dari PT KAI sebagai direksi di PT MRT.

Menurut Basuki, kereta api adalah moda transportasi massal yang terbaik sehingga harus ada yang mengelola dengan betul, baik pusat maupun daerah.

Kalaupun pemerintah pusat menyerahkan kereta api jalur utara-selatan, timur-barat Jakarta kepada Pemprov DKI, itu akan dinamakan MRT, bukan KRL Jabodetabek. "Ya, sudah bagi saya yang penting ada kereta api," ujar dia

Ahok Soal Metro Mini: Tambah Bus Dulu, Terus Kandangin Bus Bobrok

Jakarta - Masalah Metro Mini yang dimiliki perseorangan dengan bus-bus tanggung dengan kondisi payah, solusinya tak semudah membalik telapak tangan. Pemprov DKI akan memperbarui bus dan membantu manajemen. Setelah semua teratasi, semua bus bobrok tadi akan dikandangkan.
Wagub DKI Basuki T Purnama (Ahok) menjelaskan memecahkan kebuntuan masalah bus bobrok ini tak semudah mencabut izin dan mengandangkan bus-bus itu. Bila itu dilakukan, maka akan ada dampak sosial. Angkutan transportasi jadi berkurang signifikan, belum lagi kemungkinan sopir-sopir demo.
"Itu dilema kita terlambat 20 tahun membangun transportasi massal. Kalau dikandangin aja nggak cukup. Kalau cukup kita kandangin, beres semua. Sopir yang baik-baik (bener) nggak ada kerjaan, demo lagi," jelas dia.
Maka cara yang ditempuh Pemprov DKI adalah mengakuisisi Perusahaan Pengangkutan Djakarta (PPD) yang memiliki pool dan membentuk manajemen satu atap bagi bus-bus tanggung. Selanjutnya, Pemprov DKI akan meremajakan bus, membantu pemilik bus perorangan dalam hal manajemen, termasuk seleksi sopir.
"Yang tidak mau ikut ya mohon maaf, kita sudah bantu Anda perbaiki manajemen, mobil-mobil yang nggak sesuai akan kita kandangkan. Makanya kita mau tambah bus dulu, itu semua kita kandangin dulu, nggak kita kasih KIR. Speedometer nggak ada, lampu nggak ada," tegas Ahok.

Demi Rakyat Jakarta : Jokowi Bikin Pasar Malam Jakarta, Alternatif Tongkrongan Murah

Jakarta - Anda bingung hendak malam mingguan ke mana? Tak usah galau, Anda bisa mampir ke Pasar Malam Jakarta (PMJ) yang segera digelar tiap akhir pekan. Ada 600 pedagang kuliner Betawi dan produk lokal yang bakal memanjakan lidah dan mata pengunjung.
"Jadi nanti kita akan bikin Pasar Malam Jakarta. Itu sekitar 2 bulan lagi," kata Jokowi sambil memamerkan gambar PMJ di Gedung Balai Kota, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Rabu (24/7/2013).
Jokowi menjelaskan PMJ akan dilengkapi area kuliner khas Betawi dan produk-produk lokal serta rumahan. Ada 500 hingga 600 pedagang kaki lima yang bakal meramaikan 'hajatan' ini. Pedagang dapat menyewa tempat lengkap dengan tenda dengan tarif Rp 50 ribu, dan tanpa tenda Rp 15 ribu. Pedagang juga diberi seragam.
"Itu nanti di sepanjang Jalan Medan Merdeka Selatan dari Patung Kuda, depan Balai Kota menuju Gambir. Pokoknya kita mau bikin public space outdoor. Ada 1 panggung hiburan," ujar Jokowi yang terbalut jas warna hitam ini.
Menurut dia, pedagangnya pun diseleksi. Pedagang ber-KTP Jakarta mendapat prioritas. Pedagang nantinya tiap 6 bulan sekali dirolling guna penyegaran produk.
"Pokoknya diseleksi, nanti dipaparin ke saya dagangannya apa, nanti saya pilih. Nanti jangan sampai ada yang jualan HP di situ, harus berkualitas. Pokoknya diutamakan yang usaha rumah tangga, di kampung-kampung," kata dia.
Ia menambahkan program yang dikelola Pemprov DKI Jakarta ini memakan total anggaran Rp 760 juta. "Nanti malam mingguan jalanan mulai ditutup dari pukul 17.00 WIB hingga pukul 23.00 malam. Pukul 24.00 WIB harus sudah bersih," kata Jokowi.
Pria pengoleksi kemeja warna putih ini mengatakan kebersihan tetap diutamakan agar tidak membuat kumuh Ibukota.
"Kita mau mengedukasi masyarakat, mau mengedukasi pedagang itu yang penting sudah kita siapkan air bersih juga kita siapkan," ungkapnya.
Jokowi berharap bisa membangun sebuah model sosial agar masyarakat punya rasa memiliki, memelihara dan interaksi antar masyarakat bisa dibangun.
"Karena orang selalu berpikir itu ekonomi, keuntungan tetapi pembangunan sosial sangat dibutuhkan. Ini membutuhkan waktu lama. Kota itu akan jadi berseni budaya, jadi hidup tidak kering. Interaksi ruang publik ada antarkota," kata Jokowi.
"Jadi ada alternatif destinasi. Tidak hanya ke mall, restoran besar dan harus dikelola dengan baik. Sebuah ruangan yang layak untuk tongkrongan itu gaol-nya ke sana. Penataan PKL juga ada yang dialihkan ke sana," lanjut kader PDIP ini.

Terbuktinya semua Ucapan & Janji Pak Jokowi

Jakarta - Seribu satu masalah membelit Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo atau Jokowi. Kompleksnya persoalan ibu kota menuntut bekas wali kota Solo itu tak bisa hanya memprioritaskan satu atau dua masalah besar untuk segera dicarikan solusinya, semisal persoalan banjir atau kemacetan.
Masalah-masalah lain pun butuh sentuhan cepat dari Jokowi, seperti penanganan persoalan yang menyangkut fasilitas publik. Beberapa hasil kerja keras Jokowi di fase awal pemerintahan kini sudah mulai bisa dinikmati warga ibu kota.
Ada satu pemandangan baru di jalan protokol Sudirman–Thamrin. Wajah kota yang selalu tampak sibuk itu kini dipercantik dengan kehadiran bangku-bangku taman di sepanjang koridor jalan. Bangku yang terbuat dari batangan kayu jati itu terlihat elegan karena warna kayu asli tetap dipertahankan. Hanya dilapis pelitur. Adapun besi penyangga bangku dicat warna putih.
Bangku taman itu diletakkan secara teratur sehingga tidak mengganggu pemandangan mata. Umumnya diletakkan di dekat pohon atau dekat halte busway. Jaraknya pun diatur sedemikian rupa, sekitar 30 meter sehingga tidak terlalu dekat dan tidak terlalu jauh satu sama lainnya.
Rupanya, selain mempercantik wajah ibu kota, bangku-bangku itu juga memberikan kenyamanan bagi masyarakat. Pantauan detikcom pada Selasa malam lalu, bangku-bangku kapasitas tiga-empat orang itu tampak diduduki supir taksi yang ngaso, warga yang menunggu bis, atau yang bersantai sambil minum dan baca buku.
Salah satu lokasi pemasangan bangku yakni di depat pusat perbelanjaan FX di bilangan Senayan, Jakarta Selatan. “Sekarang enak sih, jadi bisa duduk nyaman di sini. Biasanya kita duduk di emperan itu kalau nunggu jemputan,” kata Tara, 20 tahun sambil menunjuk tembok taman di depan FX.
Di atas tembok pembatas taman setinggi 30 sentimeter itu ditancapkan besi tumpul setinggi 10 sentimeter. Keberadaan besi-besi itu sengaja dibuat untuk mencegah orang duduk di taman.
Tara biasanya “terpaksa”duduk di tembok taman itu meski berisiko tak nyaman dan pakaiannya tersangkut di besi. Pasalnya, jemputannya kadang terlambat datang karena macet. “Kalau menunggu bisa sampai sejam, soalnya rumahku kan jauh di Bintaro,” kata dara yang bekerja sebagai kasir di salah satu outlet di FX itu.
Senada dengannya, Apri, 19 tahun, pun menuturkan hal yang sama. Apri adalah warga Cilandak yang bekerja sebagai sales promotion girl di Guardian di dalam mal FX. “Senang banget ada bangku ini, dulu kalau nunggu ya kita berdiri, tapi kan suka pegal juga kalau bisnya lama datang,” tutur dia.
Ketika disinggung tentang asal muasal bangku itu, baik Apri maupun Tara berujar itu adalah usulannya Jokowi. Gubernur yang masih jauh dari genap setahun kepemimpinannya itu memang diketahui sempat berjanji untuk membenahi dan menambah ruang-ruang terbuka di ibu kota.
Jokowi yang dikenal doyan blusukan itu memilih untuk menempatkan fasilitas publik berupa bangku di jalur utama tersebut. Sebanyak 340 bangku taman dipasang untuk memberikan kenyamanan bagi para pejalan kaki.
Selain bangku, pemerintah juga memberikan fasilitas wifi gratis di sepanjang jalan Sudirman-Thamrin. “Ini untuk memberikan kenyamanan kepada warga, selain itu juga mempercantik trotoar,” kata Jokowi.
Bangku–bangku itu didatangkan secara bertahap dari pabrik perakitan di Klaten, Jawa Tengah. Sejak Juni lalu, bangku mulai dipasang di Jalan Sudirman di Jakarta Selatan hingga Jalan Merdeka Barat dan Kebon Sirih, Jakarta Pusat. Rencananya Pemda DKI juga akan menyediakan bangku serupa di trotoar-trotoar jalan lain di seantero Jakarta.
*****
Perbaikan tanggul pada Kanal Banjir Barat di sisi Jalan Latuharhary, Menteng, Jakarta Pusat, kini masih tetap berlanjut. Pemerintah menepati janjinya untuk membuat dinding penahan di tepi tanggul dari material beton (parepart wall). Dari pantauan detikcom pada Selasa (23/7) malam, pengerjaan konstruksi fisik tepat di lokasi tanggul yang jebol pada medio Januari lalu itu, sudah mulai berdiri dinding penahan.
Namun dinding bermaterial beton itu masih ditopang dengan papan menandakan beton masih belum kering. “Tingginya itu nanti 3,5 meter di atas tanah ditambah pondasi ke dalam tanah 2 meter,” kata Heru, seorang pekerja konstruksi yang ditemui di lokasi, kemarin.
Pembangunan dinding penahan rencananya akan dilakukan di sepanjang tepi kanal, mulai dari Kampung Melayu, Manggarai, Pasar Rumput, Harmony, hingga daerah Pengalengan di belakang stasiun kereta karet.
Parepart yang sudah mulai dibangun baru terlihat sepanjang 20 meter. Dinding itu benamkan ditengah-tengah tumpukan batu kali dan batu gunung yang dibalut anyaman kawat pembungkus batu di sisi kali.
Tepat di bantaran kali terlihat sebuah alat berat beko warna kuning dan tumpukan tanah hasil pengerukan. Pembangunan dinding penahan beton tersebut nantinya akan dibuat seperti parepart yang sudah ada di sepanjang sisi sungai dekat halte busway Harmoni.
Meski pembangunan masih belum rampung, beberapa warga terlihat sudah beraktivitas di sana seperti berdagang asongan, juga jadi tempat berteduh penarik gerobak. Tak jauh dari lokasi pembangunan parepart juga digunakan oleh beberapa warga untuk tempat bersantai.
Atmo, 61 tahun, salah satu pedagang asongan di Latuharhary mengatakan pembangunan parepart tersebut salah satunya karena Jokowi diketahui hampir setiap hari blusukan ke sana memantau penanggulangan darurat tanggul. “Tapi mulai ini (parepart) dibangun, dia belum pernah lagi datang ke sini,” kata Atmo yang juga saksi mata saat tanggul jebol.
Blusukan Jokowi, yang saat itu banyak disorot media memang menjadi salah satu faktor yang berpengaruh pada percepatan penanganan tanggul. Hasanuddin, petugas keamanan dari Jaya Konstruksi yang bertugas di dekat tanggul mengatakan hal senada. “Tanggul ini memang sudah waktunya diperbaiki, tapi ya ini karena Jokowi dan Pemda juga,” tegas dia.
*****
Pengamat politik yang juga Guru Besar Ilmu Politik dari Universitas Indonesia Iberamsjah justru mempertanyakan kinerja Jokowi yang merupakan kader Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan itu. Iberamsjah menilai Jokowi belum memberikan perubahan yang besar sepanjang memimpin Jakarta dalam kurun sekitar sembilan bulan. Padahal, Jokowi dikenal sangat giat blusukan ke berbagai lokasi.
“Masa evaluasi umpan balik blusukan itu ya 9 bulan hingga 1 tahun, tapi umpan baliknya enggak ada, malah tambah macet, banjir tidak tertangani, KJS dan PKL juga bermasalah, jadi sebenarnya enggak ada perbaikan,” kata dia kepada detikcom, Selasa (23/7).
Iberamsjah mengakui aksi blusukan Jokowi yang membuatnya lebih banyak di lapangan daripada di balik meja sebenarnya hal yang baik. Pasalnya, kegiatan ini membuat Jokowi bisa lebih mudah mendapat fakta dan informasi secara lengkap dan menuangkannya dalam kebijakan yang akan diambil. “Tapi kalau itu hanya kepura-puraan untuk tingkatkan elektabilitas, ya jahat sekali.”
Adapun Kepala Biro Daerah dan Kerja Sama Luar Negeri Pemprov DKI Jakarta, Heru Budi Hartono, menyatakan aksi blusukan Jokowi acap kali bermanfaat untuk mencari solusi. Jokowi tak sungkan terjun langsung ke lokasi pasar tradisional, perkampungan kumuh, selokan, bantaran kali Ciliwung, kawasan rawan banjir. “Jadi kegunaannya beliau tahu kantong-kantong yang harus diberi prioritas dengan melihat kondisinya,” ujar Heru.
Dengan observasi langsung, Heru menilai arahan Jokowi biasanya lebih tajam saat mencari solusi. “Misalnya di rumah susun Marunda itu beliau lihat perlu ada perbaikan, penambahan volume air bersihnya, transportasi umum dan pembuangan sampah,” kata Heru.
Selain pembangunan fisik, Jokowi juga kerap inspeksi mendadak ke berbagai kantor lembaga pemerintahan dan dinas-dinas. Dia melakukan reformasi PNS dan memeriksa pelayanan.

Sidak Takjil di Benhil, BPOM: 21% Tak Penuhi Syarat Kesehatan


Jakarta - Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) melakukan inspeksi mendadak terhadap jajanan takjil di Pasar Bendungan Hilir (Benhil), Jakarta Pusat. Hasilnya, sejumlah makanan dinilai tak layak dikonsumsi.

"Di Benhil, tahun lalu sekitar 26% tidak memenuhi syarat. Hari ini sekitar 21% yang tidak memenuhi syarat," kata Deputi Bidang Pengawasan Keamanan Pangan dan Bahan Berbahaya, Roy Sparingga, usai menguji sample beberapa jenis jajanan yang dijajakan di Bendungan Hilir, Jakarta Pusat, Jakarta, Rabu (24/7/2013).

Jajanan takjil yang dijajakan berupa gorengan, kerupuk, berbagai kue, mie, dan es mutiara. Usai berkeliling meninjau berbagai jajanan yang disajikan, Roy berjalan menuju Mobil Laboratorium Keliling. Melalui uji menggunakan tabung reaksi, terbuktilah adanya zat-zat berbahaya dalam takjil Benhil.

"Ada yang mengandung pewarna merah tekstil Rhodamin B, formalin, dan borax," ungkap Roy.

Es mutiara yang terlihat merah menggoda ternyata terbukti mengandung Rhodamin B. Mie basah berwarna kuning mengkilat terbukti mengandung borax. Serta tahu juga terbukti mengandung formalin.

"Bekal pengetahuan mereka (pedagang) kurang sehingga menggunakan bahan berbahaya. Hasil sidak ini akan kami rekomendasikan ke Dinas Kesehatan agar melakukan pembinaan terkait," kata Kepala Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat BPOM, Budi Djanu Purwanto.

Metromini tabrak pelajar, Jokowi: Yang Membiarkan Metro Mini 30 Tahun Siapa?

Jakarta - Metro Mini yang berjalan ugal-ugalan membuat Gubernur DKI Joko Widodo (Jokowi) ikut berbicara. Jokowi tak habis pikir pada pihak yang telah membiarkan Metro Mini amburadul selama 30 tahun.
"Sudah 30 tahun dibiarkan. Yang membiarkan siapa 30 tahun itu?" ujar Jokowi di Balaikota, Jl Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Rabu (24/7/2013).
Kolektor kemeja putih ini menegaskan Metro Mini harus segera diatur. Dia sudah sering berteriak soal buruknya armada Metro Mini.
"Saya sudah ngomong bolak-balik, itu tidak ada speedometernya. Nggak ada remnya. Itu saya sudah ngomong bolak-balik," kata Jokowi yang mengenakan kemeja putih dibalut jas hitam tanpa dasi ini.
Sudah berulang kali Metro Mini menebar maut di jalanan karena pengemudi yang ugal-ugalan. Terbaru, Metro Mini 47 rute Senen-Pondok Kopi memakan korban satu pelajar bernama Beniti Lini Manata. Dia tewas ditabrak Metro Mini di Layur, Pulogadung, Jakarta Timur. Beniti dimakamkan di TPU Kemiri siang tadi. Sedangkan dua temannya masih dirawat di rumah sakit.
WS, pengemudi angkutan bertarif Rp 3.000 itu diamankan di kantor polisi Jakarta Timur. Ternyata dia juga tidak mengantongi SIM.

Modal Kaki ala Jokowi si Mr Blusukan

Jakarta - Jarum jam menunjukkan pukul 11.00 WIB ketika Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo akan melanjutkan aktivitasnya yang super padat di awal pekan kemarin. Bekas Wali Kota Solo yang akrab disapa Jokowi ini baru saja menerima kunjungan Menteri Perumahan Rakyat Djan Fariz di Balai Kota.
Dengan langkah agak tergesa setelah mengantar sang tamu sampai teras pendopo, Jokowi yang Senin itu mengenakan setelan seragam dinas hijau-hijau, seperti biasa langsung dikerubuti wartawan. Namun ketika itu ia tidak hanya ditanyai perihal pertemuan dengan Menpera yang membahas masalah rumah susun di Pasar Rumput dan Pasarminggu. Yang lebih menjadi sorotan adalah aksi blusukan Jokowi.
Maklum, di pekan sebelumnya, Jokowi baru saja "disudutkan" oleh lembaga swadaya masyarakat Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra) soal aksi blusukannya yang mendapat alokasi anggaran dalam jumlah besar. Koordinator Advokasi Fitra, M. Maulana, mengatakan dana yang oleh publik dikenal sebagai anggaran blusukan tersebut dalam peraturan gubernur disebut belanja penunjang operasional kepala daerah dan wakil kepala daerah. "Biaya tunjangan operasional kepala daerah besarnya Rp 26,6 miliar," kata dia kepada Detik.
Faktanya, gaya kepemimpinan Jokowi yang notabene dekat dengan rakyat itu memang telah membetot perhatian masyarakat luas, tak terkecuali para elite politik di negeri ini. Terhitung 282 hari sudah Jokowi menduduki kursi jabatan Gubernur DKI. Di sepanjang awal periode kepemimpinannya itulah hampir saban hari ia melancarkan berbagai terobosan yang terbilang agresif dengan aksi blusukannya.
Berbeda dengan pendahulu-pendahulu sebelumnya dalam upaya membenahi karut marutnya persoalan ibu kota, orang nomor satu di Jakarta ini tak bisa dipungkiri memiliki style yang berbeda. Namun dengan menerapkan gaya blusukan yang kenyataannya sebenarnya sangat disukai oleh warga ibu kota, Jokowi juga menuai sorotan negatif.
Ia dituding menghabiskan dana yang tak sedikit untuk menjalankan gaya kepemimpinan merakyatnya itu, yang memang sudah dilakukannya sejak masih menjabat sebagai wali kota Solo. Fitra menyebut jika anggaran blusukan tersebut dirinci, maka setiap bulannya mendapat alokasi sekitar Rp 2,2 miliar. "Per hari dapat Rp 70-an juta berdua, masing-masing sekitar Rp 37 juta untuk kepala daerah dan wakilnya," ujar Maulana.
Hanya saja ketika disinggung mengenai jumlah anggaran khusus untuk blusukan, Maulana mengaku pihaknya belum mendapat angka pastinya. "Sejauh ini sih kita belum menelusuri sampai ke detailnya seperti itu."
Pemerintah Provinsi DKI membantah tundingan yang dilontarkan Fitra. Salah satu yang pasang badan adalah Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah, Endang Wijayanti. Dia menegaskan tidak ada anggaran untuk aktivitas blusukan yang dilakukan oleh Jokowi.
"Tidak ada itu yang namanya anggaran untuk blusukan, tidak pernah dianggarkan," kata dia kepada Detik, kemarin. Endang menuturkan, selama ini alokasi biaya pengeluaran yang digunakan Jokowi dan wakilnya, Basuki Tjahaja Purnama untuk blusukan diambil dari dana operasional tahun ini yang berjumlah Rp 26,6 miliar. "Anggaran yang digunakan Bapak untuk itu (blusukan) adalah dana operasional kepala daerah, itu yang Rp 26,6 miliar," kata Endang.
Seolah tak mau ambil pusing, Jokowi mengaku akan tetap blusukan meski programnya itu dipertanyakan. Ia beralasan, kegiatannya itu dilakukan sebagai manajemen kontrol dan juga untuk pengawasan sehingga program pemerintahan bisa terealisasi. Karena itu ia berujar akan tetap blusukan selama ia menjadi pemimpin di DKI.
"Tetap blusukanlah, sepanjang masih punya kaki," kata Jokowi dengan nada santai. Ia menekankan bahwa program blusukan yang ia jalankan tidak menelan anggaran yang besar. Jokowi pun menolak disebut memboroskan anggaran belanja dan pendapatan daerah. "Boros apa. Blusukan itu enggak pernah pakai anggaran, blusukan itu modalnya hanya jalan kaki, enggak ada yang lain," kata dia.
Lebih lanjut ia juga membantah aksinya itu sebagai wujud pencitraan politis demi mendapat dukungan masyarakat. "Yang dicitrakan itu apanya? Lah wong kita ke kelurahan, kecamatan cuma untuk mengecek doang, enggak pakai dana apa-apa."

Jokowi si "Titisan Soekarno" : Blusukan Jokowi Kalahkan Bung Karno

Jakarta - Di tengah sengatan matahari pagi, cacing itu merayap di atas jalan berusaha mencari tanah yang lebih basah. Cacing itu hampir saja terinjak oleh Presiden Sukarno yang sedang 'blusukan' ke sejumlah perkampungan dan persawahan di daerah Yogyakarta akhir 1946 lalu. Bung Karno yang pagi itu ditemani Ibu Negara Fatmawati memerintahkan satu pengawal mengambil cacing tersebut, dan memasukkan ke sawah. Sayang pengawal yang juga anggota polisi itu merasas jijik dengan cacing.

Bung Karno langsung memegang sendiri cacing itu dan memasukkannya ke sawah. Kemudian dia menghampiri sekumpulan petani yang tengah menanam padi. Dialog antara presiden pertama Indonesia dan rakyat itu pun berlangsung cair. Diselingi canda dan tawa. Mangil Martowidjojo, mantan Komandan Detasemen Kawal Pribadin Presiden, dalam buku Kesaksian tentang Bung Karno 1945-1967 mengatakan, Presiden Sukarno sering blusukan. Berbincang dengan rakyat jelata, di kampung maupun di tengah sawah.
Suatu hari Bung Karno berkata pada Mangil, "Yo, Mangil. Bapak ingin keluar sebentar. Bapak ingin melihat umpyeke wong golek pangan di Jakarta (Bapak ingin melihat kesibukan orang mencari rejeki di Jakarta)," Mangil menulis dalam bukunya.

*****

Seorang perempuan pedagang beras memberhentikan sebuah mobil Jip di Jalan Pakuningratan (Utara Tugu) Yogyakarta. Dia berniat menumpang sampai ke Pasar Kranggan. Sampai di Pasar Kranggan, si pedagang beras meminta sang sopir menurunkan semua dagangannya. Setelah selesai si perempuan berniat membayar jasa. Namun dengan halus, sang sopir menolak. Bukannya berterimakasih, si pedagang beras ini justru marah. Dengan nada keras dia bertanya,"Apa uangnya kurang?". Sang sopir justru langsung berlalu tanpa berkata apapun.

Kemarahan si pedagang beras memantik perhatian orang di pasar. Seorang polisi datang menghampiri dan bertanya kepada si pedagang. "Apakah mbakyu tahu, siapa sopir tadi?" tanya polisi. "Sopir ya sopir. Habis perkara! Saya tidak perlu tahu namanya. Memang sopir satu ini agak aneh." jawab si pedagang beras dengan nada tinggi.
"Kalau mbakyu belum tahu, akan saya kasih tahu. Sopir tadi adalah Sri Sultan Hamengku Buwono IX, raja di Ngayogyakarta ini," kata sang polisi. Bagai disambar petir, sang pedagang beras itu pingsan. Dia tak menyangka yang baru saja membantu menaikan dan menurunkan barang dagangannya, adalah Sultan Hamengku Buwono IX.

Kisah ini dituliskan kembali oleh SK Trimurti, Dalam buku 'Takhta Untuk Rakyat'. Istri dari Sayuti Melik, -pengetik naskah proklamasi-, saat itu menjabat Menteri Tenaga Kerja Republik Indonesia, dan berada di Yogyakarta karena saat itu Ibu Kota dipindah ke Kota Gudeg tersebut.

*****

Kebiasaan melakukan incognito atau penyamaran juga kerap dilakukan Presiden Soeharto. Mantan Wakil Presiden Try Soetrisno dalam buku Pak Harto, The Untold Stories mengisahkan, saat blusukan, Soeharto hanya ditemani ajudan, satu atau dua pengawal dan dokter pribadi. "Pak Harto selalu berpesan tidak boleh ada satu pun yang tahu kalau Pak Harto mau melakukan incognito," Try menulis. Saat menyamar, Pak Harto selalu membawa makanan sendiri. Makanan itu dimasak oleh Ibu Tien Soeharto. Menunya sederhana sambal teri dan kering tempe. Presiden kedua Indonesia itu selalu makan bersama ajudan dan pengawalnya.

*****

Tahun ini, selain Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo atau Jokowi tercatat banyak pejabat sering melakukan blusukan. Menteri Perdagangan Gita Wirjawan misalnya, bulan lalu menginap di rumah salah satu penduduk di Karangpandan, Karanganyar, Jawa Tengah. Dia melihat langsung kiprah petani sayur dan peternak di daerah tersebut. Menteri Perekonomian Hatta Rajasa juga sering blusukan ke pasar-pasar.

Namun menurut pengamat komunikasi politik dari Universitas Indonesia Ari Junaedi, di mata masyarakat label blusukan sudah terlanjur melekat pada diri Jokowi. "Karena dilihat tujuannya murni untuk rakyat, bukan untuk pencalonan presiden," kata Ari kepada Detik tadi pagi. Menurut Ari, blusukan yang dilakukan tokoh lain seperti Aburizal Bakrie, Gita Wirjawan dampaknya tidak akan bergema seperti Jokowi.

Masyarakat juga menaruh harapan karena Jokowi berupaya melakukan perubahan setelah blusukan.Jiwanya murni ingin blusukan. "Beda dengan yang lain ya istilahnya follower," kata Ari. Memang budaya blusukan juga sudah dilakukan Presiden Sukarno, Presiden Soeharto, dan Sultan Hamengku Buwono IX. Namun Ari melihat cara Jokowi lebih efektif dan mengena ke masyarakat. Dia mencontohkan aksi blusukan Jokowi ke beberapa tempat di Jakarta, seperti Tanah Merah, rumah susun sederhana sewa Marunda, dan Waduk Pluit.

Meski masih sedikit, hasil blusukan Jokowi sudah bisa dirasakan masyarakat. "Metode Jokowi yang pas," kata Ari. Bahkan meski mendapat kritik dari sejumlah pengamat, termasuk Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA) terkait anggaran yang mencapai Rp 26,6 miliar per tahun, menurut Ari hal itu tidak akan berpengaruh kepada masyarakat. “Saya kira masyarakat tahu karena melihat dan merasakan langsung metode belusukan Jokowi," tambah Ari.

Friday, July 19, 2013

Jokowi "ngamuk" ada lurah yang pasang spanduk berwajah Jokowi

JAKARTA, KOMPAS.com — Lurah Cipinang Cempedak, Jakarta Timur, Ali Mansyur mengaku ditegur Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo karena memasang gambar Jokowi pada spanduk di kantor kelurahan tersebut.

”Kebetulan saya pasang banner di halaman parkir. Kebetulan ada foto beliau di banner itu. Saya menyosialisasikan program kelurahan tentang kehijauan lingkungan hidup. Beliau bilang, ’Enggak usah ada gambar saya, gambar Pak Lurah saja',” ujar Ali.

Teguran itu disampaikan Jokowi saat melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke Kelurahan Cipinang Cempedak, Kamis (18/7/2013). Dalam sidak itu, menurut Ali, Jokowi fokus pada ruang dan kualitas pelayanan publik, misalnya pembuatan kartu tanda penduduk dan kartu keluarga.

Sebelumnya, ketika berkunjung ke Kelurahan Cipinang Cempedak, Jokowi mengatakan, "Enggak pernah saya pasang muka saya di spanduk, enggak mau. Manfaatnya apa?"

Jokowi akan bangun Stadion Megah untuk Persija , DPRD DKI Belum Setujui Anggaran

JAKARTA, KOMPAS.com — Pemprov DKI akan memulai pembangunan Stadion BMW pada Oktober mendatang. Namun, belum adanya persetujuan DPRD terkait anggaran menjadi kendala pembangunan stadion yang rencananya akan menjadi home base klub Persija Jakarta tersebut.

"Saat ini, kami tinggal menunggu persetujan DPRD untuk anggaran multiyears (bertahap) 2013-2015," kata Kepala Dinas Olahraga dan Pemuda DKI Jakarta Ratiyono di Balaikota Jakarta, Jumat (19/7/2013). 

Adapun biaya yang dianggarkan untuk pembangunan stadion tersebut sebesar Rp 1,180 triliun dengan mekanisme multiyears. Ratiyono mengatakan, mulai Agustus hingga September, DKI akan melaksanakan lelang kontraktor.

Untuk anggaran di tahun 2013, DKI telah menyiapkan sebanyak Rp 37 miliar untuk pembebasan lahan 26,5 hektar, yang saat ini ditempati oleh 257 kepala keluarga (KK). Sementara untuk proses pembangunan di tahun 2014, anggaran akan cair sekitar Rp 500 miliar. Sementara sisanya akan cair di tahun 2015 dan akhir tahun 2015, ia mengharapkan stadion itu telah dapat digunakan.

"Untuk proses pembebasan lahannya, akan kami laksanakan Oktober sampai akhir tahun ini. Memang belum semua penduduk sepakat. Tapi, di awal tahun, kami menargetkan sudah melaksanakan proses berikutnya," kata Ratiyono.

Pemprov DKI memiliki wewenang atas lahan tersebut yang merupakan utang tujuh perusahaan. Tujuh perusahaan itu ialah PT Astra International Tbk, Grup Agung Podomoro, PT Prospect Motor, PT Indofica Housing, PT Subur Brother, PT REAM/PT Pembangunan Jaya, dan PT Yakin Gloria. Pemprov DKI saat ini sedang dalam proses menerima lahan dari tujuh perusahaan tersebut.

"Ketujuh perusahaan itu berutang penyediaan lahan fasilitas sosial dan fasilitas umum (fasos-fasum) kepada kami," katanya.

Luas area hingga 26,5 hektar itu termasuk untuk stadion, hutan kota, ruang terbuka hijau (RTH), lapangan parkir, olahraga air, dan dua lapangan latihan sepak bola. Stadion itu juga dilengkapi dengan jogging track yang bisa dimanfaatkan olahraga cabang lain, yakni atletik. Sisanya akan dibuat waduk dan situ.

Pembangunan Taman BMW yang terletak di Jalan RE Martadinata, Jakarta Utara, ini sudah dicanangkan oleh mantan Gubernur DKI Jakarta Fauzi Bowo pada tahun 2010. Target awal pembangunan ini selesai pada tahun 2012. Stadion itu juga akan direncanakan Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo menjadi stadion kepemilikan Persija. Stadion yang memakan anggaran lebih dari Rp 1 triliun itu bahkan disebut-sebut akan menjadi stadion termegah di Asia dengan kapasitas penonton 50.000 orang.

Harga BBM Naik & Rakyat Menderita, SBY kucurkan Rp 1 Trilyun untuk pensiunan PNS

JAKARTA - Pemerintah akan membayarkan gaji ke-13 pada 18 Juli 2013. Gaji ke-13 ini termasuk Pensiun bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS), TNI dan Polri, Pejabat dan Penerima Pensiun atau Tunjangan Serentak di kantor bayar Pensiun di seluruh Indonesia.

"Pembayaran pensiun bulan ke-13 ini sebagai tindak lanjut dari Peraturan Pemerintah nomor 48 tahun 2013," ujar Sekretaris Perusahaan Taspen Sudiyatmoko Sentot Sudiro pada keterangan tertulisnya, Jakarta, Senin (15/7/2013).

Sudiyatmoko mengatakan, peraturan tersebut mengenai pemberian Gaji, Pensiunan, Tunjangan ke-13 dalam Tahun Anggaran 2013 kepada PNS, Pejabat Negara dan Penerima Pensiun atau Tunjangan.

Serta Peraturan Menteri Keuangan (PMK) RI No 92/PMK.05/2013 tanggal 25 Juni 2013 tentang petunjuk teknis pelaksnaan pemberian Gaji, pensiun, tunjangan bulan 13 dalam Tahun Anggaran 2013 kepada PNS, Pejabat Negara dan Penerima Pensiun atau Tunjangan.

Sedangkan perhitungan Gaji bulan ke-13, meliputi pensiun pokok, ditambah tunjangan keluarga, tambahan penghasilan (TP), tunjangan cacat dan pembulatan dan tidak dikenakan potongan asuransi kesehatan. Bagi penerima pensiun yang menerima lebih dari satu penghasilan gaji atau tunjangan bulan ke-13 hanya diberikan salah satu yang jumlahnya lebih menguntungkan.

Bagi penerima pensiun janda atau duda yang sekaligus sebagai PNS, pejabat Negara, Penerima Pensiun, tunjangan diberikan pensiun bulan ke-13. Untuk pembayaran pensiun bulan ke-13 Taspen menyiapkan dana sebesar Rp1,6 triliun yang dibayarkan kepada 2,3 juta orang pensiunan.

Untuk Tertibkan PKL, Jokowi: Saya Akan ke Tanah Abang



JAKARTA, KOMPAS.com — Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) menyatakan akan melihat langsung situasi Pasar Tanah Abang, Jakarta Timur, Jumat (19/7/2013), dan mengakomodasi harapan pedagang kaki lima (PKL).

"Nanti akan tiba waktunya saya datang ke sana. Akan saya kumpulkan nanti," kata Jokowi, saat ditemui di Balaikota Jakarta, Jumat (19/7/2013).

Jokowi juga membenarkan bahwa Blok G masih gelap, serta lantai 3 dan 4 masih kosong. Tentang akses, ia menambahkan bahwa semuanya memang harus diperbarui.

"Ada tangganya ke sana, mesti dibuat dan diperbaiki, sehingga pedagang di sana didatangi pembeli," tuturnya.

Jokowi menuturkan, sekalipun dipaksa masuk Blok G, pedagang akan kembali berjualan di luar lagi bila fasilitas Blok G tak diperbaiki.

Hal tersebut berkaitan dengan rencana Pemerintah Provinsi DKI Jakarta merelokasi PKL ke Blok G Pasar Tanah Abang. PKL keberatan, selain karena jumlah kios di Blok G tak bisa menampung semua PKL, juga karena mereka menilai Blok G tidak strategis dan tidak memiliki fasilitas memadai.

Demi Rakyat Jakarta, Pemprov DKI akan renovasi 27 Kampung

JAKARTA, KOMPAS.com — Dinas Perumahan dan Gedung Pemerintahan DKI Jakarta akan merealisasikan program renovasi di 27 kampung di berbagai wilayah.

Menurut Kepala Dinas Perumahan dan Gedung Pemerintahan DKI Yonathan Pasodung, jumlah itu menyusut dari rencana awal, yaitu 33 kampung. Penyusutan itu, menurut Yonathan, terjadi karena ada sengketa lahan.

"Sekarang semua SK Gubernurnya sudah selesai. Kalau di peraturan gubernur namanya program penataan kampung kumuh di 27 lokasi yang tersebar di lima wilayah kota," kata Yonathan, di Balaikota Jakarta, Jumat (19/7/2013).

Sebanyak 27 kampung itu telah disurvei oleh tim evaluasi, yang dipimpin oleh para wali kota. Tim evaluasi dibantu oleh suku dinas perumahan dalam melaksanakan program Pekerjaan Sarana Umum (PSU). Warga dapat memperbaiki sendiri rumah dan lingkungan mereka di bawah bimbingan suku dinas.

Tim evaluasi juga akan mengelola anggaran renovasi, yang nilainya Rp 54 juta untuk setiap kepala keluarga. Sementara warga menyiapkan konsep soal tata kampung mereka. Pemprov DKI sendiri telah menyiapkan setidaknya sepuluh desain kampung untuk dipilih warga.

Jika program penataan kampung kumuh ini berjalan lancar, Pemprov DKI akan mempertimbangkan melaksanakan program serupa di lokasi lain pada 2014.

"Nanti terciptalah yang namanya penataan kampung kumuh. Filosofinya kurang lebih sama dengan bedah rumah, tapi ini lebih menata ke lingkungannya," ujar Yonathan.

Berikut ini adalah 27 kampung yang masuk program renovasi tersebut.
Jakarta Pusat: Kemayoran, Petojo, Galur, Tanah Tinggi, Karang Anyar, Bungur, Cempaka Putih, Kebon Sirih, Bendungan Hilir, Utan Panjang.
Jakarta Barat: Tambora, Kali Anyer, Kapuk.
Jakarta Utara: Tanjung Priok, Semper Barat, Tugu Utara, Cilincing, Pejagalan, Marunda, Pademangan Timur.
Jakarta Selatan: Petogogan, Gandaria, dan Pasar Minggu.
Jakarta Timur: Klender, Jatinegara, Cipinang Besar Selatan, Pisangan Timur.
Editor : Tjatur Wiharyo